Partai Golkar menganggap Presiden Prabowo Subianto memiliki kesempatan untuk membuat Indonesia menjadi negara yang paling maju di Asia Tenggara dalam produksi mobil nasional. Menurut Sekjen Partai Golkar, M Sarmuji, 3 tahun waktu yang ditetapkan oleh Prabowo untuk memproduksi mobil buatan sendiri adalah waktu yang memungkinkan jika pemerintah sungguh-sungguh.
"Ya, 3 tahun waktu yang bisa dikejar ya. Waktu yang tidak cepat sekali untuk memproduksi mobil nasional, tetapi waktu yang memungkinkan kalau kita bersungguh-sungguh," ujar Sarmuji saat pertemuan DPP Golkar di Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Sarmuji percaya bahwa target produksi mobil nasional itu bisa terwujud jika pemerintah memberikan perlakuan khusus saat implementasinya. Ia juga menekankan pentingnya kebijakan-kebijakan yang cukup untuk mendukung upaya tersebut.
"Memang, untuk menjadi mobil nasional perlu keberpihakan, perlu semacam pengkhususan karena bagaimanapun tidak ada mobil nasional yang diawali langsung dengan sempurna. Kalau mau memiliki mobil nasional tentu harus di-<em>backup</em> dengan kebijakan-kebijakan yang cukup," kata Sarmuji.
Selain itu, Sarmuji juga menyatakan bahwa pemerintah akan meminta aparat negara untuk membeli mobil nasional tersebut. Dia mencontoh bahwa pejabat-pejabat punya mobil dinas yang sama dengan mobil-dinas mereka dari luar negeri, maka mengapa tidak mobil dinas mereka adalah mobil yang diproduksi oleh dalam negeri sendiri.
"Kalau untuk pejabat ya kan sama-sama juga punya mobil dinas, kenapa tidak mobil dinasnya adalah mobil yang diproduksi oleh dalam negeri sendiri," sebut Sarmuji.
"Ya, 3 tahun waktu yang bisa dikejar ya. Waktu yang tidak cepat sekali untuk memproduksi mobil nasional, tetapi waktu yang memungkinkan kalau kita bersungguh-sungguh," ujar Sarmuji saat pertemuan DPP Golkar di Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Sarmuji percaya bahwa target produksi mobil nasional itu bisa terwujud jika pemerintah memberikan perlakuan khusus saat implementasinya. Ia juga menekankan pentingnya kebijakan-kebijakan yang cukup untuk mendukung upaya tersebut.
"Memang, untuk menjadi mobil nasional perlu keberpihakan, perlu semacam pengkhususan karena bagaimanapun tidak ada mobil nasional yang diawali langsung dengan sempurna. Kalau mau memiliki mobil nasional tentu harus di-<em>backup</em> dengan kebijakan-kebijakan yang cukup," kata Sarmuji.
Selain itu, Sarmuji juga menyatakan bahwa pemerintah akan meminta aparat negara untuk membeli mobil nasional tersebut. Dia mencontoh bahwa pejabat-pejabat punya mobil dinas yang sama dengan mobil-dinas mereka dari luar negeri, maka mengapa tidak mobil dinas mereka adalah mobil yang diproduksi oleh dalam negeri sendiri.
"Kalau untuk pejabat ya kan sama-sama juga punya mobil dinas, kenapa tidak mobil dinasnya adalah mobil yang diproduksi oleh dalam negeri sendiri," sebut Sarmuji.