Pekerjaan KPK terus berlangsung dengan serangkaian aksi operasi tangkap tangan alias OTT terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Sebagai hasil dari operasi ini, tiga orang pegawai pajak telah diampuni, termasuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin. Namun, satu-satunya identitas yang diberikan adalah Mulyono.
Sementara itu, OTT terhadap pegawai bea cukai dilakukan di dua wilayah, Jakarta dan Lampung. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan direktur Bea Cukai. Meskipun begitu, KPK belum mengungkapkan detail identitas dan perannya.
Menurut Jubir KPK Budi Prasetyo, operasi ini dilakukan terkait dengan kegiatan importasi yang dilakukan oleh pihak swasta. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa tidak ada yang terpukul dengan peristiwa ini dan melihatnya sebagai titik awal untuk memperbaiki kedua institusi.
Purbaya juga mengatakan bahwa ini adalah bentuk terapi kejut atau shock therapy bagi pegawai-pegawainya agar tidak lagi menyeleweng dalam bertugas. Ia menyatakan bahwa sebagai atasan tertinggi, ia akan mendampingi secara hukum terhadap para pegawainya yang terkena kasus dugaan korupsi.
Namun, Purbaya juga menekankan bahwa ini tidak berarti intervensi kasus di KPK ataupun di Kejaksaan. Ia hanya akan mendampingi proses hukum secara hukum dan biarkan prosesnya berjalan seadil-adilnya.
Sementara itu, OTT terhadap pegawai bea cukai dilakukan di dua wilayah, Jakarta dan Lampung. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan direktur Bea Cukai. Meskipun begitu, KPK belum mengungkapkan detail identitas dan perannya.
Menurut Jubir KPK Budi Prasetyo, operasi ini dilakukan terkait dengan kegiatan importasi yang dilakukan oleh pihak swasta. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa tidak ada yang terpukul dengan peristiwa ini dan melihatnya sebagai titik awal untuk memperbaiki kedua institusi.
Purbaya juga mengatakan bahwa ini adalah bentuk terapi kejut atau shock therapy bagi pegawai-pegawainya agar tidak lagi menyeleweng dalam bertugas. Ia menyatakan bahwa sebagai atasan tertinggi, ia akan mendampingi secara hukum terhadap para pegawainya yang terkena kasus dugaan korupsi.
Namun, Purbaya juga menekankan bahwa ini tidak berarti intervensi kasus di KPK ataupun di Kejaksaan. Ia hanya akan mendampingi proses hukum secara hukum dan biarkan prosesnya berjalan seadil-adilnya.