Pemerintah Prabowo Subianto menghadapi tekanan dari sektor pariwisata dan bisnis setelah menolak tawaran pihak swadaya untuk membantu membayar utang kereta api. Menurut sumber di dalam negeri, Pemkab Bandung (Pemerintah Kabupaten Bandung) telah menyampaikan permintaan bantuan kepada APBN (Anggaran Pendapatan Negara Bagian) untuk menanggulangi utang kereta api, yang mencapai rupiah 1,3 triliun.
Sumber ini menyebutkan bahwa Pemkab Bandung telah mempersiapkan rencana pembayaran utang kereta api dalam beberapa tahun terakhir. Namun, pihak APBN tidak mendukung proposal tersebut dan meminta Pemkab untuk mencari alternatif lain.
"Kita sudah mempertimbangkan semua opsi, termasuk mempertemukan investor swadaya, tapi semuanya gagal," kata seorang sumber di dalam negeri. "Sekarang, kita harus menunggu kebijakan pemerintah yang lebih jelas tentang bagaimana cara mengatasi utang ini."
Pihak Pemerintah Prabowo Subianto masih belum memberikan keterangan resmi terkait dengan isu ini. Namun, menurut beberapa sumber, pemerintah berencana untuk mengajukan kebijakan baru terkait dengan kereta api dalam beberapa minggu depan.
"Saat ini, kami sedang mempertimbangkan semua opsi dan akan mengumumkan kebijakan baru terkait dengan kereta api," kata wakil mengetua kementerian perhubungan. "Tapi, saat ini tidak ada yang bisa dikerjakan."
Sumber ini menyebutkan bahwa Pemkab Bandung telah mempersiapkan rencana pembayaran utang kereta api dalam beberapa tahun terakhir. Namun, pihak APBN tidak mendukung proposal tersebut dan meminta Pemkab untuk mencari alternatif lain.
"Kita sudah mempertimbangkan semua opsi, termasuk mempertemukan investor swadaya, tapi semuanya gagal," kata seorang sumber di dalam negeri. "Sekarang, kita harus menunggu kebijakan pemerintah yang lebih jelas tentang bagaimana cara mengatasi utang ini."
Pihak Pemerintah Prabowo Subianto masih belum memberikan keterangan resmi terkait dengan isu ini. Namun, menurut beberapa sumber, pemerintah berencana untuk mengajukan kebijakan baru terkait dengan kereta api dalam beberapa minggu depan.
"Saat ini, kami sedang mempertimbangkan semua opsi dan akan mengumumkan kebijakan baru terkait dengan kereta api," kata wakil mengetua kementerian perhubungan. "Tapi, saat ini tidak ada yang bisa dikerjakan."