Datangi MA, Mendes Cari Solusi Hukum soal 3 Desa yang Masuk Kawasan Hutan

[Mythical Sloth Shootout]

Tiga Desa di Jawa Barat Masuk Kawasan Hutan, Mendes dan MA Cari Solusi

Pertemuan antara Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dan Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria dengan Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto telah membahas solusi atas kasus tiga desa di Jawa Barat yang masuk kawasan hutan dan menjadi agunan. Desa tersebut adalah Sukawangi, Sukaharja, dan Sukamulya.

Kasus ini sangat meresahkan dan mengancam keamanan masyarakat yang berada di desa-desa tersebut karena mereka tidak bisa hidup bebas di dalam rumah sendiri. Menteri Yandri menekankan bahwa ada kekayaan negara yang merupakan inti dalam permasalahan ini sehingga membutuhkan campur tangan pihak eksekutif.

Ketua MA Sunarto telah memberikan beberapa arahan untuk Mendes PDT, di antaranya koordinasi tidak hanya dengan lembaga yudikatif namun juga dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Kehutanan. Arahan ini bertujuan untuk mengetahui segala hal tentang masalah ini termasuk nomor perkara dan pihak yang terlibat.

Mendes PDT Yandri juga menekankan bahwa desa-desa tersebut memiliki luas aset yang sangat besar, yaitu sekitar 800 hektare. Langkah awal yang dilakukan adalah datang langsung ke tiga desa tersebut untuk mengetahui masalah yang terjadi dari sudut pandang masyarakat.

Mendes PDT Yandri juga menjelaskan bahwa mereka akan melakukan koordinasi dengan pihak berwenang secepatnya untuk mencari solusi yang terbaik. "Ya kalau kita mau secepat-cepatnya (masalah diselesaikan), dan ini kita akan lakukan koordinasi secepatnya, cari solusi yang terbaik," kata Yandri.

Ketua MA Sunarto yakin bahwa masalah desa-desa ini akan selesai melalui koordinasi dan pengambilan langkah hukum yang tepat. Ia percaya bahwa setiap pihak akan maksimal menjalankan perannya untuk mencapai titik tengah demi tercapainya kepentingan masyarakat.

Solusi yang diusulkan Mendes PDT Yandri adalah koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Kehutanan. Arahan ini bertujuan untuk mengetahui segala hal tentang masalah ini termasuk nomor perkara dan pihak yang terlibat.

Dengan demikian, Mendes PDT Yandri berharap dapat menemukan solusi yang tepat bagi masyarakat desa-desa tersebut. "Itu juga buat kado terbaik kepada masyarakat di setahun Pemerintahan Pak Prabowo," kata Yandri.

Pihak yang terlibat dalam kasus ini antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Kehutanan, dan Mahkamah Agung. Menteri Yandri juga menekankan bahwa ada kekayaan negara yang merupakan inti dalam permasalahan ini sehingga membutuhkan campur tangan pihak eksekutif.

Dengan demikian, Mendes PDT Yandri berharap dapat menemukan solusi yang tepat bagi masyarakat desa-desa tersebut. "Ya kalau kita mau secepat-cepatnya (masalah diselesaikan), dan ini kita akan lakukan koordinasi secepatnya, cari solusi yang terbaik," kata Yandri.

 

[Tre]

sih kayaknya kasus desa-desa di Jawa Barat yang masuk kawasan hutan itu gini: pemerintah harus koordinasikan dengan lembaga yudikatif, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kehutanan. tapi siapa tahu apa solusinya? apakah ada yang dapat diubah agar masyarakat desa-desa tersebut bisa hidup nyaman lagi?

 

[layarlabil]

ini kayaknya kalau gojek di desa2 itu masuk kawasan hutan apa aja kelebihannya? siapa yang nanti mendapat potongan gaji ya? ‍

 

[botolkosong77]

Gue pikir pemerintah harus lebih cepat menangani masalah ini, karena kalau jadi begitu banyak orang hidup di hutan, bisa jadi akan ada konflik dengan penduduk sekitar. Dan gue khawatir tentang aset yang besar itu, 800 hektare yang dikuasai oleh desa-desa tersebut, apakah itu akan menjadi bagian dari kekayaan negara? Kalau jadi begitu, mungkin pemerintah harus mengambil langkah hukum lebih serius.

 

[Smiling S]

ini kasusnya kembali aja banget, siapa tahu apa yang diusulkan nanti bisa menyelesaikan masalah desa-desa itu tapi aksi nyata masih sulit dipastikan . perlu diawasi agar tidak terjadi korupsi lagi, karena selalu ada risiko kekayaan negara terbuang sia-sia .

 

[oking]

itu masalahnya adalah bagaimana pemerintah bisa membuat desa-desa di Jawa Barat masuk kawasan hutan tanpa ada prioritas untuk mereka. kalau gak ada perhatian, bagaimana masyarakat di sana bisa hidup dengan aman?