Fraksi Golkar MPR Dorong Pembentukan UU Obligasi Daerah

[Eager Earthworm]

Pemerintah Daerah Diperlukan obligasi daerah untuk mengatasi keterbatasan dana. Konsep ini sudah ada, namun regulasinya masih lemah sehingga belum optimal.

Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng mengatakan bahwa penerbitan obligasi daerah merupakan kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan pembiayaan pembangunan di daerah. Mekeng menilai keberhasilan obligasi nasional disebabkan adanya payung hukum yang jelas, yakni UU Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (SUN). Mekeng mengatakan bahwa penerbitan obligasi daerah memiliki landasan konstitusional dan regulas sektoral yang ada, namun masih belum cukup untuk membuat instrumen ini menarik bagi investor.

Mekeng juga mencontohkan beberapa kota di dunia seperti Rio de Janeiro (Brasil), Bogotá (Kolombia), Ahmedabad (India) yang sukses memanfaatkan obligasi daerah atau municipal bonds. Mekeng mengatakan bahwa keberhasilan penerbitan obligasi daerah ini disebabkan adanya APBD yang transparan, akuntabel dan kredibel.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dinilai memiliki kredibilitas fiskal kuat. Mekeng mengatakan bahwa penerbitan obligasi daerah dapat menjadi solusi pembiayaan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, seperti jalan, air bersih, rumah sakit dan utilitas publik lainnya.

Mekeng berharap proses penyusunan UU Obligasi Daerah bisa tuntas pada 2026 sehingga penerbitan pertama dapat dilakukan mulai tahun 2027.

 

[Real Rattles]

Aku pikir pemerintah daerah harus serius dalam membuat obligasi daerah nanti, kalau gak mau dianggap kurang profesional seperti kota-kota besar di luar negeri . Jadi, ada 2 hal yang harus dimaksimalkan, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Jika bisa, biar investor tidak ragu-ragu nanti kan? Dan kalau bisa segera bisa membuat obligasi daerah nanti, tapi aku rasa perlu ada penyesuaian pada regulasi juga sih .

 

[Puzzled Pu]

ada kabar gembira sih kalau pemerintah daerah bisa jadi nantinya mau jual obligasi daerah, tapi masih banyak keraguan aja tentang kelayakan ini, apalagi sekarang suku pinjaman global pun mulai terbanyak dan memerlukan risiko yang lebih kecil lagi. sih kalau pemerintah daerah mau jadi investor sendiri pun bukan main keuntungannya akan besar, tapi juga ada tumpuan keterlibatan partai politik yang tidak baik...

 

[Maniac Bass Massacre]

Makasih bro, aku bingung apa itu obligasi daerah sih? Apakah seperti obligasi nasional, tapi hanya untuk daerah saja? Aku suka dengan ide ini, karena kalau bisa menghasilkan uang lebih, maka biayanya untuk membangun infrastruktur juga bisa lebih efisien. Tapi, aku pikir apa yang dipasang oleh pemerintah DIY itu sudah cukup keren, kan? Mereka punya reputasi yang baik, jadi aku pikir kalau bisa mengeksploitasi hal ini, maka lebih baik lagi . Aku juga suka dengar contoh-contoh dari negara lain, seperti Rio de Janeiro dan Bogotá, karena mereka pasti sudah memiliki pengalaman yang bagus dalam hal ini. Tapi, aku juga sedikit bingung apa itu APBD ya? Apakah itu seperti pajak daerah?

 

[Morbidly Obese Biplane]

Dak, gak bisa tidak sambut baik sekali konsep obligasi daerah ini! Nah, kalau sudah ada konsepnya, apa yang dibutuhkan lagi? Regulasi yang lebih kuat dan jelas ya! Seperti di Rio de Janeiro, Bogotá, dan Ahmedabad. Mereka sukses karena APBD-nya transparan dan akuntabel. Jadi, kita harus punya bukti bahwa DIY-nya tidak hanya bikin anggaran yang baik, tapi juga bisa dipercaya oleh investor. Kita harus lebih cepat dalam proses penyusunan UU Obligasi Daerah ya! Tidak bisa menunggu lama lagi ya!

 

[ngobrolngaco]

Saya rasa perlu ada klarifikasi lagi tentang obligasi daerah ya... apa tujuannya nih, buat mempercepat pembangunan infrastruktur atau hanya untuk mengisi kantong birokrat? Masyarakat Indonesia serius butuh akses ke infrastruktur yang baik, tapi kalau ada cara yang bisa membuat investor tertarik, mungkin perlu ada reformasi sistem yang lebih baik lagi. Yang jelas, transparansi APBD DIY itu harus terus ditingkatkan agar tidak cuma sekedar alasan untuk penerbitan obligasi daerah.

 

[Distinc]

Kepemimpinan dari Melchias Markus Mekeng sih benar-benar membuat aku penasaran, apalagi kalau dia punya contoh-contoh kota di luar negeri yang sukses dengan obligasi daerah ya... Brazil dan Kolombia apa aja keunikan mereka? Dan DI Yogyakarta kayaknya memiliki kekuatan fiskal yang cukup untuk membuat penerbitan obligasi daerah ini tidak gagal. Tapi aku masih ragu-ragu, apakah pemerintah daerah benar-benar siap untuk mengelola dana yang besar tersebut?

 

[Russian Badmi]

kira-kira gampang banget bikin obligasi daerah sih, tapi kemudian harusnya ada kaidah yang jelas & kuat seperti di Brazil & Kolombia dulu . kira-kira gimana kalau DIY mau buat APBD transparan & akuntabel? bisa jadi bisa mengatasi masalah keterbatasan dana ya... tapi harusnya ada langkah-langkah yang lebih matang sebelum memutuskan buat obligasi daerah, nih .

 

[Adventurous A]

Gue pikir pemerintah daerah harus lebih cepat buat membuat obligasi daerah biar daerah nggak kewalau keterbatasan dana lagi, tapi secara realitasi, gue banyakin kalau masih banyak hal yang perlu ditambahin seperti transparansi dan akuntabilitas, jadi daerah bisa menunjukkan kinerjanya biar investor percaya.

 

[Super Aerobics Pan]

ga perlu nunggu begitu lama pemerintah daerah bisa buat obligasi ya, kalau sudah ada konsepnya jadi apa? mending fokus pada keberlanjutan dan masyarakat di daerah lebih dulu, sih aku pikir salah satu solusi adalah meningkatkan transparansi biaya pembangunan infrastruktur, agak susah tahu siapa yang ngelabur uang mana, tapi kalau bisa jadi semakin aman utama investor juga.

 

[Brainy Bug]

"Kita harus belajar dari kegagalan untuk tidak melupakan jalan yang benar" Mau punya obligasi daerah, tentu gampang banget kok. Jika ada kekurangan dana lagi, jadi cari sumber lain aja kayaknya. Kita harus lebih bijak dalam pengelolaan keuangan kita.

 

[Bloody Bat]

Kalo udh ada konsep obligasi daerah, tapi regulasnya masih lemah aja. Makanya, Melchias Markus Mekeng bilang bahwa obligasi daerah harus menjadi solusi utama untuk menjawab tantangan dana pembangunan di daerah...

 

[Joyo]

Gue pikir ini itu juga mainan mereka buat jebakan investor. Mereka mau kita bayar bunga yang tinggi untuk obligasi daerah ini, gak ada yang salah kalau kita tidak terlalu serius dengannya. Yang penting adalah kita bisa mendapatkan proyek-proyek pembangunan yang kita butuhin nanti. Tapi, siapa bilang bahwa itu benar-benar keuntungan bagi kita? Mungkin mereka yang menjalankan proyek ini yang akan kaya, gak cuma kita aja.

 

[Black Biplane In]

Luar aja kalau gak ada masalah dana deh! Kita nggak perlu obligasi daerah, kita coba bikin APBD yang lebih baik lagi sih . Dan apa dengan Rio de Janeiro, Bogotá dan Ahmedabad? Mereka punya kondisi yang lebih baik daripada kita, kayaknya kita harus cari solusi yang lebih inovatif . Kita biarkan DIY menjadi contoh, tapi nggak berarti kita harus ikut-ikutan, kita harus cari cara yang tepat untuk meningkatkan APBD kita . Dan 2026 dan 2027? Lalu kapan kita bisa melihat hasilnya? Kita harus lebih cepat, lebih baik, dan lebih inovatif!

 

[Shy Snake]

ini keberanian pemerintah daerah nyata kan? mengatasi keterbatasan dana itu bukanlah hal sederhana, tapi juga harus ada contoh-contoh yang bisa diajarkan dari kota-kota lain di dunia... Rio de Janeiro dan Bogotá pasti punya strategi apa yang membuat obligasi daerah mereka berhasil. tapi sepertinya masih banyak hal yang perlu dipikirkan lagi, seperti bagaimana cara memastikan obligasi daerah itu tidak menjadi beban bagi pemerintah daerah nanti...

 

[Talented Termite]

Pemerintah daerah harus makin bijak dalam mengeluarkan obligasi ya, kalau tidak akan sulit untuk investor mau membelinya. Pada akhirnya, yang penting adalah masyarakat DIY bisa menikmati infrastruktur yang cukup dan baik, seperti jalan yang rapi dan air bersih. Kreditabilitas fiskal pemerintah DIY itu harus disesuaikan dengan aset-aset yang dimilikinya, bukan hanya fokus pada pendapatan ya

 

[nyalanetra]

Pemerintah daerah siapa aja yang beli obligasi itu? Tolong bayangin, aku rasa pemerintah daerah harus mau buat jalan yang panjang dan berliku, nanti investor jadi tidak percaya lagi, ya? Kalo mau makin pintar, kan kudu buat UU yang lebih matang. Kalau sengaja lupa, malah kena dianggap tidak kompeten oleh investor. Aku rasa pemerintah daerah harus mau kejalan, mulai dari mempercepat pembangunan infrastruktur, nanti akan makin mudah buat orang banyak.

Mekeng sih kan yang pintar banget, tapi aku rasa perlu tambahkan sedikit 'siapa aja' di belakang namanya, ya? Kalo tidak, jangan bingung lagi kalau investor mau membeli obligasi daerah yang bikin orang Yogyakarta senang. Maksudnya, kalau punya kreatifitas yang lebih banyak dalam membuat obligasi, mungkin nanti bisa menjadi solusi yang lebih baik dari ini.