Dedi Mulyadi Minta Kepala Daerah di Jabar Umumkan APBD di Medsos

J

jedajelajah

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengajukan kebijakan baru agar APBD Tahun 2026 diketahui publik secara lebih luas. Ia meminta semua kepala daerah untuk mempublikasikan APBD secara berkala di platform media sosial dan menyediakan mekanisme partisipasi masyarakat.

Dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 02/KU.01.03.08/BAPP, instruksi ini diterbitkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah diminta untuk mempublikasikan laporan APBD per triwulan dengan menggunakan format yang dapat dipahami oleh publik.

Selain itu, Dedi Mulyadi juga mengajukan langkah-langkah untuk menampung masukan dan pengawasan publik terhadap APBD. Kepala daerah diminta untuk menyediakan mekanisme partisipasi masyarakat melalui kolom komentar, survei daring, atau saluran pengaduan terintegrasi dengan aplikasi SP4N LAPOR.

Dedi Mulyadi berharap dengan adanya instruksi ini, pembangunan di Jawa Barat dapat menjadi lebih adil dan akuntabel untuk masyarakat. Ia juga ingin mewujudkan "Jawa Barat istimewa" melalui transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dedi Mulyadi percaya bahwa publik perlu mengetahui capaian kinerja dan pekerjaan pemerintah secara berkala setiap bulan, baik melalui media sosial atau platform lainnya. Ia juga ingin mencegah bahwa uang rakyat tidak dipertanggungjawabkan secara terbuka.
 
Gak bisa percaya banget ya kalau gubernur mau bikin APBD jadi publik. Semua kepala daerah harus ngerapak-nerapak siapa yang udah menerima uang dan apa yang digunakan. Gak ada alasan kenapa kita harus mengkhakimi mereka dulu sebelum mereka bisa dibebaskan dari penipuan sendiri. Tapi kalau benar-benar ingin transparansi, aku bayangkan kalau semua keuangan daerah nanti keluar di internet seperti siapa saja yang udah menerima uang dan apa yang digunakan, bisa dikontrol sama publik. Sama-sama aja ya, tapi gak ada garansi bahwa mereka tidak akan malah membuat kerusakan lagi.
 
Makasih ya guberner Jawa Barat mau jelasin dulu aja tentang APBD apa sih, sekarang akrab banget sama publik sama aja... Mereka harus serius banget, aku masih ingat masa lalu kalau kita harus mencari informasi ke tempat yang keren2 untuk menemukan apapun, sekarang bisa akses langsung di media sosial. Tapi aku harap apa yang dibahas di sini tidak terlalu panas, aku suka bercanda juga tapi gak ada yang kasih tahu kayaknya.
 
hebu ngobrol deh... aku pikir ini sangat keren banget! Dedi Mulyadi di Jawa Barat benar-benar mau meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Kalau bisa, semua kepala daerah harus mempublikasikan APBD per triwulan di media sosial, itu akan sangat membantu masyarakat untuk mengetahui bagaimana uang rakyat digunakan 😊.

Aku juga senang melihat ada mekanisme partisipasi masyarakat yang bisa dilakukan melalui kolom komentar, survei daring, atau saluran pengaduan terintegrasi dengan aplikasi SP4N LAPOR. Ini akan membuat pemerintah lebih akuntabel dan tanggap responsif terhadap masukan dari masyarakat 💡.

Aku yakin ini akan membantu pembangunan di Jawa Barat menjadi lebih adil dan akuntabel untuk masyarakat. Ayo, kita dukung Dedi Mulyadi dan kebijakan ini! 👍
 
aku puas banget kalau gubernur jawa barat mulai transparansi apbd, sebelumnya pengelolaan keuangan daerah di daerah ini kurang jelas, kini semua kepala daerah harus mempublikasikan apbd secara berkala di media sosial dan menyediakan mekanisme partisipasi masyarakat 🤝. aku juga berharap para kepala daerah bisa menggunakannya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga pembangunan di jawa barat bisa menjadi lebih adil dan akuntabel bagi masyarakat 😊.
 
Kalau siap ngerasa kebenaran diatas, Jawa Barat gak sambut baik sama itu. Mereka udah ada yang laper mau jadi publik, tapi apa kabarin hasilnya? Cari-cari ke mana aja ya bro. Saya rasa kalau mau benar-benar jadi adil dan akuntabel, Jawa Barat gak bisa kalah sama daerah lain. Lalu, siapa yang ngerasa tergantung sama mekanisme partisipasi masyarakat?
 
Oke deh, kalau ini punya kebijakan baru di Jawa Barat. Aku suka kan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah! 🤝 Seperti nih caranya, gubang mau buka dirinya tentang APBD Tahun 2026 dan semua kepala daerah harus mau ngomong juga. Kalau ini punya tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tapi aku rasa masih ada yang ketergolongan, seperti bagaimana keuangan daerah itu dibuat terlebih dahulu? 🤔
 
Pikiran saya kalau ini benar-benar bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Jawa Barat, itu akan sangat bagus 🤩. Saya setuju dengan Dedi Mulyadi bahwa semua kepala daerah harus mempublikasikan APBD secara berkala agar publik bisa mengetahui capaian kinerja dan pekerjaan pemerintah secara terbuka. Itu penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah setempat 💯.

Saya juga penasaran dengan mekanisme partisipasi masyarakat yang akan disediakan oleh kepala daerah, seperti kolom komentar atau survei daring. Ini bisa menjadi cara yang efektif untuk memastikan bahwa uang rakyat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dan pengawasan 💬.

Saya harap Dedi Mulyadi berhasil mewujudkan "Jawa Barat istimewa" melalui transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah. Semoga ini bisa meningkatkan kinerja pemerintah setempat dan membuat pembangunan di Jawa Barat lebih adil dan akuntabel 🌟.
 
heya bro, aku pikir ini sangat keren banget! siapapun bisa tahu berapa keuangan daerahnya apa sih 🤔 sekarang kalau punya informasi itu banyak yang mau ngikuti dan memperhatikan, bukan hanya ngumpulin uang saja tapi juga ngelola dengan baik. ini seperti halaman terbuka bro! jadi bisa diawasi siapa sapa sih yang ngambil uang rakyat, siapakah yang ngelolanya 😂 aku senang banget gubenur jawa barat ini bikin kebijakan ini, nanti masyarakat jawa barat bisa bersatu dan terus maju! 💪
 
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kayaknya punya gubahan yang bagus nih 🤔. Mempublikasikan APBD secara luas bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di daerah, jadi masyarakat bisa melihat bagaimana uang rakyat dipertanggungjawabkan. Kepala daerah harus punya mekanisme yang tepat untuk menerima masukan dan pengawasan publik, agar tidak ada kesan bahwa APBD itu rahasia 🤐.

Mengikuti instruksi ini juga bisa meningkatkan kredibilitas pemerintahan di Jawa Barat. Dedi Mulyadi benar-benar ingin mewujudkan "Jawa Barat istimewa" dengan transparansi dan partisipasi masyarakat, jadi ini wajar banget 🙌. Saya senang melihat gubahan yang baik dari Gubernur Jawa Barat ini, semoga bisa meningkatkan kebijakan di daerah 🚀.
 
Gubernur Jawa Barat kayak gue pikir ini gampang banget! 🤔

Mengapa sih harus diketahui publik? Kalau aja uang rakyat jadi terbuka, toh bisa diawasi lebih baik. 👀

Tapi kayaknya ini wajib juga untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Karena kalau rakyat ngga tahu apa yang terjadi dengan uang mereka, maka rakyat akan merasa tidak adil. 😒

Dedi Mulyadi kayaknya benar-benar ingin mewujudkan "Jawa Barat istimewa" melalui transparansi dan partisipasi masyarakat. Nah, itu kayaknya bagus juga! 🙌

Menurutku, ini juga bisa meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah daerah. Karena kalau rakyat tahu apa yang terjadi dengan uang mereka, maka rakyat akan merasa lebih percaya diri untuk mengadu masalahnya. 🤝

Statistik yang seru! 📊 Di tahun 2024, APBD Jawa Barat mencapai Rp 12,6 triliun. Tapi kalau kita lihat keuangan daerah lainnya di Indonesia, masih banyak yang belum transparan. 🤔

Mekanisme partisipasi masyarakat kayaknya penting banget! Kita butuh lebih banyak kolom komentar dan survei daring agar rakyat bisa berkontribusi lebih banyak dalam pengelolaan keuangan daerah. 💬
 
Gubernur Jawa Barat memang benar-benar bijak memutuskan untuk transparan kan? Maka nanti rakyat bisa ngerti gimana aja hasil pengelolaan APBDnya, dan kalau ada kesalahan juga bisa langsung diajukan. Saya setuju banget kalau harus ada mekanisme partisipasi masyarakat agar pemerintah daerah tidak saja biar-biar mengambil keputusan tanpa perhatian rakyat. Dan kalau ada survei online dan komentar punya keuntungan bagus kan?
 
Wow 🤩! Mending banget ya! Publikasi APBD nangkat transparansi dan akuntabilitas di daerah, kayaknya mau jadi contoh untuk Indonesia umumnya! Makanya punya langkah-langkah yang cukup kreatif banget! Kolom komentar atau survei daring bisa bikin masyarakat lebih terlibat, sih 🤔.
 
Dengan penerangan ini, aku pikir sangat keren kalau semua kepala daerah di Jawa Barat mulai berbagi APBD mereka di media sosial 📱! Mereka harus lebih jelas dan terbuka dalam pengelolaan keuangan daerah. Aku juga senang mendengar bahwa Dedi Mulyadi ingin mewujudkan "Jawa Barat istimewa" melalui transparansi dan partisipasi masyarakat 💡. Semoga kebijakan ini bisa membantu pembangunan di Jawa Barat menjadi lebih adil dan akuntabel untuk masyarakat! 🙏
 
Halo brooo... soal ini kayaknya penting banget! Dedi Mulyadi ini benar-benar punya rencana yang baik, nggak? Masyarakat perlu tahu apa aja yang dibangun dgn uang APBD, jadi kita bisa lihat hasilnya apakah sudah sesuai dengan promosi. Kalau tidak, maka ada proses evaluasi dan koreksi dulu sebelum terus banjir uang rakyat... Saya setuju, transparansi dan partisipasi masyarakat di daerah penting banget!
 
Aku pikir itu ide yang bagus banget, mempublikasikan APBD di media sosial! Makin transparan dan akuntabel, seperti itu! Aku harap semua kepala daerahnya nanti bisa menerapkan instruksi ini dengan baik. Tapi, aku juga khawatir bagaimana kalau ada yang tidak mau mempublikasikan data APBD-nya? Maka dari itu, perlu ada mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah hal itu!
 
Gue pikir ini bisa bikin pembangunan di Jawa Barat jadi lebih aduh-unihan 😊. Kalo kita punya transparansi dan partisipasi masyarakat, itu artinya uang rakyat tidak semata-mata dipertanggungjawabkan oleh pemerintah ya. Gue suka banget ide Dedi Mulyadi ini! 🙌

Tapi, gue juga kekhawatiran sama dengan cara ini bisa bikin pemerintah di setiap daerah harus banyak mengeluarkan biaya buat menyebarkan info tentang APBD. Mungkin bisa lebih efisien kalo kita gunakan media sosial ya? 🤔

Dan, gue rasa penting banget untuk masyarakat Jawa Barat jadi lebih actively partisipasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Kita harus tahu apa yang terjadi dengan uang kita, kan? 😊
 
Kalau kayak gini aja, gubernur Jawa Barat mau buka buku anggaran daerah di media sosial, itu wajar banget. Masyarakat harus tahu bagaimana uang rakyat mereka digunakan, kalau tidak ada transparansi punya kebijakan yang matang. Aku pikir itu penting banget agar masyarakat bisa bertindak sebagai pemegang hak-hak mereka sendiri.
 
omg ini kebijakan apa lagi yang gokil banget! 🤩 Dedi Mulyadi harus diapresiasi banget, dia mau transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBD ya! 🙌 Seluruh kepala daerah harus terlibat dengan ini, jangan ada salah satu lagi 😊. Dan aku setuju juga, publik perlu tahu apa yang dilakukan pemerintah secara detail. Jadi gak bisa dipertanggungjawabkan lagi ya? 💯
 
aku nggak percaya banget kalau gubernaor mau ngajukan kebijakan ini. tapi aku juga setuju, karena publik harus tahu apa yang dilakukan dana APBD itu kan? sepertinya gubernur Jawa Barat ingin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tapi aku masih ragu apakah dia benar-benar mau mempublikasikan semua data APBD secara luas. kalau benar-benar begitu, maka itu akan sangat positif bagi masyarakat. tapi aku harap gubernaor Jawa Barat tidak hanya ngajukan kebijakan ini saja, tapi juga bisa mengimplementasikannya dengan baik 😐
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top