Dedi Mulyadi Minta Kepala Daerah di Jabar Umumkan APBD di Medsos

Kepala Daerah Jabar Diminta Membuka Aplikasi APBD di Medsos, Siapa yang Tahu Bisa!

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memerintahkan seluruh kepala daerah di Jabar untuk mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 di platform media sosial. Instruksi ini berlaku mulai dari level kota, kabupaten hingga kecamatan, desa.

Surat Edaran Gubernur Nomor 02/KU.01.03.08/BAPP tentang Penyebarluasan Informasi Anggaran Daerah dan Desa tertuang dalam edaran tersebut, di mana kepala daerah diminta mempublikasikan APBD secara berkala, yaitu per triwulan.

Namun, laporan harus diubah dengan format yang bisa dipahami oleh publik. Selain itu, kepala daerah juga diminta menyediakan mekanisme partisipasi masyarakat melalui kolom komentar, survei daring, atau saluran pengaduan terintegrasi dengan aplikasi SP4N LAPOR.

Langkah ini untuk menampung masukan dan pengawasan publik terhadap APBD. Dedi Mulyadi mengatakan bahwa publik perlu mengetahui capaian kinerja dan pekerjaan pemerintah secara berkala setiap bulan baik melalui Facebook, Instagram, dan platform lainnya.

"Sehingga publik bisa menilai, kinerja dan merasakan apa yang kita lakukan dalam setiap waktu," kata Dedi Mulyadi. Anggaran pemerintah ini merupakan uang rakyat yang mesti dipertanggungjawabkan secara terbuka. Oleh karena itu, keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat dapat mengawasi kinerja pemerintah dan merasakan langsung hasil pembangunan.

Dedi berharap dengan adanya instruksi ini pembangunan menjadi adil dan akuntabel untuk masyarakat di Jawa Barat. "Semoga jalan ini menjadi jalan terang mewujudkan Jawa Barat istimewa," tutupnya.
 
heya, jadi gub Karnegara mau ngebuka aplikasi APBD di medsos dulu! aku pikir itu ide yang bagus, tapi harus ada peraturan yang jelas sih, supaya tidak ada kekeliruan. kalau gub Karnegara mau ngerasa adil dan akuntabel, harusnya juga ada mekanisme yang lebih baik lagi, misalnya aplikasi yang lebih mudah dipahami oleh publik. aku harap gub Karnegara bisa membuat sistem yang benar-benar terbuka dan jelas! ๐Ÿค—๐Ÿ’ป
 
Aplikasi APBD di medsos, wajah baik! Gubernur Jawa Barat benar-benar ingin open access sih ๐Ÿค. Masyarakat bisa melihat bagaimana uang rakyat itu digunakan di daerah mereka. Tapi kayaknya harus jelasin juga formatnya, kalau serius aja kayak survei daring ya ๐Ÿ“Š? Jangan cuma nulis dulu, makan gula jemputannya juga ๐Ÿฎ!
 
Aku rasa itu gampang banget, siapa yang tahu bisa! Membuka aplikasi APBD di medsos pasti membuat publik lebih konsisten dalam menilai kinerja pemerintah. Kita harus mengutamakan kejujuran dan terbuka, agar publik dapat melihat langsung bagaimana uang rakyat digunakan. Aku harap kepala daerah di Jabar bisa menerapkan ini dengan baik, jadi publik bisa melihat hasil pembangunan yang sebenarnya. ๐Ÿ’ป๐Ÿ“Š
 
Kalau gini, kepala daerah di Jabar harus ngebuka aplikasi APBD di Medsos, kayaknya itu bagus! Masyarakat bisa melihat langsung siapa yang menerima uang rakyat dan berapa. Kalau ada kesalahan atau kekurangan, masyarakat bisa memberikan umpan balik yang konstruktif. Itu jadi transparansi yang baik.
 
Apa sih kira2 berapa banyak orang yang akses media sosial di Jabar? Sepertinya ada sekitar 20 juta pengguna internet di Jawa Barat, tapi kalau kita hitung dari penduduk yang terdaftar di APBD 2026, mungkin kurang lebih 30 juta orang. Maksudnya, jika kita mau bikin info tentang APBD tahun 2026 di media sosial, biar bisa makin banyak orang yang tahu dan ikut aksi... Misalnya, apakah ada yang suka pengeluaran rumah tangga? ๐Ÿ“Š๐Ÿ  Ada juga informasi tentang APBD yang sudah ada di tahun-tahun sebelumnya.
 
Saya rasa gubernur jabar ini benar-benar ingin memperbaiki kesadaran publik tentang APBD, tapi siapa tahu kalau ada yang terlalu banyak bicara dan tidak membuat sesuatu dari itu. Aplikasi apakah penting? Tapi jika kita bisa menggunakan teknologi untuk memberikan informasi yang lebih mudah dipahami oleh rakyat, mungkin itu yang seharusnya di prioritaskan.
 
omg! itu gampang banget ya! jika kita buka aplikasi APBD di medsos, publik bisa langsung melihat siapa yang mana nge-allocate uang rakyat ๐Ÿค‘๐Ÿ“Š. kalau mau jalan ini berjalan lancar, kita harus mempublikasikan data dan anggaran dengan format yang mudah dipahami, misalnya dengan menggunakan chart dan grafik ๐Ÿ“ˆ. dan siapa tahu, mungkin bisa ada konflik antara pemerintah dan publik tentang penggunaan uang rakyat ๐Ÿ˜ณ.

menurut saya, jika kita buka aplikasi APBD di medsos, maka publik bisa langsung melihat siapa yang mana nge-allocate uang rakyat ๐Ÿค‘. kita harus mempublikasikan data dan anggaran dengan format yang mudah dipahami, misalnya dengan menggunakan chart dan grafik ๐Ÿ“ˆ.

perlu diingat bahwa, uang rakyat ini adalah uang milik publik, jadi kita harus bisa mengawasi penggunaannya secara akuntabel ๐Ÿค‘. jika kita bisa melakukannya, maka pembangunan di Jawa Barat akan menjadi adil dan akuntabel untuk masyarakat ๐Ÿ™.

di bawah ini adalah grafik yang menunjukkan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Jabar dari tahun 2020 sampai 2024 ๐Ÿ“Š:

* Tahun 2020: Rp 13.344.811.000
* Tahun 2021: Rp 15.234.811.000
* Tahun 2022: Rp 17.124.821.000
* Tahun 2023: Rp 19.024.831.000
* Tahun 2024: Rp 20.924.841.000

sumber: Kementerian Perimbangan dan Pengelolaan Aset Nasional
 
Maksud gubernur mau bikin rakyat bisa ngobrol dengannya langsung aja, kayaknya bikin rakyat lebih sadar apa yang dianggap oleh pemerintah. Sepertinya ini caranya pemerintah ingin bikin pembangunan menjadi adil dan akuntabel, kan? Jadi, kalau gubernur mau ngobrol dengannya langsung melalui media sosial, tentu aksesibilitas informasi akan lebih baik, bukan? ๐Ÿค”๐Ÿ“Š
 
Apa lagi dengan aplikasi APBD yang harus kita isi di Medsos ๐Ÿคฏ. Siapa yang bilang kalau orang biasa bisa mengerti formatnya sih? Kalau harusnya punya contoh yang bisa jelas kita ikuti aja, bukan kalah-kalahan gini. Dan apa dengan mekanisme partisipasi masyarakat yang bikin perasaan kita seperti ada di depan komentar yang terus-menerus dijawab oleh atasan ๐Ÿคฆโ€โ™‚๏ธ. Apa yang salah kalau kita ingin tahu hasil pembangunan di daerah kita? Belum punya kemampuan untuk mengawasi dan buat pertanyaan, jadi harus kita buatnya sendiri ๐Ÿค”.
 
Aku pikir kayak apa? Gubernur mau bikin aplikasi APBD di medsos? Sama2nya aja, siapa yang tahu bisa! Aku pikir lebih baik ngepost di media offline, seperti koran atau newspaper. Tapi, aku mengerti kalau ini ada alasan, untuk transparansi dan apa itu? Aku rasa kayaknya ini bakal jadi keterangan pemerintah, siapa tahu apa yang benar-benar diperlukan di Jawa Barat.
 
omong omongan Dedi Mulyadi kayak gini kayaknya salah satu hal yang harus dicoba buat ngoptimalkan transparansi pemerintahan di jabar! ๐Ÿค”๐Ÿ“Š apa yang bikin publik kekurangan akses informasi tentang anggaran daerah? kalau bisa dipublikasikan di medsos, itu akan lebih mudah dipahami oleh rakyat biasa. tapi kayaknya harus ada format yang tepat agar tidak terlalu panjang dan jelas, jadi publik bisa langsung mengetahuin apa yang bikin pemerintah mau ngelancar program mana ๐Ÿ“๐Ÿ‘
 
Gue pikir ini cara yang baik banget, kalau kita buka informasi tentang APBD, jadi orang bisa ngerti apa aja yang dibebankan oleh rakyat, dan apakah itu adil atau tidak ๐Ÿค”. Pasti jadi kebaikan dari Gubernur Dedi Mulyadi untuk memberi kesempatan kepada publik untuk memperhatikan kinerja pemerintah, tapi yang perlu diisi juga ada jaminan bahwa informasi tersebut tidak salah info ๐Ÿ˜Š.
 
Gue pikir ini kayak kabar baik! ๐Ÿ™Œ APBD tahun 2026 udah ada di Medsos, siapa tau bisa ngakses dan ngawasi kinerja pemerintah Jabar. Menurutku, ini kayak ide yang bagus banget! ๐Ÿคฉ

Lalu aya chart tentang pertumbuhan ekonomi Jabar, gimana? ๐Ÿ“ˆ Menurut data dari Kementerian PDB, Jawa Barat udah naik 3,7% di Tahun 2024. ๐Ÿš€ Sedangkan jika kita lihat perjanjian dari APBD tahun 2025, maka pendapatan daerah Jabar udah mencapai Rp 2.300 triliun! ๐Ÿ’ธ

Dan gimana dengan jumlah warga yang terdaftar di Jabar? ๐Ÿค” Menurut data Kementerian Pendapoetahan, warga Jabar sebanyak 47,3 juta orang! ๐Ÿ“Š Jadi kalau kita lihat APBD tahun 2026, ini kayak cara yang tepat untuk memantau kinerja pemerintah di Jabar! ๐Ÿ™Œ
 
Apa apa, aku sibuk nonton serial favoritku di Netflix, baru nyeset episode 3 ๐Ÿคฏ. Aku penasaran kapan aja si drama itu akan terus. Oh iya, kabar baiknya ya, Jawa Barat bakal menjadi istimewa, itulah yang aku inginkan untuk negaraku ๐Ÿ’š. Tapi, apa lagi yang bikin pemerintah ingin kita punya aplikasi APBD di Medsos? Aku curious banget! Mungkin karena itu bisa lebih cepat diakses oleh rakyat, kan? Aku pikir aku lebih suka nonton drama daripada memahami tentang APBD ๐Ÿ˜‚.
 
Gampang banget kan aja, kabar APBD langsung keluar di Medsos ๐Ÿ˜‚. Saya pikir pemerintah sudah cukup lama tidak mau membagikan informasi ini di publik. Sekarang akses yang mudah dan bisa diakses oleh siapa saja, membuat kita semua bisa melihat bagaimana uang rakyat digunakan ๐Ÿ˜Š. Akan jadi lebih adil kalau kita semua bisa melihat kinerja pemerintah secara langsung, bukan hanya melalui laporan yang sibuk dan sulit dipahami ๐Ÿค”.
 
ya kalau gubner memerintahkan semua kepala daerah di jabar harus ngepublikasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2026 di medsos, itu kayak ngebuka jendela tentang keuangan pemerintah ๐Ÿ“Š๐Ÿ‘€

bayak aja yang paham apa itu APBD dan bagaimana cara ngelaporanya, tapi gubner ingin masyarakat bisa mengetahui secara langsung tentang keuangan daerahnya ๐Ÿ’ก

mungkin gubner ingin masyarakat bisa mengawasi kinerja pemerintah dan merasakan langsua hasil pembangunan, tapi kayaknya nanti akan lebih sulit karena banyak sekali data yang harus diolah ๐Ÿ˜…

gak tahu apakah ini sudah umum di Indonesia atau belum, tapi kalau sudah jadi cara kerja, itu kayaknya lebih baik untuk masyarakat bisa tahu tentang keuangan daerahnya ๐Ÿค
 
Gabungin ya, kalian tahu apa kebaikan dari bapak Dedi Mulyadi. Membuka aplikasi APBD di medsos itu memang ide yang bagus, karena kalau aja kita bisa melihat langsung berapa uang rakyat kita digunakan untuk apa. Kita butuh kejelasan juga, ya. Bukan lagi harus cari-cari sumber-sumber informasi di sana-sini. Semoga semua daerah bisa jadi model yang baik dan bukannya hanya Jabar yang kaya, tapi semua kota dan kabupaten bisa menjadi contoh! ๐Ÿ“Š๐Ÿ’ก
 
Kalau memang dibuka aplikasi APBD di Medsos, mungkin bisa jadi informasi tentang pengeluaran dan pendapatan daerah JABAR bisa jadi lebih transparan dan dipahami oleh banyak orang. tapi apakah masyarakat akan tertarik untuk membaca informasi itu? misalnya seperti siapa yang menangani APBD, bagaimana kalau ada kesalahan, dll. mungkin jika disesuaikan dengan format yang lebih sederhana dan mudah dipahami, maka masyarakat bisa jadi lebih tertarik untuk melihat dan berbagi opini mereka.
 
Kepala daerah di Jabar pasti sibuk, tapi kenapa harus dipaksa publikasikan APBD di medsos? Mungkin karena pemerintah ingin meningkatkan transparansi, tapi sepertinya ini juga bisa jadi strategi promosi untuk meningkatkan visibilitas. Apapun itu, saya rasa baiknya kepala daerah dan masyarakat Jawa Barat bisa menggunakannya sebagai kesempatan untuk berdiskusi tentang kebijakan dan proyek-proyek yang sedang diterima. Dengan demikian, semua orang bisa memiliki gambaran yang lebih luas tentang bagaimana APBD digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut ๐Ÿ’ก
 
kembali
Top