Fakta di Balik Sanksi DKPP: Rp90 Miliar APBN untuk Sewa Jet Pribadi Ketua KPU dan Anggota

Sanksi DKPP Rp 90 Miliar untuk Sewa Jet Pribadi Ketua KPU, Apakah Benar Ini Sengaja?

Dalam sidang etik yang digelar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, lima pejabat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU), termasuk Ketua KPU Mochammad Afifuddin, terlibat dalam sanksi peringatan keras karena melakukan puluhan perjalanan dinas menggunakan jet pribadi dengan total nilai Rp 90 miliar selama Pemiluan umum Indonesia 2024.

Menurut anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo, ada 59 kali perjalanan menggunakan private jet yang dilakukan oleh lima pejabat KPU tersebut. Namun, tidak ada satu pun rute perjalanan dengan tujuan distribusi logistik yang ditemukan dalam persidangan ini.

"Kami menemukan bahwa tidak ada satupun rute perjalanan dengan tujuan distribusi logistik," kata Ratna Dewi Pettalolo. "Fakta menunjukkan sebaliknya, yaitu daerah tujuan bukan wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) melainkan wilayah yang memiliki penerbangan komersial reguler."

Perjalanan-perjalanan tersebut menggunakan jet pribadi mewah Embraer Legacy 650 dengan nilai total Rp 90 miliar. DKPP menyimpulkan bahwa penggunaan fasilitas mewah tersebut tidak sesuai dengan alasan yang dikemukakan dan melanggar etika penyelenggara pemilu.

Sanksi DKPP kemudian menjatuhkan peringatan keras kepada Ketua KPU Mochammad Afifuddin, serta empat wakil ketua yaitu Idham Holik, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, dan August Mellaz.
 
Gue pikir ini sengaja aja, biar gue tidak sabar banget sih... 90 miliar untuk sewa jet pribadi? Kalau bukan karena ada ujaran terbuka dari beberapa pejabat KPU, pasti penggunaan fasilitas mewah itu akan berlanjut sampe sekarang aja. Tapi kalau gue benar-benar percaya aja... siapa yang mau dijadikan contoh untuk menghemat biaya? Gue rasa ini hanya untuk memberi kesempatan pada mereka untuk menghemat biaya lagi, hehe πŸ˜‚πŸ€‘
 
Haha, sepertinya ketua KPU yang paling suka kebun binatang! Rp 90 miliar untuk sewa jet pribadi? Sepertinya itu biaya operasi buatan bayi! πŸ€£πŸ˜‚ Tapi serius, apa yang salah dengan menggunakan fasilitas yang nyaman seperti itu? Kamu bisa memikirkan ini: kalau kamu terus mau bawa jet pribadi ke kantor, mungkin kamu lebih baik jadi pengusaha mobil daripada pengacara pemilu! πŸ˜‚πŸš—
 
πŸ€” ini sengaja sih, nggak bisa dipercaya kalau kita lihat ada 5 pejabat KPU yang melakukan perjalanan puluhan kali menggunakan jet pribadi dengan nilai Rp 90 miliar di masa pemilu. tapi apa tujuan dari semuanya? apa juga cuma buat jalan-jalan sambil ngewasa? πŸ€·β€β™‚οΈ kalau benar ini sengaja, itu artinya ada masalah yang lebih dalam di dalam sistem pemerintahan kita.
 
Coba bayangin aja, apa yang punya DKPP ini? Mereka terus berkeliling dengan jet pribadi, padahal sudah ada yang bilang kan? Masuk akal kalau sanksi mereka ini bukan tujuannya, tapi bagaimana caranya ngeringkoh, kalau punya uang banyak kayaknya jangan pakai uang public ya πŸ€‘πŸ›«οΈ
 
Gue pikir ya apa yang terjadi sini... sebenarnya konfirmasi ini terasa seperti permainan politik yang salah. Kalau benar-benar ada kesalahan dari para pejabat KPU, maka saya setuju dengan tindakan DKPP yang menjatuhkan sanksi. Tapi, apa yang membuat gue curiga adalah, mungkin ada sesuatu yang tidak sepenuhnya jelas tentang alasan perjalanan-perjalanan tersebut... misalnya apakah ada ada alasan lain selain distribusi logistik? Gue juga pikir, seharusnya DKPP fokus pada hal-hal yang lebih penting seperti kejujuran dan transparansi dalam penyelenggaraan pemilu. πŸ€”
 
Gue penasaran kenapa DKPP belom cek terlebih dahulu siapa aja yang makanin biaya sebesar itu πŸ€‘. Mungkin gue salah pahamin, tapi jadi rasanya DKPP hanya menangkap geng kekayaan-kekayaan ini tanpa tahu bagaimana caranya. Belom ada bukti siapa aja yang makanin biaya sebesar itu dan kapan-kapan gue penasaran bagaimana caranya perjalanan-perjalanan ini bisa terjadi tanpa ada rute yang jelas πŸ€”.
 
Gue rasa ini jadi pengecekan yang tepat ya... Tapi juga gue pikir ada yang tidak jelas. Mau apakah daerah tujuan bukan 3T tapi wajib nggak bisa dibilang? Kalau begitu, apa arti sanksi DKPP ini? Apa bukan hanya biaya perjalanan yang mahal tapi juga gue pikir ada yang terlalu nyaman nih... Embraer Legacy 650 itu mewah banget!
 
Pergi-penginapan di jet pribadi walaupun penggunaan biaya negara tapi bisa dikatakan tidak sesuai dengan aturan... πŸ€” Apa yang salahnya? Bayangkan jika itu ada di bawah tangannya... 😊 Dengan sekarang ini, banyak yang suka kikir leher yang berbohong... πŸ‘€ Biar kita fokus utama masalahnya adalah siapa yang terkena sanksi dan apa yang harus dilakukan supaya tidak terjadi ulang... 🀝
 
Sangat aneh sih kalau pejabat KPU bisa menggunakan jet pribadi dengan nilai Rp 90 miliar bukan untuk kepentingan negara tapi buatan sendiri... Itu memang tidak sesuai dengan etika penyelenggara pemilu, kan? Sanksi ini harusnya punya arti agar semua pejabat yang terkait ini menjadi contoh baik bagi umum. Kita harus tahu siapa saja yang mana yang menggunakan sumber daya negara untuk kepentingan pribadi.
 
Gue pikir ini sengaja nih πŸ€”, siapa yang tahu nanti ada koreksinya? Gue rasanya ini masih terlalu awal untuk dihitung-hitungin, tapi gue suka banget ketika ada kesan-kesan tidak jelas seperti ini πŸ˜’. Tapi apa pun itu, penting ya bahwa DKPP sudah ngambil tindakan dan siapa yang salah harus mengambil tanggung jawabnya πŸ™.
 
Maksudnya gini bro, sekarang DKPP jadi juga pengawas akses jet pribadi siapa sih? Kalau bukan itu, kira-kira siapa yang harus dibuat tangan membuang duit? Kita already paya 90 miliar sekali untuk pemilu, kalau harus dipotong lagi sih? πŸ˜‚πŸ›Έ
 
Gue pikir ini sengaja aja sih, pemerintah ingin nggak rasa salah lagi pas sanksi terhadap mereka ya, tapi kalau kita lihat kembali perjalanan-perjalanan mereka siapa punya tujuan yang serupa aja. Apa bedanya sih sih? Gue rasa ini sama saja dengan apa aja, mungkin karena gue malas nggak nulis lebih banyak lagi...
 
aku pikir ini sengaja dilakukan oleh kpu bukan? mereka kayaknya nggak mau terlihat jujur tentang penggunaan uang negara untuk perjalanan dinas yang pake jet pribadi! πŸš«πŸ’Έ apa sih tujuan dari penggunaan uang negara jika tidak ada logistik yang dibantu? ini nanya buat mengejutkan siapa? πŸ˜’ #KPUakalauApa #PenggunaanUangNegaraTidakJelas
 
Ini kayaknya kalau siapa saja punya kekuasaan nanti aja kaya ini. Mochammad Afifuddin itu kayaknya bukan hanya masalah privasi jet, tapi juga ada yang nantinya bisa buat konseksen politik. Kalau ini sengaja aturin, kayaknya bisa jadi aja nanti siap-siapin jawabannya dan makin kuat lagi jaringannya di kota-kota besar.
 
Kasus ini bikin bingung ya.. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres di KPU... Mereka yang mengatur pemilu kita sendiri, ternyata juga menggunakan fasilitas mewah itu... Aku rasa ini bukan hanya tentang kesalahan etika, tapi juga tentang transparansi. Jika mereka bisa melakukan hal seperti ini tanpa ada pengetahuannya, itu bikin kepercayaan masyarakat terang-terangan curiga...
 
Gue pikir ini gini... 90 miliar untuk sewa jet pribadi? Apakah ini sengaja sih? Gue rasa ini bikin gue kekecewa banget. Gue tahu penggunaan fasilitas mewah itu harus diatasi dengan bijak, tapi gue rasa ini terlalu berlebihan. Gue rasa ganti ganti yang lebih tepat ya, seperti diskusi lebih panjang atau evaluasi yang lebih teliti dulu sebelum menentukan sanksi yang berat. Dan apa dengan logistik yang dibawa oleh KPU? Apakah itu ada yang salah juga?
 
Awek... 90 miliar? Siapa nih yang tahu ini sengaja atau tidak sengaja. Tapi apa artinya kita keliatkan hal ini? Kita jangan lupa, ada banyak pejabat negara yang memiliki uang banyak juga, kayaknya ini normal aja πŸ€‘πŸ‘€. Sanksi DKPP sih penting, tapi gak perlu terlalu keras sih. Mungkin coba sibukkan dengan hal lain aja, seperti pemilu 2028 nih πŸ€”.
 
Sekarang ini sama-sama ngeluhin dengerin kabar bahwa Ketua KPU Mochammad Afifuddin menggunakan jet pribadi selama Pemiluan umum Indonesia 2024 πŸ€”. Tapi apa aja benarnya? Apakah dia tidak bisa berbicara dengan yang lainnya seperti biasa? Mungkin saja dia ngeluhin karena ada sesuatu yang salah, tapi sanksi DKPP sekarang ini terlalu keras, ya? πŸ˜’. Saya pikir lebih baik kalau DKPP fokus pada masalah yang serius dan tidak terburu-buru menindak lanjuti.
 
Maksudnya kayak gak ada yang jujur? Ketua KPU itu kayak suka terbang ke mana-mana dengan private jet. Mau dikejutkan kalau total biayanya Rp 90 miliar! Wajar banget sih kalau DKPP ngasih sanksi, tapi aku pikir ini harus ada batasan-batasan yang jelas dari awal, nggak? Misalnya kalau ada kesempatan untuk terbang dengan private jet, harus ada pemeriksaan dulu sih, apakah tujuan itu benar-benar logistik atau hanya main-main aja. Tapi sepertinya DKPP tidak bisa melihat ke depan, kan? πŸ€”
 
kembali
Top