Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi kemungkinan besar tidak akan membuka rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) pada tahun 2026. Keputusan ini dipengaruhi oleh pengurangan ruang fiskal daerah akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta dari pemerintah pusat.
Dengan demikian, Pemprov DKI harus mencari alternatif untuk mengelola anggaran dan menyesuaikan prioritas kegiatan. Pengurangan DBH juga mempengaruhi kemampuan Gubernur Pramono dalam mengelola belanja pegawai, sehingga pemerintah daerah harus beradaptasi dengan kondisi yang semakin ketat.
"Kalau ruang fiskal kita enggak ada, mohon maaf, pasti juga enggak bisa membuka untuk PJLP yang baru. Ya itu kondisi yang harus ditanggung," kata Pramono saat berkembar di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu 8 Oktober 2025.
Pramono menjelaskan bahwa pengurangan DBH telah berdampak langsung terhadap kemampuan Pemprov DKI Jakarta dalam mengelola kegiatan pelayanan publik. Dengan keterbatasan tersebut, pemerintah daerah harus mencari solusi untuk tetap memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Ya kalau kita lihat, nanti ruang fiskal kita kan pasti akan semakin berkurang," ujarnya.
Dengan demikian, Pemprov DKI harus mencari alternatif untuk mengelola anggaran dan menyesuaikan prioritas kegiatan. Pengurangan DBH juga mempengaruhi kemampuan Gubernur Pramono dalam mengelola belanja pegawai, sehingga pemerintah daerah harus beradaptasi dengan kondisi yang semakin ketat.
"Kalau ruang fiskal kita enggak ada, mohon maaf, pasti juga enggak bisa membuka untuk PJLP yang baru. Ya itu kondisi yang harus ditanggung," kata Pramono saat berkembar di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu 8 Oktober 2025.
Pramono menjelaskan bahwa pengurangan DBH telah berdampak langsung terhadap kemampuan Pemprov DKI Jakarta dalam mengelola kegiatan pelayanan publik. Dengan keterbatasan tersebut, pemerintah daerah harus mencari solusi untuk tetap memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Ya kalau kita lihat, nanti ruang fiskal kita kan pasti akan semakin berkurang," ujarnya.
. Kita harus mencari alternatif cara mengelola keuangan dan prioritas yang akan diambil oleh Pemprov DKI Jakarta. Memang benar kalau pengurangan DBH mempengaruhi kemampuan Gubernur Pramono dalam mengelola belanja pegawai, jadi kita harus beradaptasi dengan kondisi ini ya 
. Kita harus lebih pintar lagi dalam mencari solusi untuk tetap memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa harus terlalu bergantung pada lowongan baru 
.
Apa lagi dengan anggaran? Mau buka PJLP atau tidak, kira-kira harusnya ada jalan keluarnya ya... Tapi apa yang paham adalah jika mereka (pemerintah pusat) mengurangi DBH, pasti akrab-akraban kita di Jakarta yang akan terkena dampak. Mau beradaptasi dengan keterbatasan itu, atau cari solusi lain? Mungkin perlu ada perbincangan lebih lanjut tentang ini... 
aku pikir ini wajar lah, pemerintah daerah juga harus beradaptasi dengan kondisi yang semakin ketat. kalau tidak ada ruang fiskal, maka tentu saja kita harus menyisihkan rekrutmen PJLP. tapi aku harap bisa melihat alternatif solusi dari Pemprov DKI, misalnya mengurangi biaya operasional atau mencari kerjasama dengan instansi lain. tidak bisa terus menghadapi kesulitan keuangan dan belum tentu ada dampak bagi masyarakat 
. Aku pikir ini gampang-ganng banget aja... kalau DBH dipotong, apa yang bisa dia lakukan?