Pajak dan Penegak Hukum Papua Barat Bekerja Sama untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak
Kanwil DJP Papabrama mengadakan audiensi dengan Kejaksaan Tinggi Papua di Jayapura untuk memperkuat sinergi penegakan hukum dan meningkatkan kepatuhan pajak. Kepala Kanwil DJP Papabrama, Dudi Edendi Karnawidjaya, menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara otoritas perpajakan dan aparat penegak hukum.
Dodi mengatakan bahwa sinergi dengan Kejaksaan merupakan bagian penting dalam menjaga keadilan fiskal dan memastikan kepatuhan perpajakan berjalan dengan baik. Koordinasi ini diharapkan dapat diperkuat dalam aspek preventif, represif, dan edukatif.
Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Hendrizal Husin, menyambut baik langkah DJP dalam memperkuat kerja sama lintas lembaga. "Kami siap mendukung pelaksanaan tugas perpajakan sesuai koridor hukum dan prinsip keadilan," katanya.
Melalui audiensi ini, kedua pihak sepakat untuk memperkuat pertukaran data, koordinasi penegakan hukum, serta edukasi kepada masyarakat. Kinerja DJP di Papua Barat diperlukan meningkat untuk mencapai target pendapatan pajak yang telah ditetapkan.
Kanwil DJP Papabrama mengadakan audiensi dengan Kejaksaan Tinggi Papua di Jayapura untuk memperkuat sinergi penegakan hukum dan meningkatkan kepatuhan pajak. Kepala Kanwil DJP Papabrama, Dudi Edendi Karnawidjaya, menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara otoritas perpajakan dan aparat penegak hukum.
Dodi mengatakan bahwa sinergi dengan Kejaksaan merupakan bagian penting dalam menjaga keadilan fiskal dan memastikan kepatuhan perpajakan berjalan dengan baik. Koordinasi ini diharapkan dapat diperkuat dalam aspek preventif, represif, dan edukatif.
Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Hendrizal Husin, menyambut baik langkah DJP dalam memperkuat kerja sama lintas lembaga. "Kami siap mendukung pelaksanaan tugas perpajakan sesuai koridor hukum dan prinsip keadilan," katanya.
Melalui audiensi ini, kedua pihak sepakat untuk memperkuat pertukaran data, koordinasi penegakan hukum, serta edukasi kepada masyarakat. Kinerja DJP di Papua Barat diperlukan meningkat untuk mencapai target pendapatan pajak yang telah ditetapkan.