Konflik internal di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terus memanas sejak beredar risalah rapat harian syuriyah pada 20 November lalu. Dokumen itu bertujuan untuk mengeluarkan permintaan agar KH Yahya Cholil Staquf, atau yang akrab dipanggil Gus Yahya, mundur dari posisi ketua umum PBNU.
Namun, konflik ini semakin memanas setelah beredar surat edaran syuriyah. Surat tersebut menyatakan bahwa jabatan ketua umum PBNU otomatis berakhir pada 26 November lalu pukul 00.45 WIB.
Persoalan ini kemudian dijawab oleh para pejabat PBNU melalui media, dengan mengeluarkan berbagai alasan dan argumen. Gus Yahya sendiri juga menjawab seruan kiai sepuh NU untuk islah dengan menyatakan bahwa ia masih sah sebagai pimpin PBNU.
Konflik ini kemudian mengeksplorasi berbagai aspek di dalam organisasi NU. Salah satu aspek yang terkena dampak dari konflik ini adalah rancangan peta jalan NU 2025 sampai 2050, yang juga masih membutuhkan penyempurnaan dan akan dibawa ke rapat harian syuriyah serta tanfidziyah untuk pengesahan final.
Dalam rangka menjawab seruan kiai sepuh NU, PBNU juga mengumumkan rancangan peta jalan NU 2025 sampai 2050. Dokumen ini dirancang sebagai arah strategis jangka panjang NU, tetapi masih membutuhkan penyempurnaan dan akan dibawa ke rapat harian syuriyah serta tanfidziyah untuk pengesahan final.
Sementara itu, rancangan peta jalan ini juga menarik perhatian dari para pejabat PBNU. Gus Ipul, yang sebelumnya menjadi menteri sosial, kemudian menjadi ketua PBNU bidang pendidikan, hukum, dan media setelah Gus Yahya memimpin rotasi besar di jajaran tanfidziyah.
Rotasi ini juga menandakan perubahan dalam kepengurusan PBNU. Gudfan Arif Ghofur yang sebelumnya menjadi bendahara umum kini menjadi ketua PBNU bidang kesejahteraan. Jabatan bendahara umum saat ini ditempati oleh Sumantri Suwarno.
Namun, konflik ini tidak hanya mempengaruhi kepengurusan PBNU saja. Konflik internal juga mempengaruhi peringkat PBNU dalam dunia islam. Pada tahun 2022 lalu, PBNU berhasil memenangkan peringkat sebagai organisasi islam terbaik di Indonesia.
Tapi pada tahun 2023 lalu, PBNU kembali mengalami penurunan peringkatnya. Konflik internal ini kemudian membuat para pejabat PBNU harus berusaha untuk memperbaiki keadaan tersebut.
Namun, konflik ini semakin memanas setelah beredar surat edaran syuriyah. Surat tersebut menyatakan bahwa jabatan ketua umum PBNU otomatis berakhir pada 26 November lalu pukul 00.45 WIB.
Persoalan ini kemudian dijawab oleh para pejabat PBNU melalui media, dengan mengeluarkan berbagai alasan dan argumen. Gus Yahya sendiri juga menjawab seruan kiai sepuh NU untuk islah dengan menyatakan bahwa ia masih sah sebagai pimpin PBNU.
Konflik ini kemudian mengeksplorasi berbagai aspek di dalam organisasi NU. Salah satu aspek yang terkena dampak dari konflik ini adalah rancangan peta jalan NU 2025 sampai 2050, yang juga masih membutuhkan penyempurnaan dan akan dibawa ke rapat harian syuriyah serta tanfidziyah untuk pengesahan final.
Dalam rangka menjawab seruan kiai sepuh NU, PBNU juga mengumumkan rancangan peta jalan NU 2025 sampai 2050. Dokumen ini dirancang sebagai arah strategis jangka panjang NU, tetapi masih membutuhkan penyempurnaan dan akan dibawa ke rapat harian syuriyah serta tanfidziyah untuk pengesahan final.
Sementara itu, rancangan peta jalan ini juga menarik perhatian dari para pejabat PBNU. Gus Ipul, yang sebelumnya menjadi menteri sosial, kemudian menjadi ketua PBNU bidang pendidikan, hukum, dan media setelah Gus Yahya memimpin rotasi besar di jajaran tanfidziyah.
Rotasi ini juga menandakan perubahan dalam kepengurusan PBNU. Gudfan Arif Ghofur yang sebelumnya menjadi bendahara umum kini menjadi ketua PBNU bidang kesejahteraan. Jabatan bendahara umum saat ini ditempati oleh Sumantri Suwarno.
Namun, konflik ini tidak hanya mempengaruhi kepengurusan PBNU saja. Konflik internal juga mempengaruhi peringkat PBNU dalam dunia islam. Pada tahun 2022 lalu, PBNU berhasil memenangkan peringkat sebagai organisasi islam terbaik di Indonesia.
Tapi pada tahun 2023 lalu, PBNU kembali mengalami penurunan peringkatnya. Konflik internal ini kemudian membuat para pejabat PBNU harus berusaha untuk memperbaiki keadaan tersebut.