Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, memperesmikan gedung baru BPS Kaltara di Tanjung Selor, sebagai langkah strategis untuk mendukung perencanaan daerah dengan data statistik yang kredibel dan berkualitas tinggi. Menurutnya, perencanaan tanpa data sama saja berarti tanpa arah, sehingga kehadiran BPS menjadi penentu koordinat bagi pembangunan di Kaltara.
"Pemprov Kaltara menempatkan data resmi BPS sebagai dasar acuan dalam perencanaan program prioritas daerah. Kami menggunakan data ini untuk mengantisipasi kemiskinan, pengendalian inflasi, dan penguatan perekonomian regional," katanya.
Data BPS menjadi perangkat kunci dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kaltara 2025-2045. Pemprov Kaltara telah mengimplementasikan Satu Data Daerah (SDD) untuk menjamin konsistensi dan integrasi data lintas sektor.
Selain itu, Pemprov Kaltara juga memanfaatkan platform E-DATAKU Sidara Cantik 2.0 untuk perencanaan tahun 2025. Kolaborasi sistematis dengan BPS dalam Musrenbang dan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltara 2025-2029 sangat penting untuk mengukur kualitas layanan publik di berbagai sektor.
Pemprov Kaltara juga bersiap mengimplementasikan pendekatan target berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memperkuat program penanganan kemiskinan dan stunting. Kerja sama antara Pemprov Kaltara dengan BPS akan terus diperkuat sejalan dengan agenda pembangunan jangka panjang.
"Pemprov Kaltara menempatkan data resmi BPS sebagai dasar acuan dalam perencanaan program prioritas daerah. Kami menggunakan data ini untuk mengantisipasi kemiskinan, pengendalian inflasi, dan penguatan perekonomian regional," katanya.
Data BPS menjadi perangkat kunci dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kaltara 2025-2045. Pemprov Kaltara telah mengimplementasikan Satu Data Daerah (SDD) untuk menjamin konsistensi dan integrasi data lintas sektor.
Selain itu, Pemprov Kaltara juga memanfaatkan platform E-DATAKU Sidara Cantik 2.0 untuk perencanaan tahun 2025. Kolaborasi sistematis dengan BPS dalam Musrenbang dan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltara 2025-2029 sangat penting untuk mengukur kualitas layanan publik di berbagai sektor.
Pemprov Kaltara juga bersiap mengimplementasikan pendekatan target berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memperkuat program penanganan kemiskinan dan stunting. Kerja sama antara Pemprov Kaltara dengan BPS akan terus diperkuat sejalan dengan agenda pembangunan jangka panjang.