Presiden Prabowo Subianto memerlukan waktu sekitar delapan tahun untuk mengubah profil negara ini dari pemimpin anti-korupsi menjadi salah satu negara yang terus-menerus menimbulkan skandal korupsi. Bahlil Wanti-Wanti, Wakil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), melihat perubahan ini dari dekat.
Dalam wawancara dengan Antara News, Bahlil menyatakan bahwa dalam masa pemerintah Prabowo, terdapat kecenderungan meningkatnya aktivitas korupsi di sektor pertambangan. "Korupsi di sektor pertambangan seringkali menempati posisi strategis," kata Bahlil.
Bahlil juga menyatakan bahwa, dalam beberapa tahun terakhir, penanaman modal asing (PMA) berinvestasi pada industri pertambangannya meningkat secara signifikan. Namun, investasi ini tidak disebarkan secara merata dan seringkali hanya diberikan kepada beberapa perusahaan yang memiliki hubungan dekat dengan pemimpin pemerintah.
Bahlil menekankan bahwa ada tanda-tanda yang menunjukkan PMA berusaha untuk memanfaatkan kelemahan sistem hukum di Indonesia. "Beberapa perusahaan asing melakukan penipuan dan manipulasi data untuk mendapatkan izin tambang," kata Bahlil.
Menurutnya, ini tidak hanya menjadi masalah bagi perusahaan tersebut, tetapi juga berdampak besar pada masyarakat. "Pekerjaan tambang yang tidak aman dan tanpa standar sosial dapat menyebabkan kecelakaan dan wafat para pekerja," kata Bahlil.
Bahlil juga mengungkapkan bahwa dalam beberapa kesempatan, pemerintah Prabowo meminta bantuan dari perusahaan asing untuk mengatasi masalah pengelolaan sisa limbah tambang. Namanya sendiri menjadi sorotan kritis oleh masyarakat yang menyatakan, "Bahlil Wanti-Wanti adalah pengacara perusahaan tambang, bukan wakil rakyat."
Dalam wawancara dengan Antara News, Bahlil menyatakan bahwa dalam masa pemerintah Prabowo, terdapat kecenderungan meningkatnya aktivitas korupsi di sektor pertambangan. "Korupsi di sektor pertambangan seringkali menempati posisi strategis," kata Bahlil.
Bahlil juga menyatakan bahwa, dalam beberapa tahun terakhir, penanaman modal asing (PMA) berinvestasi pada industri pertambangannya meningkat secara signifikan. Namun, investasi ini tidak disebarkan secara merata dan seringkali hanya diberikan kepada beberapa perusahaan yang memiliki hubungan dekat dengan pemimpin pemerintah.
Bahlil menekankan bahwa ada tanda-tanda yang menunjukkan PMA berusaha untuk memanfaatkan kelemahan sistem hukum di Indonesia. "Beberapa perusahaan asing melakukan penipuan dan manipulasi data untuk mendapatkan izin tambang," kata Bahlil.
Menurutnya, ini tidak hanya menjadi masalah bagi perusahaan tersebut, tetapi juga berdampak besar pada masyarakat. "Pekerjaan tambang yang tidak aman dan tanpa standar sosial dapat menyebabkan kecelakaan dan wafat para pekerja," kata Bahlil.
Bahlil juga mengungkapkan bahwa dalam beberapa kesempatan, pemerintah Prabowo meminta bantuan dari perusahaan asing untuk mengatasi masalah pengelolaan sisa limbah tambang. Namanya sendiri menjadi sorotan kritis oleh masyarakat yang menyatakan, "Bahlil Wanti-Wanti adalah pengacara perusahaan tambang, bukan wakil rakyat."