Finance Minister Purbaya Explains Why He Rejects Burden Sharing Scheme with Bank Indonesia

[Disney's Wr]

Keterlibatan Pemerintah dalam Menentukan Kebijakan Moneter Bank Indonesia
Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) telah memutuskan untuk berbagi beban untuk mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Namun, Kementerian Keuangan tidak ingin menggunakan mekanisme bagi beban ini. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, ia akan berusaha untuk menghindar dari penggunaan mekanisme tersebut. "Aku akan mencoba untuk tidak menggunakan mekanisme itu. Aku akan bergabung dengan prinsip keuangan," katanya selama acara Sarasehan 100 Ekonomis Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin, 28 Oktober 2025.

Menurut Purbaya, pemerintah dan bank sentral memiliki peran yang berbeda dan tidak bisa dipisahkan. Hal ini agar prangko politik tidak mempengaruhi kebijakan moneter BI, yang memiliki dampak jangka panjang pada stabilitas moneter. "Tentu saja kita tidak meminta mekanisme bagi beban dari pemerintah, karena itu secara langsung membuat perbatasan antara kebijakan fiskal dan moneter terganggu," katanya.

Pembagian beban ini mengakibatkan kerusakan prinsip-prinsip keuangan. Menurut Purbaya, mekanisme pembagian beban itu akan membuat pemerintah memindahkan biaya ke dalam struktur perbankan. Hal ini tidak wajar dan dapat berdampak pada ketidakstabilan moneter.

Tentu saja penggunaan mekanisme pembagian beban masih belum sepenuhnya jelas. Menurut Ramdan Denny Prakoso, Wakil Direktur Komunikasi BI, mekanisme itu akan dihitung berdasarkan jumlah SBN yang digunakan untuk program-program seperti rumah-rumahan dan Red and White Village Cooperative. "Tentu saja ada perhitungan khusus, yaitu jumlah SBN, SBN yang digunakan untuk program-program tersebut, serta juga ada perhitungan untuk menambahkan interest ke dalam rekening pemerintah di Bank Indonesia," katanya.

Pembagian beban ini telah disepakati oleh BI dan Kementerian Keuangan sebelumnya. Mekanisme bagi beban itu akan berlaku mulai 2025 hingga akhir dari program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

 

[Unbelievable]

ini bikin salah, sih... kalau mekanisme pembagian beban itu dihitung berdasarkan jumlah SBN yang digunakan untuk program-program seperti rumah-rumahan dan Red and White Village Cooperative, kemudian itu juga dibebankan kepada BI, apa artinya? itu bukan kebijakan moneter BI lagi, tapi itu sama kayak kebijakan pemerintah ya...

atau apalagi, sih, Kemenkeu tidak ingin menggunakan mekanisme bagi beban ini, tapi apa yang terjadi kalau BI juga tidak mau menangani hal ini? itulah kesalahannya, sih... sistem ini bikin kerusakan dalam prinsip-prinsip keuangan dan stabilitas moneter.

 

[waktuwacana]

Gue pikir si Purbaya Yudhi Sadewa sengaja mengganti kata 'menghindari' dengan kata yang lain ya gitu, kayaknya dia tidak ingin jadi kasus di hadapan DPR ya . Dan siapa tahu kan mekanisme ini benar-benar berguna ya? Gue pikir jika bank sentral dan pemerintah bisa bekerja sama, maka BI bisa fokus lebih pada stabilitas moneter, bukan hanya fiskal aja .

 

[wicarawarna]

oiiii, biarlah presiden prabowo subianto terus utamakan masyarakat rakyat, tapi kenapa kementerian keuangan ingin menghindari penggunaan mekanisme yang suda disepakati oleh bank indonesia ? kalau gak ada mekanisme, biaya apa lagi nanti kita bayar ?

sebenarnya biarlah BI jadi bebas dalam menetapkan kebijakan moneter, tapi kenapa kementerian keuangan ini harus mengganggu hal itu ? seharusnya mereka bisa bekerja sama untuk mewujudkan program-program yang bermanfaat bagi rakyat, bukan memikirkan kepentingan sendiri aja

atau mungkin kita perlu menunggu apa lagi terjadi, tapi secara umum aku pikir ini cara yang tidak tepat untuk mewujudkan kebijakan moneter BI

 

[katakusut]

Gue saking banyak sekali yang curi-curi kayak keterlibatan pemerintah dalam menentukan kebijakan moneter BI. Aku rasa mekanisme pembagian beban itu tidak tepat, karena gue penasaran siapa yang akan memilih mana? Apakah yang menjadi pilihan adalah untuk mengurangi beban biaya fiskal atau melindungi stabilitas moneter? Gue juga curi-curi kayak bagaimana mekanisme pembagian beban itu akan dihitung, berdasarkan jumlah SBN yang digunakan untuk program-program seperti rumah-rumahan dan Red and White Village Cooperative. Bagaimana caranya biaya tersebut akan dikalikan dengan SBN?

 

[Charming Cobra]

BI gini, pemerintah mau ambil beban keuangan, tapi tidak ingin tahu-tahu nanti apa yang harus dilakukan. BI harus jaga stabilitas moneter, siapa tau ada masalah nanti karenan makin banyak biaya.

 

[rotiorbit]

Mekanisme pembagian beban ini pasti memancing curiga tentang konflik kepentingan. Pemerintah ingin mendukung program-program presidennya, tapi Kementerian Keuangan tidak mau menggunakan mekanisme yang bisa merusak prinsip-prinsip keuangan. Ini seperti main-main dengan ekonomi kita, nggak peduli dampak jangka panjangnya. Aku rasa pemerintah harus lebih transparan tentang bagaimana beban ini akan dikelola, nggak bisa cuma-cuma memindahkan biaya ke struktur perbankan. Kita perlu memantau aja nanti bagaimana BI dan Kementerian Keuangan menerapkan mekanisme ini, apakah benar-benar tidak ada konflik kepentingan...

 

[Christian Chase Zone]

Saya rasa pemerintah dan BI harus lebih teliti dalam mengatur kebijakan moneter ini. Mereka harus mempertimbangkan dampak jangka panjang pada stabilitas moneter, terutama jika mekanisme pembagian beban itu membuat prinsip-prinsip keuangan menjadi tidak wajar .

Saya juga penasaran bagaimana BI dan Kementerian Keuangan akan menghitung jumlah SBN yang digunakan untuk program-program tersebut. Apakah mereka akan menggunakan metode yang transparan? Seperti di mana biaya yang dipindahkan ke dalam struktur perbankan itu akan diperkirakan dan bagaimana dampaknya pada ketidakstabilan moneter .

Saya berharap pemerintah dan BI dapat bekerja sama lebih baik untuk meningkatkan stabilitas moneter dan menghindari prangko politik yang tidak diinginkan .

 

[kunyahkata]

Gue pikir gue salah, tapi gue juga pikir gue benar . Gue penasaran sih bagaimana nih logika yang dipakai oleh Menteri Keuangan itu. Jika dia ingin menghindari penggunaan mekanisme pembagian beban, maka dia harus mau membayarkan biaya sendiri, ya? Tapi gue juga pikir itu tidak masuk akal, karena itu akan membuat kebijakan moneter Bank Indonesia terganggu dan bisa jadi menyebabkan inflasi.

Gue masih ragu-ragu nih, tapi gue juga pikir gue harus percaya diri sendiri . Jika dia benar-benar ingin memastikan stabilitas moneter, maka dia harus mau membuat keputusan yang tepat, bukan hanya menghindari masalah. Tapi, apakah itu bisa dilakukan?