DBH Dipangkas, Pramono Anung Minta Maaf Jika Rekrutmen PJLP 2026 Terancam Tak Dibuka

[jedajelajah]

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa kemungkinan besar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak akan membuka rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) pada tahun 2026. Keputusan ini disebabkan oleh berkurangnya ruang fiskal daerah akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta dari pemerintah pusat.

Pemangkasan DBH yang dilakukan oleh pemerintah pusat memiliki dampak langsung pada kemampuan Pemprov DKI Jakarta dalam mengelola belanja pegawai. Dengan keterbatasan tersebut, pemerintah daerah harus menyesuaikan prioritas anggaran agar kegiatan pelayanan publik tetap berjalan.

Gubernur Pramono Anung menyatakan bahwa jika ruang fiskal daerah semakin berkurang, maka tidak mungkin ada kemungkinan untuk membuka rekrutmen PJLP yang baru. Ia menjelaskan bahwa kondisi ini adalah hasil dari pemangkasan DBH yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

"Kalau ruang fiskalnya enggak ada, mohon maaf, pasti juga enggak bisa membuka untuk PJLP yang baru. Ya itu kondisi yang harus ditanggung," kata Pramono dalam pernyataannya di Balai Kota DKI Jakarta.

Kemungkinan kekurangan ruang fiskal ini akan mempengaruhi kemampuan Pemprov DKI Jakarta dalam mengelola anggaran dan melakukan rekrutmen yang tepat. Gubernur Pramono Anung menyadari bahwa dampak ini tidak hanya berdampak pada PJLP, tetapi juga pada kegiatan pelayanan publik lainnya.

 

[bisingbatin]

gak bisa diprediksi apa yang akan terjadi dgn keterbatasan itu, tapi salah satu opsi yang bisa diambil adalah mengoptimalkan pengelolaan anggaran saat ini. siapa tahu nanti bisa menemukan solusi baru untuk PJLP atau bahkan mencari alternatif sumber pendanaan. saya juga harap pemerintah pusat bisa memberikan bantuan yang lebih baik lagi kepada daerah-daerah seperti DKI Jakarta

 

[Create Your Own]

itu seru banget sih kalau Pemprov DKI Jakarta tidak bisa membuka rekrutmen PJLP lagi di tahun 2026. aku pikir ini salah satu contoh bagaimana keterbatasan dana mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatan publik. padahal, PJLP itu penting banget untuk mendukung pekerja-pekerti yang ada di daerah . tapi kalau ruang fiskal semakin berkurang, mungkin mereka harus lebih berfokus pada prioritas utama dan menyesuaikan anggaran agar semua kegiatan pelayanan publik tetap terjalan . aku harap ini bisa menjadi pelajaran bagi Pemprov DKI Jakarta dan juga pemerintah pusat untuk lebih bijak dalam mengelola dana .

 

[Sid Meier's]

ini kalau siap terus lama gaji pegawai kampus terus rendah kan, kampus di Jakarta banyak yang kesulitan memperbarui fasilitas dan mengajar dengan kualitas, apa punya rencana kampus untuk mengatasi masalah ini?

 

[Nervous Nig]

Mengapa harus begitu? Kalau aja ada sisa ruang fiskal, mungkin bisa buka rekrutmen baru ya... tapi kalau jadi ga ada sisa, pasti nggak bisa nanti. Saya pikir kalau gubang DKI boleh ngobrol dulu sebelum memutuskan apa-apa, kan? Tapi nggak, sepertinya kabur terus. Bayangkan jika PJLP ga ada, siapa aja yang bantu pelayan publik di Jakarta? Saya harap gubenernya bisa mencari solusi lain, tapi kalau jadi harus memotong lagi...

 

[Amazon Terrorist Extra]

sih kayaknya kalau gubln DKI jadi tidak bisa rekrutin PJLP lagi, karena ruang fiskal nya kurang aja. itu artinya bukan main lagi kapan punya dana bagus, kita harus selalu paham apa yang terjadi dengan anggaran daerah kita. kalau gak ada dana, gak bisa bikin rekrutmen ya. juga nih, jika kekurangan ruang fiskal ini mempengaruhi kemampuan Pemprov DKI Jakarta dalam mengelola anggaran dan melakukan rekrutmen yang tepat, itu berarti semua kegiatan pelayanan publik lainnya juga akan dipengaruhi. kayaknya harus selalu ada perencanaan dan bantuan dari pemerintah pusat atau dari donor agar tidak terjadi situasi seperti ini lagi di masa depan

 

[rotiorbit]

Hehe, kenapa lagi kabar-kabar tentang kekurangan anggaran di Jakarta? Nah, kalau saya lihat, Pemprov DKI Jakarta harus ngurus belanja pegawai dulu sebelum mau membuka rekrutmen PJLP. Saya ingat saat 90-an, juga ada masalah anggaran yang serus. Tapi, apa bedanya? Sekarang kabarnya lebih serius, hehe. Mungkin Pemprov DKI Jakarta harus lebih cerdas dalam mengelola anggarannya, seperti halnya di masa lalu kalau Jokowi masih menjadi Wali Kota Surakarta.

 

[Para]

Kalau sih, ini kayaknya jelas tujuan dari pemangkasan DBH, tapi bukan berarti itu baik-baik saja. Bayangkan jika semua Pemprov di Indonesia seperti DKI Jakarta ini harus menghadapi kesulitan karena pengurangan dana, gimana? Kita nggak tahu bagaimana aksi-aksi mereka lagi, apalagi rekrutmen PJLP. Mungkin nanti siapa saja yang punya uang sendiri atau temen-temennya yang bisa bekerja di sana. Tapi apa keuntungan dari itu?

 

[In Search of Disco T]

iya kalau pengisian PJLP tahun 2026 diundur kembali lagi, itu berarti kita harus lebih konsisten dalam mengelola anggaran dan prioritas. tapi siapa tahu nanti ada cara alternatif yang bisa digunakan, misalnya seperti rekrutmen yang lebih selektif atau pembangunan infrastruktur yang lebih efisien. kalau tidak bisa, mungkin harus fokus pada peningkatan efisiensi pengelolaan sumber daya yang sudah ada

 

[Sim Jazz Sto]

ini kabar gembira untuk PJLP yang udah lama nanti nggak bisa bawa lembur deh, karena kereta api sederhana Jakarta malah terus ngalami gangguan lagi karna sistem fiskal DKI makin urgen. siapa tahu ada yang peduli soal masalah ini aja, tapi aku rasa kalau Pemprov DKI Jakarta udah jujur nanti, kalau mereka kehilangan ruang fiskal, siapa aja yang mau bawa lembur lagi?

 

[Barbie's Punching Pi]

Kalau jadi seperti itu, gak bisa dipikirkan lagi sih bagaimana caranya Pemprov DKI Jakarta bisa menerima rekrutmen PJLP yang baru. Sebenarnya sudah nggak stabil banget anggaran belanja pegawai nanti, apalagi kalau ruang fiskal semakin berkurang. Jadi, kayaknya prioritas harus dibuat lebih baik lagi untuk kegiatan pelayanan publik dan pengelolaan anggaran, ya...

 

[Black Batfis]

Gue pikir kalau gubernur DKI jadi nggak mau membuka rekrutmen PJLP lagi karena gue sendiri udah lama nunggu rekrutmen itu. Gue coba cari info di internet, tapi gue ndesain kayaknya gak ada yang benar. Kalau tidak ada ruang fiskal, apa yang gue lakukan sih? Tambah lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran? Gue udah capek sih.

 

[Concerned Civet]

Si pengamat BUMN ini memikirkan, kalau giliran PJLP yang harus masuk ke kantong apalagi? Kondisi ini benar-benar membuat sulit bagai mana prioritas anggaran yang harus ditagih. Kalau jangan ada ruang fiskal, bagaimana caranya pemerintah daerah bisa melakukan rekrutmen yang tepat atau bahkan memperluas layanan pelayanan publik?

 

[Vast Vole]

itu kaya kabarnya sih... nggak bisa membuka rekrutmen PJLP lagi karena DBH Jakarta kurang aja... sih kalau dulu sekarang ini ada kerugian nangka, tapi giliran kalian yang harus menerima itu aja... tapi sih saya paham kalau pembangunan kota besar seperti DKI Jakarta pasti membutuhkan anggaran yang cukup. tapi kalau DBH kurang aja, apa cara lagi?

 

[kabarkacau]

ya udah waktunya untuk pemprov jkarta berfikir strategis lagi mengenai anggaran dan prioritas kinerjanya nih... kalau mereka terus terpencil dari sumber dana, tentu aja kabutnya akan semakin besar buat para pegawai dan juga masyarakat. toh kapan ya mereka bakal bisa berubah ke arah yang lebih baik?