Pemerintah Provinsi Bali Dalam Kegelapan Anggaran, Dapur SPPG Polda Bali Tidak Bisa Beroperasi
Kota Denpasar - Dapat dikatakan bahwa kegagalan pemerintahan provinsi Bali dalam menyepakati anggaran tahun 2025 ini telah mempengaruhi beroperasinya beberapa dewan dan lembaga pendidikan, termasuk Dapur SPPG Polda Bali. Menurut informasi yang dimiliki oleh berbagai sumber, kala itu pengelolaan Dapur tersebut tidak bisa berlangsung karena belum ada anggaran untuk membiayainya.
Sebelumnya, beberapa dewan dan lembaga pendidikan di Bali telah mengalami kesulitan karena kekurangan anggaran. Hal ini terjadi ketika pemerintah provinsi Bali belum dapat menentukan anggaran yang tepat untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan dan program di daerah tersebut.
Dalam hal ini, Dapur SPPG Polda Bali juga mengalami kesulitan karena tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai kegiatan-kegiatan di dalamnya. Oleh karena itu, pengelolaan Dapur tersebut harus dihentikan sementara hingga pemerintah provinsi Bali dapat menentukan anggaran yang tepat dan membiayainya.
Hal ini tentu saja tidak hanya mempengaruhi kegiatan di Dapur SPPG Polda Bali, tetapi juga mempengaruhi berbagai program lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi Bali.
Kota Denpasar - Dapat dikatakan bahwa kegagalan pemerintahan provinsi Bali dalam menyepakati anggaran tahun 2025 ini telah mempengaruhi beroperasinya beberapa dewan dan lembaga pendidikan, termasuk Dapur SPPG Polda Bali. Menurut informasi yang dimiliki oleh berbagai sumber, kala itu pengelolaan Dapur tersebut tidak bisa berlangsung karena belum ada anggaran untuk membiayainya.
Sebelumnya, beberapa dewan dan lembaga pendidikan di Bali telah mengalami kesulitan karena kekurangan anggaran. Hal ini terjadi ketika pemerintah provinsi Bali belum dapat menentukan anggaran yang tepat untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan dan program di daerah tersebut.
Dalam hal ini, Dapur SPPG Polda Bali juga mengalami kesulitan karena tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai kegiatan-kegiatan di dalamnya. Oleh karena itu, pengelolaan Dapur tersebut harus dihentikan sementara hingga pemerintah provinsi Bali dapat menentukan anggaran yang tepat dan membiayainya.
Hal ini tentu saja tidak hanya mempengaruhi kegiatan di Dapur SPPG Polda Bali, tetapi juga mempengaruhi berbagai program lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi Bali.