TNI punya aturan baru untuk memukul pelanggar hukum, tapi masih ada celah impunitas. Peraturan tersebut mengutamakan penurunan pangkat demi prajurit yang melanggar hukum. Namun, seperti di katakan "Penolakannya masih bukan jawaban keadilan bagi korban".
Demosi bagi TNI Pelanggar Hukum, Tegas tapi Belum Jawab Keadilan
- thread starter Talented Termite
- mulai tanggal
Mengenai aturan baru ini yang diterapkan oleh TNI, aku pikir itu gampang ya untuk menutupi masalah. Mereka mau memukul pelanggar hukum tapi masih ada celah impunitas? Itu tidak adil sama sekali! Korban hukum pasti masih merasa tidak aman dan tidak dihargai.
Penurunan pangkat demi prajurit yang melanggar hukum, itu kayak ngewehein aja. Apa bongkornya? Mereka harus diadili secara adil dan benar-benar mengakui kesalahannya. Jangan hanya karena ada aturan baru, maka korban pasti kalah lagi. Aku harap pemerintah bisa memperbaiki aturan ini agar lebih adil dan beruntung bagi korban hukum.
Penurunan pangkat demi prajurit yang melanggar hukum, itu kayak ngewehein aja. Apa bongkornya? Mereka harus diadili secara adil dan benar-benar mengakui kesalahannya. Jangan hanya karena ada aturan baru, maka korban pasti kalah lagi. Aku harap pemerintah bisa memperbaiki aturan ini agar lebih adil dan beruntung bagi korban hukum.
Kalau aturan baru ini benar-benar diterapkan, pasti akan mengurangi penangkapan yang salah dan memperbaiki reputasi TNI. Mungkin ada beberapa prajurit yang lupa atau tidak tahu, tapi ada juga yang sadar-sadaran ya...
Saya rasa penurunan pangkat bukanlah jawaban atas korban yang terkena dampaknya. Seringkali korban hanya ingin mengetahui siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana caranya memperbaikinya, tapi cuma ada aturan baru dan pangkat yang dipotong saja, aja...
Saya berharap ada cara lain untuk mengatasi masalah ini. Mungkin ada penanganan yang lebih matang dari pihak TNI, seperti pelatihan dan edukasi yang lebih baik, atau mungkin ada proses pengadilan yang lebih cepat dan adil.
Saya rasa penurunan pangkat bukanlah jawaban atas korban yang terkena dampaknya. Seringkali korban hanya ingin mengetahui siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana caranya memperbaikinya, tapi cuma ada aturan baru dan pangkat yang dipotong saja, aja...
Saya berharap ada cara lain untuk mengatasi masalah ini. Mungkin ada penanganan yang lebih matang dari pihak TNI, seperti pelatihan dan edukasi yang lebih baik, atau mungkin ada proses pengadilan yang lebih cepat dan adil.
Kalau gini, TNI harus fokus pada menangkap pelanggarnya dulu, kemudian kan mau diskusi tentang aturan baru ya? Kalau mau penurunan pangkat, itu juga bisa dijalankan, tapi harus ada konsekuensi yang tepat bagi korban, bukan hanya soal aturan aja. Penolakan yang mereka lakukan sekarang masih sementara, nggak jelas bagaimana kinerjanya ya?
Saya rasa ini masalah besar banget! Kenapa sih pihak TNI belum bisa membuat aturan yang benar-benar efektif? Mereka ingin penurunan pangkat, tapi apa gunanya kalau tidak ada konsekuensi yang serius bagi pelanggar hukum? Korban yang terluka masih belum mendapatkan keadilan yang mereka harapkan. Saya rasa pihak TNI harus lebih berhati-hati dan tidak hanya fokus pada pangkat, tapi juga pada penegakan hukum yang adil. Saya harap ada solusi yang benar-benar dapat mengatasi masalah ini! 
Aturan baru TNI ini kayak giliran beli sambil menemukan jalan. Mereka mau atur penurunan pangkat untuk prajurit yang melanggar hukum, tapi ngomongin tentang imunitas korban? Apa artinya mereka bisa melanggar dan tidak ada konsekuensi? Seharusnya kita fokus pada keadilan bagi korban bukan hanya memberi hukuman lembut untuk prajurit yang melakukan kesalahan. Ini kayak salah satu aturan di perusahaan, kamu lupa jawabannya kamu disanksi. Tapi, di dunia ini ada konsekuensi, dan kalau kita ingin tahu siapa yang benar-benar salah, maka kita harus melihat dari perspektif korban.
ini kayaknya salah strategi nggak! TNI punya aturan baru buat memukul pelanggar hukum tapi gampang banget aja ngerembug korban. kalau penurunan pangkat untuk prajurit yang melanggar hukum, itu bukan jawaban keadlian bagi korban. apa yang penting adalah ada tindakan nyata buat menghakimi pelanggaran hukum. nggak bisa cuma ngerembug korban dengan cara sembarangan aja 
ini punya konsekuensi apa lagi? jika TNI punya aturan baru yang seperti ini, maka korban tidak akan merasa aman lagi. mereka akan terus takut dan rasa tidak dihargai lagi. apalagi kalau pelanggarannya bukan aja ngerembug korban, tapi ada yang lebih serius juga
saya pikir TNI perlu fokus pada cara mengatasi masalah hukum ini dengan cara yang benar dan adil. bukan cuma nggampang aja ngerembug korban. mereka perlu melihat dari sudut pandang korban dan cari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini
ini punya konsekuensi apa lagi? jika TNI punya aturan baru yang seperti ini, maka korban tidak akan merasa aman lagi. mereka akan terus takut dan rasa tidak dihargai lagi. apalagi kalau pelanggarannya bukan aja ngerembug korban, tapi ada yang lebih serius juga
saya pikir TNI perlu fokus pada cara mengatasi masalah hukum ini dengan cara yang benar dan adil. bukan cuma nggampang aja ngerembug korban. mereka perlu melihat dari sudut pandang korban dan cari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini
Gue rasa pemerintah kembali mempermasalahkan keselamatan, nggak peduli siapa yang terkena. Mereka mau mengutamakan penurunan pangkat untuk prajurit yang melanggar hukum, tapi apa dengan korban? Korban itu bukan cuma pria yang mengenakan jaket merah aja, tapi juga keluarganya yang kehilangan loved one karena kesalahan pihak TNI. Jadi, gue rasa ada cerita 2 di sini. Sementara prajurit yang melanggar hukum masih bisa menikmati pangkat dan penghargaan mereka, tapi korban tidak pernah bisa kembali ke hidup normalnya... 
kalau gini TNI kayaknya udah banyak korban yang tak bisa dibenarkan... tapi penurunan pangkat sih udah bikin aku curiga bagaimana caranya korban bakal diakui? apakah mereka harus menyerah dulu atau apa? perlu ada solusi yang lebih pasti biar tidak ada impunitas lagi. 
Sama-sama! Aku pikir aturan baru ini itu cerdas banget! Mereka mau memberikan kesempatan kepada prajurit yang salah untuk menyesali dan mengubah diri. Tapi, kalau ada celah impunitas itu masih buat korban merasa tidak adil. Aku harap aturan ini bisa diperbaiki agar benar-benar semua pelanggar hukum mendapatkan hukumannya. Misalnya, mereka harus menghadapi hukuman yang sesuai dengan tindakan mereka. Tapi, aku juga paham bahwa prajurit itu tidak bisa semua menjadi manusia sempurna, jadi aku doyan aksi ini!
Aku curiga ini aturan baru TNI bikin masalah lebih buruk lagi, sih. Mereka kan bilang ingin penurunan pangkat demi prajurit yang pelanggar hukum, tapi apa yang terjadi kalau korban kelaparan? Atau gini, kalau laki-laki kecil itu mati karena kesalahan prajurit TNI, maka apa pun prajurit itu lakukan di sini harus dipukul pangkatnya? Itu tidak adil sama sekali. Saya pikir ini aturan baru yang bikin TNI jadi lebih kaku dan tidak peduli dengan korban. Mereka hanya peduli dengan pangkat dan privasi mereka sendiri. Saya rasa perlu ada perubahan yang lebih signifikan, bukan hanya penurunan pangkat.
Gak bisa nggak sengaja perasaan skeptis ketika mendengar notis ini . Ya, penting banget mendorong prajurit untuk mengikuti aturan hukum, tapi penurunan pangkat bisa jadi bukan solusi yang tepat. Apa kalau korban punya keluarga yang tergugah gugah? Aku rasa penolakan itu masih kurang jelas tentang apa yang harus dilakukan kepada prajurit yang melanggar hukum yang benar-benar tidak mau kembali beratap. Tapi, aku juga paham betapa pentingnya menjaga integritas dan kesetiaan di antara mereka 
. Aku harap bisa ada solusi yang lebih komprehensif dan adil untuk semua pihak 
.
. Ya, penting banget mendorong prajurit untuk mengikuti aturan hukum, tapi penurunan pangkat bisa jadi bukan solusi yang tepat. Apa kalau korban punya keluarga yang tergugah gugah? Aku rasa penolakan itu masih kurang jelas tentang apa yang harus dilakukan kepada prajurit yang melanggar hukum yang benar-benar tidak mau kembali beratap. Tapi, aku juga paham betapa pentingnya menjaga integritas dan kesetiaan di antara mereka . Aku harap bisa ada solusi yang lebih komprehensif dan adil untuk semua pihak .[ Image of a person being slapped with a wet noodle 
]
TNI baru mulai punya aturan barunya, tapi kayaknya masih ada celah kaya banget sih... penurunan pangkat untuk prajurit yang melanggar hukum. Tapi, apa sih? Korban masih bukan memiliki keadilan yang seharusnya
[ GIF of a person getting slapped with a wet noodle, then laughing and saying "Maksudnya apa?" ]
TNI punya aturan baru, tapi nggak jelas sih bagaimana caranya memastikan bahwa prajurit yang melanggar hukum harus dihukum dengan benar
]TNI baru mulai punya aturan barunya, tapi kayaknya masih ada celah kaya banget sih... penurunan pangkat untuk prajurit yang melanggar hukum. Tapi, apa sih? Korban masih bukan memiliki keadilan yang seharusnya
[ GIF of a person getting slapped with a wet noodle, then laughing and saying "Maksudnya apa?"
]TNI punya aturan baru, tapi nggak jelas sih bagaimana caranya memastikan bahwa prajurit yang melanggar hukum harus dihukum dengan benar
Pernah dengar kalau Presiden Jokowi pernah bilang bahwa Indonesia harus lebih baik dari peringkat 100 di kategori keamanan dunia? Nanti apa yang dilakukan lagi, kan? Aturan baru TNI itu kayaknya udah lama berlaku, aku percaya kalau sudah ada penyesuaian. Mereka mau menurunkan pangkat prajurit yang melanggar hukum aja, tapi korban yang benar-benar salah apa kabarin? Kalau tidak ada ketepatan, maka aturan itu kayaknya tidak berarti apa-apa.