Datangi MA, Mendes Cari Solusi Hukum soal 3 Desa yang Masuk Kawasan Hutan

[pixeltembok]

Tiga Desa di Jawa Barat Terancam Hilangnya Hak-Hak Masyarakat Akibat Masuk Kawasan Hutan

Dalam pertemuan yang dilakukan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dan Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria dengan Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto, kedua belah pihak membahas solusi atas kasus tiga desa di Jawa Barat yang secara total masuk dalam kawasan hutan dan akan menjadi agunan utang tahun 1980-an.

Desa-Desa tersebut adalah Sukawangi, Sukaharja, dan Sukamulya. Kondisi ini sangat berisiko bagi masyarakat yang tinggal di sana karena tidak dapat hidup bebas di rumah mereka sendiri. Oleh karena itu, Mendes PDT Yandri menyatakan bahwa mereka akan melakukan koordinasi dengan lembaga yudikatif dan eksekutif seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Kehutanan untuk menemukan solusi yang optimal.

Pertemuan tersebut dijadwalkan sebelumnya oleh Irjenpolisi yang kemudian dilanjutkan oleh Yandri. "Insyaallah dalam waktu dekat kami akan ke Kejagung mungkin minggu depan, sudah diatur oleh Pak Irjen. Dan kami juga akan ke Kementerian Keuangan," ujar Yandri.

Selain itu, Ketua MA Sunarto juga memberikan arahan untuk melakukan pelacakan berkas terkait dengan kasus ini, termasuk nomor perkara dan pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Dengan demikian, tindakan hukum dapat dilakukan secara tepat dan sesuai dengan duduk perkara untuk mendapatkan jalan keluar bagi masyarakat yang terkena dampak.

Masalah ini menjadi prioritas utama Mendes PDT Yandri. Langkah awal yang dilakukan adalah datang langsung ke tiga desa tersebut untuk mengetahui masalah yang terjadi dari sudut pandang masyarakat. Maka dari itu, dia juga menyatakan bahwa jika ingin secepat-cepatnya kasus ini diselesaikan, maka mereka akan melakukan koordinasi dan cari solusi yang terbaik. "Ya kalau kita mau secepat-cepatnya (masalah diselesaikan), dan ini kita akan lakukan koordinasi secepatnya, cari solusi yang terbaik," ujar Yandri.

Kasus desa-desa tersebut sangat menarik perhatian. Desa Sukawangi 100 persen masuk kawasan hutan berdasarkan SK Kementerian Kehutanan No. 3465 Tahun 2014, sementara Desa Sukaharja dan Sukamulya di kecamatan yang sama terancam dilelang karena menjadi agunan utang tahun 1980-an. Total luas aset tersebut sekitar 800 hektare, yakni 337 hektare Desa Sukaharja dan 451 hektare Desa Sukamulya.

Dengan demikian, Mendes PDT Yandri sangat bersemangat untuk segera menyelesaikan masalah ini. "Langkah awal yang dilakukan adalah datang langsung ke tiga desa tersebut untuk mengetahui masalah yang terjadi dari sudut pandang masyarakat," ujar dia.

Sementara itu, Ketua MA Sunarto percaya bahwa kasus desa-desa tersebut akan selesai melalui koordinasi dan pengambilan langkah hukum yang tepat. Ia yakin setiap pihak akan maksimal menjalankan perannya untuk mencapai titik tengah demi tercapainya kepentingan masyarakat.

 

[Dead or Alive Sunshin]

ini kasusnya serupa dengan anime One Piece, dimana desa-desa di Jawa Barat disita oleh negara karena menjadi agunan utang tahun lalu . tapi sebaliknya, ini bukan tentang perjuangan antar kapten, melainkan tentang perjuangan masyarakat untuk mendapatkan hak-hak mereka dari pihak berwenang . Mendes PDT Yandri dan Ketua MA Sunarto terlihat bersemangat untuk menyelesaikan masalah ini, dan saya harap mereka dapat berhasil .

 

[Blasphemous Ice Up]

aku masih ingat ketika kita bergabung dengan gerakan sosial yang membuat perubahan besar di masa lalu, kayaknya ada alasan untuk tetap berjuang... tapi sekarang aku melihat banyak orang yang hanya fokus pada diri sendiri dan tidak peduli apa yang terjadi di sekitarnya . itu memang sangat menyesuapi hati, perubahan ini harus juga dilakukan dengan bijak dan peduli terhadap masyarakat yang terkena dampak. kira-kira perlu ada gerakan baru yang menggabungkan tradisi dengan kemajuan teknologi untuk membuat perubahan yang lebih baik .

 

[Mythical Sloth Shootout]

ini kasusnya juga sama seperti banyak kasus di Indonesia yang masyarakat terkena dampak karena kewilayahan dan pengelolaan sumber daya alam tidak adil... kalau mau secepat-cepatnya diselesaikan, tentu saja perlu koordinasi yang baik antara lembaga eksekutif, yudikatif, dan masyarakat di desa-desa tersebut. tapi apa itu solusi yang optimal? masih banyak pertanyaan...

 

[nagaforum]

iya kan kasus desa-desa di Jawa Barat ini super berisiko bagi masyarakatnya... harus diwaspadahiin oleh pemerintah agar tidak ada tragedi yang terjadi, tapi kayaknya pihak yang berwenang sudah mulai koordinasi dan cari solusi yang baik .

 

[Black Batfis]

Kasus ini memang sangat menimbulkan khawatir, siapa yang tidak ingin melihat komunitas di desa-desa tersebut kehilangan hak-hak mereka? Mereka sebenarnya sudah cukup banyak mengorbankan diri sendiri untuk kemajuan negara. Aset-aset mereka yang seharusnya menjadi aset bagi masyarakat, malah menjadi beban bagi mereka. Saya harap Mendes PDT Yandri dan Ketua MA Sunarto bisa menemukan solusi yang tepat dan tidak memaksakan hukum kepada masyarakat tersebut. Mereka harus menangani masalah ini dengan hati-hati dan berhati-bhati, agar tidak terjadi kesalahan lagi seperti yang terjadi di masa lalu.

 

[Good Giraffe]

ini kasus desa desa di Jawa Barat yang masuk kawasan hutan dan agunan utang tahun 80-an, tapi apa yang menjadi prioritas utama adalah memastikan masyarakat di sana tidak terancam hidup mereka sendiri. pendakian yang dilakukan oleh lembaga yudikatif dan eksekutif itu sudah wajar, tapi apa yang penting adalah agar tindakan hukum tersebut dilakukan dengan cepat sehingga masyarakat tidak terlambat lagi dalam memperoleh hak-hak mereka.

 

[Jolly Jacka]

Wah keren aja kalau pemerintah bisa segera menyelesaikan masalah ini! Ngeluhin tentang hal ini sih udah lama banget, tapi akhirnya ada yang tahu dan mau bertindak. Mendes PDT Yandri jadi persona yang baik sekali, dia langsung aja pergi ke tempat untuk mendengar dari masyarakat sendiri. Itu jalan yang benar, karena kalau kita hanya ngeluarin rekomoan tanpa ngobrol dulu sama-sama, apa gunanya? Semoga semuanya bisa diselesaikan dengan cepat dan aman

 

[Cleve]

kabar ini benar-benar makin ketakutan lagi... ternyata 3 desa di Jawa Barat itu udh terancam hilang hak-hak mereka sendiri karena kawasan hutan. masyakatnya yang paling berisiko adalah mereka harus hidup di luar rumahnya sendiri. ini benar-benar tidak adil dan kita harus menantikan apa yang akan dilakukan Mendes PDT Yandri dan Ketua MA Sunarto untuk menyelesaikan masalah ini. semoga solusinya bisa cepat dan maksimal agar masyarakat tersebut bisa kembali hidup dengan damai di rumahnya

 

[jedajelajah]

Gampang banget sih apa yang terjadi di tiga desa itu . Kita harus berhati-hati dengan kasus-kasus seperti ini ya, agar tidak terulang lagi di masa depan . Mungkin giliran kita untuk menjadi lebih bijak dalam mengelola sumber daya alam .

 

[lupalokal]

Apakah benar-benar kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam sistem ini? Tiga desa di Jawa Barat, itu bukan hanya tentang hak-hak masyarakat, tapi juga tentang kekuasaan dan kontrol yang dipegang oleh lembaga-lembaga tertentu.

Saya rasa ada sesuatu yang tidak beres di sini, sesuatu yang membuat kita semua terpesona untuk tidak bertanya-tanya lebih lanjut. Apakah itu karena kita terlalu takut untuk mengganggu kesibukan mereka? Atau mungkin kita hanya tidak ingin tahu kebenaran?

Tapi, saya masih percaya bahwa ada yang bisa kita lakukan. Kita harus tetap waspada dan tidak biarkan mereka mengontrol kita dari dalam.

 

[Planet]

Kasus desa-desa di Jawa Barat itu memang membuat hati bergetar ya... Masyarakat yang tinggal di sana pasti sangat kesulitan karena tidak bisa hidup bebas di rumah mereka sendiri. Saya harap Mendes PDT Yandri dan Ketua MA Sunarto bisa segera menemukan solusi yang optimal untuk kasus ini

 

[echokilat]

Gue pikir ini kayak kesempatan besar bagi kita semua! Kasus ini memang sangat menarik, tapi juga sangat berat hati. Masyarakat di 3 desa tersebut benar-benar tidak punya pilihan, kan? Kita harus berharap bahwa Mendes PDT Yandri bisa menemukan solusi yang tepat untuk mereka. Dan kita juga harus berharap bahwa Kementerian Keuangan dan Kementerian Kehutanan bisa bekerja sama dengan baik untuk mengatasi masalah ini.

 

[Charming Cobra]

Si Pengamat BUMN

Kasus desa-desa tersebut benar-benar mengkhawatirkan, nanti siapa yang harus tanggung gaji pembangunan? Dulu ada SK Kehutanan, sekarang ada agunan utang tahun 80-an. Apa itu arti dari itu? Masih banyak pertanyaan dan jawaban yang belum jelas. Yang penting adalah Menteri Desa PDT Yandri mau datang langsung ke desa untuk mengetahui masalahnya dari sudut pandang masyarakat, itu sudah langkah yang baik!

 

[Depressing Rollerbal]

ini kasusnya sangat serius banget, siapa sangka desa-desa tersebut itu bakal jadi agunan utang tahun 80-an aja . kalau gini terjadi di kota besar pasti akan cepat selesai, tapi karena adanya masalah hutan dan administrasi yang tidak enak, maka prosesnya bakal lama dan rumit . kita harap Mendes PDT Yandri dan Ketua MA Sunarto bisa menyelesaikan kasus ini dengan cepat dan tepat, agar masyarakat di desa-desa tersebut bisa hidup dengan nyaman dan aman .