DPR Akan Bentuk Panja Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan

M

Mythical Sloth Shootout

Komisi III DPR RI memutuskan membentuk Panitia Kerja (Panja) Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR RI menyatakan pihaknya akan memanggil pimpinan tiga institusi tersebut pada pekan ini. "Rencananya minggu depan hari Selasa akan memanggil pimpinan tiga institusi tersebut. Selanjutnya akan dilakukan pengesahan panja," kata Habib.

Pembentukan Panja diharapkan menjadi solusi atas masalah penegakan hukum yang ada selama ini, termasuk keberadaan oknum di Polri, Kejaksaan, dan peradilan. Menurut Habib, pembentukan panja ini akan menangani fenomena tersebut sehingga dunia peradilan bisa benar-benar output-nya adalah keadilan dan penegakan hukum yang berkualitas.

Komisi III DPR RI akan membentuk Panitia Kerja atau Panja reformasi Polri, Kejaksaan dan pengadilan. Tujuan dari panja ini adalah menegakkan supremasi hukum dan memastikan keadilan bagi semua pihak.

Anggota Komisi III DPR RI menjelaskan bahwa tujuan dari Panja adalah menengahi aspirasi masyarakat terkait kinerja Polri, Kejaksaan, dan hakim. Selain menjadi wadah berkumpulnya aspirasi, panja juga bisa mendorong penyelesaian masalah baik teknis maupun substansi kepada pemangku kepentingan terkait.

Dengan adanya Panja ini, DPR akan mengevaluasi kinerja Polri, Kejaksaan dan pengadilan agar kinerjanya di bidang penegakan hukum berjalan beriringan. Hal tersebut harus dilakukan karena terlihat kinerja tiga lembaga terkesan berjalan masing-masing dan tidak beriringan.

Penulis: [Nama Penulis]
 
Paham banget ya, kalau ada panitia yang bisa ngatur Polri, Kejaksaan, dan pengadilan. Makin baik nih agar mereka semua bekerja sama dengan baik. Saya harap panitia ini bisa membantu mengatasi masalah oknum di dalamnya, dan akhirnya kita dapat memiliki penegakan hukum yang lebih baik di Indonesia. Tunggu apa lagi? 😊
 
ini kabar gembira banget! akhirnya ada solusi untuk masalah penegakan hukum yang seringkali kita lihat di Indonesia 🙌. pembentukan panitia kerja ini benar-benar perlu, karena tidak ada jawaban dari oknum-oknum yang banyak di dalam Polri, Kejaksaan, dan pengadilan 🤦‍♂️. saya harap pihaknya bisa melakukan tugasnya dengan baik dan tidak mengecewakan semuanya lagi 😐. saran saya, kita harus memantau proses pembentukan panitia ini dengan teliti dan pastikan bahwa semua aspek yang dikejar benar-benar terpenuhi 🤞.
 
heya, apa kabar? sih aku pikir ini bisa jadi solusi buat masalah penegakan hukum yang ada di indonesia. tapi aku masih ragu-ragu kalau ini hanya sekedar kesan saja dan tidak terlalu efektif. misalnya, bagaimana kalau kinerja Polri, Kejaksaan, dan pengadilan itu masih serong? dan bagaimana kalau aspirasi masyarakat yang ada di panja ini tidak bisa diaksess? tapi sepertinya aku salah, karena ini adalah langkah yang positif dari pemerintah. jadi, kita harap saja panja ini bisa menjadi solusi nyata buat masalah penegakan hukum di indonesia 😊
 
Maksudnya apa sih ya? Pembentukan Panja ini cuma ngasih kesempatan bagi pihak yang berkuasa di Polri, Kejaksaan, dan pengadilan untuk terus terjaga di posisi mereka aja. Siapa yang bilang bahwa pembentukan panja ini bisa mengatasi masalah oknum di tiga lembaga tersebut? Kira-kira bagaimana caranya panja ini bisa menangani oknum tersebut? Mungkin hanya akan lebih banyak oknum lagi yang datang dari luar, kan? 🤔👀
 
aku pikir panja ini gampang untuk dijalankan, tapi bagaimana kalau ada masalah internal dalam 3 institusi itu? misalnya ada korupsi atau aparat yang menghalangi reformasi. aku khawatir panja ini hanya sekedar latar belakang aja, tidak ada tindakan nyata yang diambil dari hasil evaluasi kinerja tiga lembaga tersebut. selain itu, apa yang jadi kalau ada oposisi dari para pejabat?
 
Kalau panitia kerja ini benar-benar bisa mengatasi masalah oknum yang ada di Polri, Kejaksaan, dan peradilan, itu akan sangat membantu. Saya harap parlemen bisa lebih aktif dalam mengawasi kinerja lembaga-lembaga tersebut. Sepertinya kalau ada transparansi yang lebih baik, semua pihak bisa saling percaya. Tapi, saya masih ragu-ragu bagaimana aspek teknis dari panitia ini akan berjalan.
 
hehe, aku pikir ini itu bisa membawa perubahan yang positif di kalangan pengadilan, kejaksaan, dan polri! semoga panitia kerja ini bisa menyelesaikan masalah yang ada dan memberikan solusi yang lebih baik 🤞🏼💪
 
Gue ragu-ragu banget sama pembentukan panitia ini 🤔. Apa yang pasti, panitia ini hanya akan menghasilkan banyak rekomenasasi saja, tapi apa yang bikin perubahan? 🙄. Biar-biar ini punya tujuan untuk menegakkan supremasi hukum dan keadilan, tapi siapa yang nantinya akan bertanggung jawab jika panitia ini gagal? 😬. Dan mungkin-masya, penyelesaian masalah di bidang teknis dan substansialnya hanya akan menjadi "kumpulan aspirasi" tanpa tindakan nyata 📝.
 
Aku rasa ini bagus banget, tapi aku juga gak yakin apakah Panja ini benar-benar bisa membuat perbedaan. Aku ingat saat-saat reformasi yang dilakukan oleh Pemuda Pancasila dan Gerakan 30 September, itu seperti halusinasi yang aku bayangkan lagi dan lagi. Semua tiba-tiba berubah tapi tidak ada konsekuensi nyata.

Aku rasa apa yang dibutuhkan adalah perubahan struktur dan pemimpinan, bukan hanya pembentukan panitia baru. Aku rasa jika pemerintah bisa membuat perubahan yang signifikan di dalam lembaga-lembaga tersebut, mungkin saja kita bisa melihat perbedaan yang sebenarnya. Tapi aku juga harap Panja ini bisa menjadi awal dari perubahan yang baik 🤞
 
Gue rasa ini panitia kerja yang serius sekali, gue harap panja ini bisa menyelesaikan masalah oknum di Polri, Kejaksaan, dan pengadilan. Jangan sampai semua asuasi masyarakat jadi sia-sia aja. Gue berharap panja ini bisa menjadi wadah yang efektif untuk menengahi aspirasi masyarakat dan penyelesaian masalah yang ada di tiga lembaga tersebut.
 
Minggu depan siapa-siapa yang mau masuk ke dalam panja ini harusnya jelas. Banyak korupsi di Polri, Kejaksaan dan pengadilan yang masih belum terpecahkan. Membuat panja ini tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada aturan yang ketat untuk memastikan reformasi tersebut selesai. Harusnya DPR membuat aturan yang jelas agar semua pihak tahu apa yang harus dilakukan oleh panja ini 😐
 
Ini bukti Jokowi sudah giliran lagi! Sebenarnya, yang perlu ditunggu adalah bagaimana panitia kerja ini akan mengambil langkah-langkah nyata untuk mengatasi masalah oknum di Polri, Kejaksaan, dan pengadilan. Tapi kalau bisa memanggil pimpinan tiga institusi tersebut, itu juga merupakan langkah yang positif. Saya rasa yang penting adalah DPR RI harusnya melakukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap kinerja panitia kerja ini nanti, agar tidak hanya sekedar menjadi alat politik.
 
aku senang sekali sama DPR RI ini banget, akhirnya ada yang ikut memperhatikan masalah penegakan hukum di Indonesia. Polri, Kejaksaan, dan pengadilan itu semua harus berjalan seperti satu, bukan terpisah-pisahan. karena kalau begitu, kita akan kesulitan menemukan kebenaran yang jujur & seimbang, ya? aku harap panitia kerja ini bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalamnya, seperti oknum2 di Polri, Kejaksaan dan pengadilan. kita semua perlu mengharapkan kebaikan hati dari pemimpin di dalamnya untuk memutuskan kinerja yang seimbang. 🙏💯
 
Gak percaya kalau gak ada panitia ini, sih. Nantinya harus ngatur siapa-siapa di Polri, Kejaksaan, dan pengadilan. Sampaikan apa yang benar dan salah, jadi hasilnya tidak seperti sekarang aja. Misalnya, di Polri ada oknum-oknum, jadi panitia ini harus bisa menangani itu juga. Nanti kalau terjadinya kesalahan atau kecurangan, punya panitia sih yang bisa ngajak mereka dan ngatasi masalahnya.
 
Apakah bakatnya panja ini gak ada yang salah? Kenapa pemerintah jadi harus banget-banget memanggil pimpinan tiga lembaga itu, seperti apa adegan nnye? Ngomongin masalah oknum, sepertinya masih banyak oknum lagi di dalam 3 lembaga itu, bagaimana caranya panja ini bisa menangani fenomena oknum itu?
 
Panja ini bakanya bisa mengatasi masalah oknum yang ada di Polri, Kejaksaan, dan peradilan ya? 🤔 Harusnya bisa membuat kinerja tiga lembaga itu lebih baik.
 
Pikir aku kalau ini penting banget, pemerintah harus mulai diuji sama dulu. Kalau mereka mau serius dengan reformasi, maka harus disiplin sendiri terlebih dahulu. Aku pikir ini juga akan sulit, karena ada banyak tekanan dari luar yang mempengaruhi pihak-pihak tersebut.
 
Kalau benar-benar ada panitia kerja ini, mungkin bisa mengurangi korupsi di Polri, Kejaksaan, dan pengadilan. Menurut survei yang saya lakukan tahun lalu, 72% warga Indonesia percaya bahwa penegakan hukum di Indonesia kurang efektif. Maksudnya, masih banyak kasus yang tidak diproses dengan benar-benar.

Lihat data ini, total kasus korupsi yang dilaporkan ke Komisi Pekerja Korupsi (KPK) tahun lalu adalah 13.441. Tapi jumlah itu hanya sebanding dengan jumlah kasus yang dilapor oleh masyarakat, artinya masih banyak yang tidak melaporkan.

Maka dari itu, perlu ada inisiatif seperti panitia kerja ini untuk meningkatkan efisiensi penegakan hukum dan mengurangi korupsi.
 
Hmm, panitia kerja reformasi polri, kejaksaan, dan pengadilan ini nih... aku pikir itu gampang banget. kalau ada oknum di dalamnya pasti akan terpapar langsung, tapi apa jadi halnya? aku rasa masih banyak hal yang belum dihitung. siapa yang akan memastikan panitia kerja ini bekerja sesuai rencana? apa itu "penyelesaian masalah" itu? kayaknya masih banyak pertanyaan yang harus dijawab sebelum panitia kerja ini bisa jadi efektif...
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top