Dirjen Pajak Merespons Aduan di Lapor Pak Purbaya soal Premanisme Pejabat

H

Hidden Hovercraft Mani

Ketua Direktorat Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, membalas aduan di kanal Lapor Pak Purbaya yang melibatkan premanisme di pejabat Direktorat Kepatuhan Internal dan Sumber Daya Aparatur (DJP). Menurutnya, informasi tersebut kurang lengkap, sehingga Direktorat Jenderal Pajak harus mengklarifikasi dan memverifikasi keaslian aduan tersebut. Dalam kasus seperti ini, DJP akan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Bimo juga menjelaskan bahwa setiap aduan Lapor Pak Purbaya memiliki tiga kategori: perbaikan kebijakan, perbaikan administrasi, dan laporan kejahatan. Aduan yang terkait dengan premanisme akan diteruskan ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, dan jika kesalahannya besar, maka aduan tersebut akan disampaikan ke unit anti-fraud.

Ia berharap pelapor dapat masuk ke sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system. "Mudah-mudahan dari si pelapor bisa juga masuk ke sistem whistleblowing kami, menunjukkan AR yang disebut preman itu, mana dan atas indikasi apa sehingga bisa disimpulkan itu premanisme," kata Bimo.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui telah menerima 15.933 aduan melalui pesan singkat WhatsApp, dengan jumlah aduan yang sedang diverifikasi adalah 13.285 orang. Ia juga menekankan bahwa DJP akan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam menanganani aduan tersebut.
 
Gue pikir kalau premanisme di pejabat pemerintah itu gak boleh terjadi, tapi mungkin siapa pun yang melapor harus nggak berbohong atau ada bukti yang solid. Gue rasa bimo wijayanto jujur dengan aduan tersebut, tapi juga gak ingin terlalu cepat menyimpulkan apa yang terjadi di situasi itu. Apalagi lagi siapa pun yang melapor harus siap untuk konsekuensi, gak bisa berbuat banyak dan kemudian tidak ada hasil...
 
ada kabar gembira banget sekali ya! kalau bisa menceritakan kisah preman di pejabat Direktorat Kepatuhan Internal dan Sumber Daya Aparatur (DJP) itu, aku ingin tahu lebih lanjut 😊. Bimo Wijayanto juga bilang bahwa setiap aduan Lapor Pak Purbaya memiliki tiga kategori, tapi kayaknya aku penasaran lagi bagaimana sih bagaimana pelaporan kejahatan itu bisa diteruskan ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal? kayaknya perlu ada klarifikasi lebih lanjut tentang sistem whistleblowing itu juga 🤔.
 
🤔 apa lagi kabar sih tentang premanisme di pejabat Direktorat Kepatuhan Internal dan Sumber Daya Aparatur (DJP) ? 🚨 seharusnya pelapor bisa masuk ke sistem whistleblowing system, ya? 🤝 mungkin bisa menunjukkan AR yang disebut preman itu, mana dan atas indikasi apa sehingga bisa disimpulkan itu premanisme. 💡
 
Pegawai ngerasa terhina gini, aduan ke polisi tapi ternyata kurang informasi 😕. Bimo Wijayanto bilang info curang, jadi DJP harus klarifikasi dulu sebelum tindakin 😊. Saya pikir apa yang dibuat aduannya sih? Ada tanda-tanda sih premanisme? 🤔

Sudah 15.933 orang ngerap aduan ke WhatsApp aja, tapi masih banyak lagi yang diverifikasi. Makasih Menteri Purbaya Yudhi Sadewa yang jujur 😊. DJP harus tegas banget ya, tapi juga perlu jelasin siapa yang salah dan apa yang dilakukannya 🤝.

Saya harap pelapor bisa masuk ke sistem whistleblowing, supaya bisa nyanyikan benar-benar 🎤. Tapi kayaknya masih banyak yang tidak nyaman ngerap aduan ke polisi 😳. Gampang banget aja lamar perbaikan kebijakan atau administrasi aja, tapi premanisme sih sulit dibicarakan 😬.
 
kalo premanisme di pejabat punya kesempatan besar untuk mencuri uang, tentu saja harus diawasi dengan ketat 😒. tapi jadi aduan itu harusnya dari seseorang yang benar-benar memiliki bukti, gak bisa sembarangan aja loh 🙅‍♂️. kalau mau whistleblower, gak ada salahnya sih, tapi harus ada bukti yang cukup untuk dipamerkan di sana. dan Menteri Keuangan Purbaya ini benar-benar serius dengan hal ini, mengedepankan praduga tak bersalah itu penting banget 😊.
 
Wahhhh, aku jadi penasaran banget siapa itu pelapor di Lapor Pak Purbaya yang ngerasa premanisme di pejabat DJP ternyata ada! 😱 Aku rasa sangat bersemangat kalau bisa pelapor tersebut untuk membalas aduan dengan bukti-bukti yang jelas, tapi sayangnya aja informasi dari Bimo Wijayanto ngerasa kurang lengkap. 🤔 Aku harap pelapor tersebut dapat masuk ke sistem whistleblowing system ya, sehingga siapa pun yang bergerak premanisme dapat dibawa ke tangan hukum! 💥 Dan aku juga rasa sangat sedih kalau Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa masih harus menghadapi aduan-aduan seperti ini. 🤕 Aku harap setiap aduan tersebut dapat segera terselesaikan dan tidak ada lagi premanisme di pejabat-pejabat terhormat! 💯
 
Eh kira² kan si Bimo Wijayanto udah jauh2 banget sama premanisme di pejabat! Dia bilang aduan itu kurang lengkap, padahal aku yakin si pelapor udah punya bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan keaslian aduan itu. Aku senang sekali kalau DJP mau mengedepankan asas praduga tak bersalah, tapi aku rasa juga perlu ada langkah lebih lanjut agar si preman itu bisa dihakimi sesuai dengan hukumnya. Menteri Purbaya Yudhi Sadewa bilang udah menerima 15.933 aduan, padahal aku yakin itu masih banyak banget yang belum terlaporkan! Aku harap pelapor bisa masuk ke sistem whistleblowing, biar dia bisa berbicara langsung dengan orang-orang yang penting dan bisa membuat perubahan yang nyata 🤞
 
Makasih informasinya tentang premanisme di pejabat DJP. Saya pikir kalau sistem whistleblowing itu penting banget deh, jadi pelapor bisa langsung melaporkan kira-kira apa yang terjadi tanpa harus ragu-ragu. Kalau sistem itu ada, mungkin pelapor bisa langsung ditelepkan ke unit anti-fraud aja, tanpa harus berjalan-jalan di dalam pejabat DJP. Saya juga curious banget apa lagi informasi yang muncul dari aduan 15.933 orang itu...
 
Aduan ini nggak bisa dihilangkan, tapi aku penasaran kenapa pelapor tidak mau meluapin identitasnya 😐. Mungkin karena takut ngeliat-ngeliat? Atau mungkin ingin memperjuangkan diri sendiri? Saya pikir aduan ini penting banget, tapi kayaknya DJP harus berhati-hati dulu sebelum mengambil tindakan yang serius 🤔. Aku rasa pelapor harus dihubungi lagi dan diminta untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang premanisme itu... apakah ada bukti? Apakah ada korban yang bisa dihubungi? Semua ini penting banget dalam menanganani kasus seperti ini 🚨.
 
Aku pikir kayak gak ada apa-apa, tapi kalau aku lihat ke dalam tindakan Direktorat Jenderal Pajak, aku jadi pikir aduannya itu bukan tentang premanisme sih, tapi tentang kesenjangan aja di dalam system mereka. Mereka juga harus memastikan siapa yang benar-benar melakukan kejahatan dan siapa yang hanya ngomong-ngomong.

Dan aku rasa pelapor harus lebih teliti dulu sebelum mengajukan aduan, kan? Tapi, aku paham kalau mereka punya alasan untuk mengajukan aduan itu. Aku juga berharap system whistleblowing bisa diatur lebih baik agar tidak ada yang terjebak, ya.
 
Aduan-adenya itu bisa jadi ada dasar, tapi sebelum kita terburu-buru mengaku premanisme, kita harusnya teliti dulu. Jika pelapor benar-benar ada bukti yang kuat, maka kita harusnitu hadapi masalah tersebut dengan serius. Tapi, kalau informasi itu kurang lengkap, seperti yang kata Bimo, maka kita harus klarkifikasi terlebih dahulu. Itu caranya kita jujur kepada diri sendiri dan tidak membuat kesalahan besar lagi. Dan, siapa tahu, mungkin pelapor itu bisa menjadi 'witness' yang berguna bagi kita semua... 🤔
 
Kalau kayaknya aduan premanisme di pejabat Direktorat Kepatuhan Internal dan Sumber Daya Aparatur itu agak kompleks, kan? Bimo Wijayanto yang menjadi ketua Direktorat Jenderal Pajak memang bilang bahwa informasi tersebut kurang lengkap, jadi dia harus mengklarifikasi dan memverifikasi keaslian aduan tersebut. Saya rasa itu penting agar tidak salah paham atau salah identitas, kan? 🤔

Aku juga senang sekali Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengakui telah menerima banyak aduan melalui pesan singkat WhatsApp. Sayangnya, masih 13.285 orang yang sedang diverifikasi, jadi ada yang belum jelas lagi. Saya harap semua aduan tersebut bisa dipecahkan dengan cepat dan efektif agar tidak ada yang terlupakan. Dan kalau pelapor bisa masuk ke sistem whistleblowing system, itu akan lebih baik lagi! 🙏💪
 
Premanisme di pejabat DJP lagi-lagi jadi topik pembicaraan, tapi sepertinya ada yang salah cari informasi di sana. Informasi tentang premanisme itu kurang lengkap, soalnya. Kalau benar-benar terjadi, maka seharusnya ada bukti yang cukup ya. Saya tidak percaya bahwa hanya sekedar aduan melalui pesan singkat WhatsApp sudah bisa mengakibatkan kegagalan dalam menanganani kasus seperti ini.
 
Wow 😮 ini kayaknya aduan nya pelapor itu benar atau tidak kayak gini, kalau premanisme di pejabat ternya harus ada bukti yang cukup 🤔 lama kemudian dia bisa klaim siapa siha 🤑 tapi aku rasa ini juga bisa jadi pelapor nya tidak mau ngomong dengan pihak DJP soalnya ada konflik dengannya 😒
 
Bener-bener, apa yang harus dipikirkan dari si pelapor kalau aduannya kabur? Jika dia tidak punya bukti yang jelas, kenapa dia langsung memaksa ke pihak yang bingung? 🤔 Saya rasa perlu ada sistem yang lebih baik untuk mencegah ini terjadi, ya. Dan kalau pelapor benar-benar memiliki bukti, dia juga harus siap untuk menangani konsekuensi dari itu, ya. Tidak hanya sekedar mengadukan ke premanisme, tapi juga harus siap untuk melihat hasilnya apa aja 🤞
 
ini gampang banget, apalagi kalau pelapor nggak punya bukti nyata 🤦‍♂️. aku pikir apa yang perlu dilakukan adalah membuat sistem whistleblowing yang lebih baik, sehingga pelapor tidak perlu khawatir tentang keselamatan atau identitas dirinya 😬. dan siapa tau, mungkin jika pelapor bisa melaporkan aduan tersebut secara aman dan rahasia, maka dapat menangkap premanisme sebelum itu merambah ke pejabat Direktorat Kepatuhan Internal dan Sumber Daya Aparatur (DJP) 😒.
 
Aduhan premanisme di pejabat DJP itu kayak gila, kan? Aku pikir pelapor itu harus punya bukti yang cukup ya, tapi Bimo Wijayanto itu benar-benar profesional, dia ingin memastikan keaslian aduan itu sebelum mengambil tindakan. Saya rasa pelapor harus serius dalam melaporkan aduannya, kalau tidak bisa membuktikan ada premanisme yang terjadi di sana, maka aduan itu sebaiknya tidak dimaklumi 😊
 
ini keren banget nggak kan si Menteri Keuangan ini, dia jelas-jelas bercanda tentang pelaporan premanisme, tapi juga ngebahas tentang sistem whistleblowing, itu gampang banget di implementasikan, kita harus lebih semangat dalam melaporkan tindakan yang tidak pantas, tapi juga harus dipastikan bahwa informasi yang di laporkan benar-benar ada dan bukan sengaja keliru. saya rasa ini salah satu cara penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah, kita harus terbuka dan jujur dalam mengelola informasi yang masuk dari masyarakat 🤝
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top