Presiden Indonesia Bertemu dengan Wakil Ketua DPR, Menteri-Menteri Besar: Apa yang Dibicarakan?
Pertemuan tertutup antara Presiden Joko Widodo dan wakil ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, selain beberapa menteri besar lainnya, di DPR pada Rabu (8/10), menyelesaikan pertanyaan apakah ada kekacauan dalam koordinasi antara eksekutif dan legislatif.
Menurut Dasco, pertemuan ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan komunikasi dan kerja sama antara lembaga eksekutif dan legislatif, terutama terkait kondisi ekonomi, politik, maupun keamanan. "Kita koordinasi antara eksekutif dan legislatif tukar menukar informasi mengenai situasi terkini tentang politik, ekonomi, keamanan," kata Dasco di Kompleks Parlemen.
Pertemuan ini tidak dilakukan secara mendadak, menurut Dasco. Pihaknya membahas beberapa isu yang sedang diprotes oleh sejumlah kepala daerah, seperti dana transfer ke daerah (TKD). Menurut Dasco, presiden juga membicarakan tentang pengalaman pemerintah dalam mengelola keamanan dan hukum.
Sementara itu, Sekretariat Kabinet menyatakan bahwa pertemuan ini membahas agenda strategis mulai dari hukum, keamanan, hingga evaluasi APBN 2025.
Pertemuan tertutup antara Presiden Joko Widodo dan wakil ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, selain beberapa menteri besar lainnya, di DPR pada Rabu (8/10), menyelesaikan pertanyaan apakah ada kekacauan dalam koordinasi antara eksekutif dan legislatif.
Menurut Dasco, pertemuan ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan komunikasi dan kerja sama antara lembaga eksekutif dan legislatif, terutama terkait kondisi ekonomi, politik, maupun keamanan. "Kita koordinasi antara eksekutif dan legislatif tukar menukar informasi mengenai situasi terkini tentang politik, ekonomi, keamanan," kata Dasco di Kompleks Parlemen.
Pertemuan ini tidak dilakukan secara mendadak, menurut Dasco. Pihaknya membahas beberapa isu yang sedang diprotes oleh sejumlah kepala daerah, seperti dana transfer ke daerah (TKD). Menurut Dasco, presiden juga membicarakan tentang pengalaman pemerintah dalam mengelola keamanan dan hukum.
Sementara itu, Sekretariat Kabinet menyatakan bahwa pertemuan ini membahas agenda strategis mulai dari hukum, keamanan, hingga evaluasi APBN 2025.