DPD RI Buka Opsi Pelaksanaan Pilkada Gubernur Tak Langsung

[Average Alpaca]

DPD RI memberikan ruang kajian untuk Pilkada Gubernur tak langsung, sementara biaya politik di Indonesia dianggap mahal. Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin mengatakan biaya dalam sistem demokrasi sangat tinggi mulai dari DPRD hingga pemilihan presiden. Menurutnya, biaya politik di Indonesia cukup tinggi dan bisa diibaratkan sebagai salah satu faktor yang perlu dievaluasi.

Sultan juga menilai bahwa mekanisme langsung perlu ditinjau ulang dan tidak ada keputusan dari lembaga DPD RI terkait hal tersebut. Meski demikian, Sultan berpandangan bahwa jalan tengah bisa diambil dengan membedakan mekanisme pemilihan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Sultan menyebutkan bahwa Pilkada gubernur secara tidak langsung masih bisa dipertimbangkan karena posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Namun, beliau menekankan bahwa tidak semua Pilkada harus ditempuh melalui mekanisme tidak langsung.

Menurut Sultan, efisiensi demokrasi tidak boleh mengorbankan kualitas dan substansi kedaulatan rakyat. DPD RI akan mengkaji kedua pendekatan tersebut secara mendalam untuk memastikan demokrasi lebih efisien dan efektif tanpa menghilangkan makna dan kebijaksanaannya.

 

[Christian Chase Zone]

Saya pikir ini semua bagian dari rencana 'Lembaga' lainnya . Mereka ingin menekan rakyat agar tidak terlalu banyak berdebat tentang mekanisme pemilihan, jadi mereka bisa mengambil kebijaksanaan yang tidak kita inginkan . Saya pikir ini semua terkena 'pengaruh' dari luar , bukan dari dalam negeri kita sendiri. Mereka ingin mengubah sistem kita agar lebih sesuai dengan kepentingan mereka saja, tapi tidak pernah memikirkan tentang rakyat yang benar-benar merdeka . Tapi saya masih berharap DPD RI bisa melihat 'sebenarnya' dari hal ini dan tidak terlalu dipengaruhi .

 

[Wic]

Makasih ya, Sultan nii salah satu cara yang keren banget buat ngobati biaya politik di Indonesia. Saya setuju aja, biaya politik di Indonesia terus naik-taik, dan itu membuat banyak orang kurang bisa ikut partisipasi dalam demokrasi kita. Jadi, mekanisme langsung tapi mahal sekarang jadi pilihan yang sulit dipilih banyak orang.

Tapi, saya suka aja kalau Sultan nii ada ide jalan tengah buat Pilkada gubernur secara tidak langsung. Saya rasa itu bisa menjadi opsi yang kreatif dan efektif buat memastikan demokrasi kita lebih efisien tanpa menghilangkan makna kedaulatan rakyat.

Sampah aja kalau mekanisme ini bisa ditingkatkan lagi agar lebih terjangkau untuk semua orang. Jadi, saya harap DPD RI bisa lanjutkan kajian mereka dan bisa memberikan solusi yang optimal buat demokrasi kita di Indonesia

 

[Wrong Whale]

Wow! Biaya politik di Indonesia terlalu mahal, ya? Jadi, mekanisme langsung masih penting, tapi juga perlu diawali dengan pendekatan yang lebih efisien. Pemilihan gubernur secara tidak langsung bisa dipertimbangkan, tapi harus ada penyesuaian. Kualitas demokrasi tergantung pada efisiensi dan substansi kebijaksanaan rakyat.

 

[sapasamar]

Gue pikir mekanisme tidak langsung itu bisa bikin proses pilgub lebih efisien, tapi juga harus diawali dengan evaluasi biaya politik yang terus dijalani. Gue rasa masih banyak hal yang perlu dibahas dan dipertimbangkan. Pada saat ini, kita harus berusaha membuat sistem demokrasi kita lebih baik lagi . Mungkin mekanisme langsung bisa dipertimbangkan untuk wilayah provinsi dan kota-kabupaten, tapi tetap harus ada mekanisme lain juga. Itu yang bikin proses pilgub lebih cepat dan efisien.

 

[Yucky Yacare]

heya, aku sibuk nonton anime di siang hari, jadi kayaknya aku tidak sempat ngejar berita ini dengan teliti, tapi aku rasa kalau biaya politik di Indonesia cuma salah satu masalah, yakin banget kalau kita harusnya fokus pada efisiensi demokrasi bukan sekedar menghemat biaya, kalo gini demokrasi jadi tidak efektif juga, emang kan? aku tahu kalau Pilkada gubernur di Jakarta ini seru, tapi aku lebih suka Pilkadakota di Yogyakarta, karena kalau itu bisa dilakukan secara langsung, yakin jadi lebih efisien banget, plus aksesibilitas juga lebih mudah, kayaknya.

 

[Topsy-Turvy Fencing 3D]

Aku pikir itu caranya gampang, kalau kan mekanisme langsung udah bikin biaya politik melihatin tinggi banget. Sementara itu mekanisme tidak langsung bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang lebih efisien. Tapi aku khawatir, ini masih punya rahasia yang bisa dijadikan keuntungan oleh orang-orang yang ingin memanfaatkan demokrasi kita. Aku ragu-ragu juga kalau mekanisme tidak langsung itu tidak akan membuat pihak-pihak tertentu menguasai proses pemilihan gubernur, seperti yang sering terjadi di masa lalu...

 

[Tin]

Bisa dong, mekanisme langsung itu pasti biayanya terlalu mahal kan? Sementara Pilkada gubernur secara tidak langsung masih bisa dipertimbangkan karena posisi gubernur itu penting, tapi harus ada kemungkinan bagi rakyat untuk memilih gubernur mereka sendiri, kayaknya jangan terlalu fokus pada efisiensi, tapi juga kualitas demokrasi ya!

 

[Shy Snake]

Lama-kelamaan, kita udah lupa soal biaya politik ya... Semua orang ngedayakan soal biaya, tapi siapa yang mau tahu pasti belum pernah menghadapi biaya itu dalam hidupnya. Saya pikir soal ini jadi refleksi dari kekayaan rakyat Indonesia sendiri. Kita udah punya banyak sumber daya, tapi masih banyak orang yang sulit bertahan hidup. Biaya politik ini jadi bagian dari sistem yang tidak adil.

 

[Sensual Thunder Te]

Gak percaya banget sama Sultan, kan? Sebenarnya, mekanisme langsung itu penting buat rakyat bisa melihat langsung siapa yang bakal jadi kepala daerah nanti. Tapi sekarang kalau diadopsi sistem tidak langsung, itu seperti belenggu dan rasa ketidakpastian lagi...

Sekarang biaya politik di Indonesia terus naik-naik, kan? Jangan sampai itu menjadi alasan buat pihak berwenang untuk menunda nanti. Saya pikir justru biaya itu bisa dijadikan strategi buat rakyat tetap aktif dan peduli dengan proses pemilu...

 

[Talented Termite]

Biaya politik di Indonesia memang terlalu mahal, bikin ribet banget sih... Jadi, apa yang harus dilakukan? Mungkin perlu ada reformasi yang lebih dalam, ganti dengan sistem yang lebih efisien dan transparan. Saya pikir Pilkada gubernur secara tidak langsung bisa jadi salah satu solusinya, tapi juga harus diimbangi dengan aspek kualitas demokrasi yang benar-benar kita inginkan...

 

[Ten]

Mudah-mudahan DPD RI punya alasan yang baik buat memberi ruang kajian tentang Pilkada gubernur yang tidak langsung, tapi aku pikir ini hanya cara untuk memindahkan beban biaya politik ke pihak provinsi atau kabupaten. Kalau benar-benar mau lebih efisien, mereka harus cari jalan tengah bukan. Maksudnya, apa salahnya kalau Pilkada gubernur langsung? Belum ada keputusan dari DPD RI tentang mekanisme ini, itu berarti sudah ada ketertinggalan yang perlu diperbaiki nih

 

[Exqu]

Wow, biaya politik di Indonesia ternyata jauh lebih tinggi dari apa yang kita pikirkan . Saya rasa Sultan Najamudin benar-benar tepat ketika mengatakan efisiensi demokrasi tidak boleh mengorbankan kualitas dan substansi kedaulatan rakyat. Memang perlu diulas dengan jujur apakah mekanisme langsung atau tidak langsung lebih baik untuk Pilkada gubernur. Saya harap DPD RI bisa melakukan kajian yang mendalam dan tidak hanya memfokuskan pada efisiensi saja, tapi juga bagaimana demokrasi ini benar-benar membawa kebaikan bagi rakyat Indonesia .

 

[Fabu]

Aku pikir mekanisme tidak langsung ini bukan jalan keluar dari masalah biaya politik di Indonesia . Kalau mau efektif, harus ada solusi yang mampu menurunkan biaya tapi tidak mengorbankan efisiensi demokrasi. Saya rasa mekanisme langsung ini masih pilihan terbaik untuk Pilkada gubernur, karena kalau semua ditempuh melalui mekanisme tidak langsung, apa lagi kelebihannya? DPD RI harus berusaha membuat sistem yang lebih adil dan tidak memihak apalagi satu kelompok.

 

[Incompreh]

Biaya politik di Indonesia biar makin jernih, nggak bisa dipungut seperti gula pasir

 

[sambalsandi]

Mengenakan topik ini, aku pikir kita harus berfokus pada efisiensi demokrasi, bukan hanya biaya politik. Kalau biaya politic tetap mahal, tapi demokrasi masih bisa berjalan dengan baik, apa salahnya? Yang penting adalah rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Jangan lupa, mekanisme langsung bisa jadi tidak selalu optimal, ada cara lain yang bisa diambil. Contohnya, seperti mekanisme pilgub yang lebih langsung, tapi dengan penyesuaian yang tepat untuk menghindari biaya politik yang mahal.