Dedi Mulyadi Pangkas Berbagai Pos Anggaran Usai TKD Dikurangi

S

Super Aerobics Pan

Kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi terhadap pengurangan anggaran pendapatan dan belanja Provinsi Jawa Barat (Jabar) di balik pengurangan Transfer ke Daerah (TKD). Pengurangan TKD dari pemerintah pusat ini telah memaksa pembuat anggaran di Jabar untuk menyesuaikan pos-pos mereka.

"Kami akan mengurangi belanja barang dan jasa, perjalanan dinas, serta listrik. Sisakan 10-20 persen total APBD," kata Dedi saat di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025). Belanja alat tulis kantor (ATK) juga akan mengalami pengurangan.

Meski demikian, Gubernur Dedi menjamin bahwa pelayanan publik di Jabar tidak akan terganggu. Sebaliknya, ia berjanji untuk meningkatkan alokasi anggaran untuk pelayanan publik. "Anggaran pelayanan publik kami tidak akan potong. Kami akan naikin dua kali lipat," katanya.

Pembuat anggaran di Jabar juga mempersiapkan diri untuk menghadapi perencanaan APBD 2026 setelah pengurangan TKD dari pemerintah pusat. Mereka berencana untuk membahas strategi penyusunan APBD tersebut dengan para kepala daerah lainnya. "Kalau bupati wali kota kan sama-sama merekonsiliasikan perencanaan [APBD] 2026. Kan ada dana transfer daerah yang berkurang, sehingga kami formulasi strateginya, akan kami sampaikan ke Pak Mendagri," katanya.

Gubernur Dedi juga mengatakan bahwa Pemprov Jabar tidak memiliki masalah dengan pengurangan TKD dari pemerintah pusat. Meski demikian, ia berharap perubahan ini dapat dijadikan momentum untuk mengubah paradigma pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih irit.
 
heya kawan, aku curious banget apa yang terjadi dengan pengurangan TKD ini 🤔. kalau sebenarnya sudah ada dana transfer daerah yang berkurang, toh bagaimana kabarkah pembuat anggaran di Jabar masih bisa menyesuaikan pos-pos mereka? dan bagaimana kalau beberapa pos itu perlu dipotong? aku penasaran juga kenapa Gubernur Dedi berjanji untuk meningkatkan alokasi anggaran untuk pelayanan publik 🤑. seharusnya gak ada masalah kalau biaya pelayanan publik ditanggung oleh pendapatan daerah, kan? dan apa itu dengan 'dibuat' dan 'tersesampaikan'? sih aku penasaran juga kenapa Gubernur Dedi berharap perubahan ini dapat dijadikan momentum untuk mengubah paradigma pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih irit 💡.
 
Pengurangan TKD memang memaksa mereka membuat kurangan dalam APBD, tapi bagaimana kalau kita jadi lebih berinventar? Mesti ada cara yang bisa diaasihin untuk mengurangi pengeluaran tanpa harus menyesuaikan dengan pelayanan publik...
 
Makasih bro, nih informasi tentang pengurangan TKD di Jabar. Saya pikir kurang bagus banget, bro. Pengurangan TKD ini memang perlu dilakukan untuk menghemat anggaran, tapi apa kehabisan sumber daya juga bisa jadi. Misalnya, seperti halnya pengurangan listrik. Saya lihat grafik tentang penurunan listrik di Indonesia, kalau kamu nonton video tentang itu aja. 📊

Data menunjukkan, per januari 2025, penurunan listrik hingga 12% di Indonesia. Kalau kehabisan listrik, bro, berdampak apa? 😬 Saya lihat chart tentang pengurangan listrik di Jabar, kira-kira 15% saja pada bulan oktober lalu. Makasih bro, itu banyak banget yang harus diperhatikan.

Saya pikir perlu ada strategi untuk menghemat anggaran, tapi tidak kehabisan sumber daya. Saya lihat data tentang pengelolaan keuangan di Indonesia, dan saya lihat ada beberapa provinsi yang sudah berhasil menghemat anggaran dengan cara ini. 📈

Mengenai alokasi anggaran, saya pikir Dedi Mulyadi benar-benar ingin meningkatkan pelayanan publik. Saya lihat data tentang peningkatan biaya operasional di Jabar, dan itu sebenarnya merupakan hasil dari pengurangan TKD. 📊

Saya rasa ini bisa menjadi kesempatan untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan di Jabar, bro. Saya lihat data tentang perubahan paradigma pengelolaan keuangan di Indonesia, dan itu benar-benar penting. 💡
 
Makasih banget gue bisa terjadi seperti ini 😅. Saya rasa gue sedang terkejut sih, kalau pengurangan TKD memaksa Gubernur Dedi berpikir kembali tentang anggaran di Jabar. Tapi, sayangnya gue tidak melihat apa-apa yang bisa dibilang 'positif' dari keputusan ini 🤔. Sepertinya Gubernur Dedi hanya mencoba untuk menghemat biaya saja tanpa memikirkan dampaknya terhadap publik yang sudah cukup beban 🙁. Gue harap giliran Bupati/Wali Kota bisa berbicara lebih banyak tentang strategi penyusunan APBD 2026 yang mereka rencanakan 😊.
 
Gue rasa ini gampang banget aja. Gubernur Dedi sabar-sabar saja mengatakan bahwa pelayanan publik di Jabar tidak akan terganggu, tapi siapa yang tau kalau benar bukannya begitu? 🤔 Langsung aja menyesuaikan pos-pos mereka, kan? Gue harap gubernur dapat membuat contoh bagi daerah lain. Kalau ingin mengurangi biaya, kita harus mulai dari diri sendiri, nggak bisa cuma nongol ke daerah lain. 🙏 Mungkin ini juga bisa menjadi kesempatan untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan di Jabar, jadi gue harap mereka dapat membuat rencana yang baik dan tidak hanya menunggu gubernur siapa aja. 😊
 
Pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) memang terlihat kerenaken, tapi bagaimana kalau itu saja menyebabkan pengurangan APBD? Mereka bilang tidak ada masalah, tapi gimana kalau perubahan ini mempengaruhi pembayaran listrik bagi banyak masyarakat? Saya rasa pihak Pemprov Jabar harus lebih teliti dalam membuat anggaran, jangan sampai semuanya jatuh ke dalam kerumunan. Dan yang paling kerenaken, bagaimana kalau ada yang dipengaruhi karena perubahan ini adalah mereka yang lemah? Saya rasa itu tidak adil. 🤕
 
oh ya.. aku pikir si Gubernur Dedi Mulyadi itu gampang banget ngurus anggaran nih... tapi aku rasa masih banyak yang harus dia lakukan lagi... kayaknya perlu ada beberapa langkah tambahan agar pemerintah daerah Jawa Barat tidak terlalu mempengaruhi penampilan mereka... misalnya, bisa ada program-program edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan keuangan yang baik... 🤔
 
Hehe 😊 kalau gak ada transfer ke daerah, maka apakah kita gak bisa urusan belanja aja? 🤑 Nah, aku rasa gubernur jabar itu udah jujur kalau pelayanan publiknya tidak terganggu ya 😊. Aku harap guberner ini bisa membuat sistem anggaran provinsi jawa barat menjadi lebih efisien dan irit 🤞.
 
Pengurangan anggaran gini memang membuat saya penasaran, tapi sebenarnya kapan seseorang harus menyesuaikan prioritasnya? Kalau bukan sementara-sementara duit mulai berkurang, tapi apa yang salah dengan mengalokasikan uang untuk hal-hal yang benar-benar penting?

Tapi, aku setuju kalau ada perubahan ini, maka kita harus bisa bertanggung jawab lebih baik lagi. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pelayanan publik itu wajar banget. Tapi apa yang dibuat dari penyesuaian ini? Apakah hanya sekedar menenangkan hati saja, atau benar-benar ada rencana yang jelas?

Aku masih ragu-ragu dengan kebijakan ini...
 
Gubernur Dedi bikin apa lagi? Pengurangan TKD itu bukan masalah, tapi bagaimana caranya dia bisa mengurangi belanja yang banyak itu? ATM, listrik, dan perjalanan dinas dianggap tidak penting. Saya rasa dia hanya ingin berpura-pura jujur dengan rakyat. "Sisakan 10-20 persen total APBD" itu bukan jawaban yang bisa dipercaya. Banyak kalau dia hanya mengalokasikan dana untuk proyek-proyek yang berbeda-beda, dan tidak ada yang jelas tentang bagaimana pengurangan TKD itu akan membuat perbedaan. Saya pikir dia hanya ingin memberikan kesan bahwa dia benar-benar peduli dengan kebutuhan rakyat. Tapi saya ragu-ragu banget dengan rencana ini 😒
 
Kasih-makasih dengar kabar ini 😊. Aku pikir gokil banget kalau Gubernur Dedi mau mengurangi belanja di Jabar. Tapi, aku paham juga kalau TKD dari pemerintah pusat itu memang harus dihadapi. Nah, aku rasa kebijakan ini bisa jadi peluang bagus buat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan di Jabar. Kalau koordinasi antara daerah dan pusat bisa dilakukan dengan baik, mungkin aja bisa menanggulangi masalah ini dengan lebih baik lagi. Aku harap Gubernur Dedi bisa jadi contoh bagus buat para kepala daerah lainnya 🤞.
 
Maksud gusarnya apakah benar-benar tidak ada yang potong? 10-20 persen itu kayak bukti apa sih? Mau dipotong apa lagi, kan sudah ada yang terpotong sejak TKD berkurang? Belanja alat tulis kantor pula yang dipotong, siapa nanti nggak bisa ngisi formulir?
 
Gue pikir aja sementara gembira kalau gubernur jabar ngatur anggarannya dengan baik. Tapi, siapa tau nanti juga harus memotong beberapa program yang seru banget. Gue harap bisa lihat ada peningkatan alokasi untuk pendidikan dan kesehatan, ya...
 
Saya pikir pengurangan anggaran pendapatan dan belanja Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang dilakukan Gubernur Dedi Mulyadi ini pasti karena kebutuhan untuk menghemat. tapi apakah itu benar-benar bisa diterima oleh seluruh pihak? saya rasa ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan lagi, misalnya bagaimana caranya menghemat anggaran tanpa mempengaruhi layanan publik.

Saya setuju bahwa Gubernur Dedi berjanji akan meningkatkan alokasi anggaran untuk pelayanan publik. tapi saya juga ingin tahu bagaimana caranya ia bisa meningkatkan itu. karena jika tidak dilakukan dengan benar, maka semua upaya penghematan itu saja yang tidak bermanfaat.

Selain itu, saya juga ingin mengetahui siapa yang akan menjadi kaya dari pengurangan anggaran pendapatan dan belanja? karena kalau hanya Gubernur Dedi yang menjadi kaya dari ini, maka itu bukan hal yang adil. mungkin ada cara lain untuk menghemat yang tidak harus menarik keuntungan bagi satu orang saja. 😐
 
aku pikir punya Dedi ini kaya sih... dia bilang kalau mereka akan naikin dua kali lipat anggaran pelayanan publik, tapi bagaimana caranya? kalau mereka udah dipotong TKD sebesar 50% lagi, berapa lagi uang yang ada di APBD? toh jelas jawa barat ini akan terlantar... aku rasa harusnya Dedi mau ngobrol dengan Pak Budi Hartono dari Menteri Kementerian Dalam Negeri.
 
Pengurangan anggaran TKD kan jadi masalah buat apa aja? Kalau jadi ada masalah, gak usah ada pembicaraan lain deh 😒. Tapi sih Dedi bilang kalau dia tidak memiliki masalah dengan itu, makanya dia langsung bilang kalau pelayanan publik gak akan terganggu. Kalo benar dia tidak punya masalah, kenapa lagi ada rencana untuk mengurangi belanja barang dan jasa? 🤔
 
😂📊👀 Pembuat anggaran di Jabar harus belajar dari Polda Jatim 🚨💸! Tapi seriously, 10-20 persen total APBD? 😂🤣 Maksudnya apa sih? Belanja alat tulis kantor juga akan mengalami pengurangan? 🖊️😱
 
Pengurangan Transfer Ke Daerah (TKD) itu bikin banyak gugup banget, ya? Tapi kabar baiknya kalau Gubernur Dedi ini masih bisa menjaga pelayanan publik di Jabar tidak terganggu. Saya pikir ini juga kesempatan bagus untuk Pemprov Jabar meningkatkan alokasi anggaran untuk pelayanan publik. Kalau 2 kali lipat itu benar, maka itu akan sangat membantu masyarakat di Jabar.

Tapi, pertanyaannya apa nanti kalau pengurangan TKD terus berlanjut? Apakah Pemprov Jabar bisa menyesuaikan diri dengan perubahan ini? Saya harap Gubernur Dedi dan timnya bisa membuat strategi yang baik untuk menghadapi perencanaan APBD 2026. Kalau tidak, mungkin ada kekurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. 🤔
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top