DPRP dan DPRK Terbentuk di Enam Provinsi Papua, Wamendagri: Perkuat Sinergitas

Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) di enam provinsi Papua telah menjadi kenyataan. Wamendagri Ribka Haluk mengesahkan hal tersebut dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu 22 Oktober 2025.

Dalam penjabaran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, pembentukan DPRP dan DPRK merupakan langkah implementasi yang amanat. Ribka mengatakan bahwa kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat representasi masyarakat adat dalam pemerintahan daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Wamendagri juga menekankan pentingnya penguatan sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk memaksimalkan pelaksanaan otonomi khusus. Kolaborasi ini harus berfokus pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat adat.

Ribka juga mengimbau agar gubernur, DPRP, DPRK, bupati, serta wali kota bekerja bersama-sama untuk menjalin hubungan yang erat dalam masing-masing daerah. Ia menekankan bahwa setiap permasalahan di tingkat daerah harus diselesaikan secara berjenjang.

Dukungan dari Bupati Sorong Selatan, Petronela Krenak, juga menyatakan bahwa pihaknya bersinergi dengan legislatif daerah dan mendukung pembentukan DPRK hasil pengangkatan. Ia menekankan pentingnya pelaksanaan otonomi khusus di Papua untuk memastikan kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan yang layak bagi masyarakat adat.

Menurut Ribka, dana Otsus tidak boleh dipangkas. Ia mengatakan bahwa dana tersebut merupakan hak rakyat Papua.
 
papua di luar aja bisa jadi ada masalah, tapi jangan lupa kita harus berkontribusi juga untuk memperbaiki daerah kita 🤝. aku pikir penting buat kita semua memahami apa itu otonomi khusus Papua dan bagaimana cara kita bisa mendukungnya. perlu dihati untuk tidak tergoda dengan semuanya yang ada di luar daerah kita 🚫. tapi jangan lupa juga kita harus menerima dan menghargai keunikan budaya Papua, itu penting banget! 💕
 
Haha wawancara Wamendagri yang bikin aku penasaran banget... Saya pikir itu bagus sekali pembentukan DPRP dan DPRK di Papua, tapi aku khawatir apakah ada yang akan kehilangan suara mereka? Seperti di film "The Hunger Games" kayaknya kita harus waspada dengan pihak berwenang yang kuat... Tapi aku juga senang bahwa Wamendagri menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, kayaknya itu akan membuat semua daerah menjadi lebih harmonis seperti di show "Gossip Girl" di NYC... Aku rasa Ribka Haluk benar-benar bijak, dana Otsus tidak boleh dipangkas, itu seperti kehidupan sehari-hari di kota Jakarta yang berkelana dengan biaya yang mahal...
 
ini kabar gembira banget! akhirnya DPRP dan DPRK di Papua bisa terbentuk 🙌. ini penting banget untuk mewakili masyarakat adat di provinsi dan kabupaten/kota mereka 😊. tapi jangan lupa, penting juga agar eksekutif dan legislatif bisa bekerja sama yang baik 🤝. kita harus mengikuti aturan dan tidak memotong dana otsus 🤑. krenak dari sorong selatan bilangnya sendiri ya, pelaksanaan otsus penting untuk pendidikan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat adat 📚💊👍. semoga ini bisa membawa perubahan positif di Papua 🌈!
 
Gue pikir wajib diperhatikan adegan di mana Ribka Haluk bilang "dana Otsus bukan boleh dipangkas". Makanya, gue harap kembali dana Otsus yang sebelumnya ditangguhkan tidak lagi ditangguhkan. Gue rasa ini penting banget, kecuali dana Otsus terus ada, maka masyarakat Papua bisa menerima layanan infrastruktur dan pendidikan yang terbaik dari pemerintah.
 
Pembentukan DPRP di enam provinsi Papua itu nggak bakal menolong apa-apa kalau gubln dan DPRnya jadi nyampeun aja 🙄. Mereka harus fokus buatan konsesi untuk rakyat adat, jangan cuma fokus pada kontrak bisnis aja 🤑. Kalau mereka mau benar-benar memperkuat representasi masyarakat adat, maka harus ada langkah-langkah yang sebenarnya dan tegas, nggak cuma kata-kata aja 💬.
 
aku suka banget kalau pemerintah serius dalam membuat daerah-daerah di pulau ini lebih baik, khususnya di papua yang masih terlalu kalah dengan teknologi dan kemajuan. tapi aku khawatir kalau dana tidak akan dibagikan rata ke semua masyarakat adat di daerah tersebut. aku ingat masa lalunya kalau dana untuk proyek-proyek pembangunan di daerah kita selalu disita oleh para pejabat yang lebih penting, jadi aku harap pemerintah tidak akan membuat kesalahan sama halnya.
 
kembali
Top