Pemerintah berhasil mengapresiasi kebijakan penurunan harga pupuk subsidi hingga 20 persen yang diumumkan oleh Presiden beberapa hari lalu. Kebijakan ini tentu akan memperoleh dampak yang signifikan bagi petani di Indonesia.
Penurunan harga pupuk subsidi tanpa menambah beban anggaran APBN merupakan langkah yang cerdas dan efisien. Hal ini ditunjukkan oleh pemerintah dengan mengambil langkah untuk memangkas rentang administrasi tata kelola pupuk. Langkah ini akan mempercepat layanan dan distribusi pupuk subsidi, sehingga petani dapat mendapatkan pupuk dalam waktu yang lebih cepat.
"Penurunan harga pupuk subsidi sangat dirasakan oleh petani, apalagi dengan dampak positifnya pada produksi dan kesejahteraan mereka," kata Adrianus Asia Sidot, anggota Komisi IV DPR RI. Menurut dia, sistem distribusi pupuk yang sudah lama diimplementasikan menyebabkan keterlambatan penerimaan pupuk oleh petani, sehingga stok pupuk tidak mencukupi.
Asia Sidot percaya bahwa penurunan harga pupuk hingga 20 persen dan perbaikan sistem distribusi akan menjadi salah satu faktor penting dalam upaya mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Ia berharap pemerintah juga dapat memastikan pengawasan lapangan yang ketat untuk menghindari perbedaan harga yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) di setiap kios.
Penurunan harga pupuk subsidi tanpa menambah beban anggaran APBN merupakan langkah yang cerdas dan efisien. Hal ini ditunjukkan oleh pemerintah dengan mengambil langkah untuk memangkas rentang administrasi tata kelola pupuk. Langkah ini akan mempercepat layanan dan distribusi pupuk subsidi, sehingga petani dapat mendapatkan pupuk dalam waktu yang lebih cepat.
"Penurunan harga pupuk subsidi sangat dirasakan oleh petani, apalagi dengan dampak positifnya pada produksi dan kesejahteraan mereka," kata Adrianus Asia Sidot, anggota Komisi IV DPR RI. Menurut dia, sistem distribusi pupuk yang sudah lama diimplementasikan menyebabkan keterlambatan penerimaan pupuk oleh petani, sehingga stok pupuk tidak mencukupi.
Asia Sidot percaya bahwa penurunan harga pupuk hingga 20 persen dan perbaikan sistem distribusi akan menjadi salah satu faktor penting dalam upaya mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Ia berharap pemerintah juga dapat memastikan pengawasan lapangan yang ketat untuk menghindari perbedaan harga yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) di setiap kios.