Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Terganggu dengan Pengurangan Dana Subsidi Transportasi
Dalam upaya mengurangi beban anggaran, Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan untuk mengecilkan subsidi transportasi umum. Namun, hal ini belum tentu berarti bahwa tarif akan dinaikkan.
Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, pihaknya sedang melakukan analisis terkait subsidi transportasi umum. "Saya tidak bilang pasti akan menaikkan tarif, tapi saya hanya menyampaikan contoh tentang efisiensi anggaran," katanya.
Pemprov DKI telah mengalami penurunan dana transfer dari pemerintah pusat yang cukup besar, yaitu sekitar Rp11,5 triliun. Mereka berencana untuk menerapkan kebijakan efisiensi di semua aspek pemerintahan, termasuk Balai Kota dan OPD.
Namun, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Ade Suherman menekankan bahwa efisiensi tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik. "Pemangkasan anggaran memang bagian dari efisiensi, tapi prinsipnya pelayanan publik harus tetap maksimal," katanya.
Ade juga mengatakan bahwa subsidi transportasi umum telah menjadi bagian dari program-program prioritas bagi warga Jakarta yang kurang mampu. "Program-program tersebut tidak akan diganggu sama sekali," katanya.
Pemprov DKI juga telah meningkatkan rasio subsidi per penumpang hingga Rp9.831 dan menekan rasio pendapatan nontiket menjadi Rp218,4 miliar, yang merupakan 3,5 kali lipat dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya.
Dalam upaya mengurangi beban anggaran, Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan untuk mengecilkan subsidi transportasi umum. Namun, hal ini belum tentu berarti bahwa tarif akan dinaikkan.
Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, pihaknya sedang melakukan analisis terkait subsidi transportasi umum. "Saya tidak bilang pasti akan menaikkan tarif, tapi saya hanya menyampaikan contoh tentang efisiensi anggaran," katanya.
Pemprov DKI telah mengalami penurunan dana transfer dari pemerintah pusat yang cukup besar, yaitu sekitar Rp11,5 triliun. Mereka berencana untuk menerapkan kebijakan efisiensi di semua aspek pemerintahan, termasuk Balai Kota dan OPD.
Namun, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Ade Suherman menekankan bahwa efisiensi tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik. "Pemangkasan anggaran memang bagian dari efisiensi, tapi prinsipnya pelayanan publik harus tetap maksimal," katanya.
Ade juga mengatakan bahwa subsidi transportasi umum telah menjadi bagian dari program-program prioritas bagi warga Jakarta yang kurang mampu. "Program-program tersebut tidak akan diganggu sama sekali," katanya.
Pemprov DKI juga telah meningkatkan rasio subsidi per penumpang hingga Rp9.831 dan menekan rasio pendapatan nontiket menjadi Rp218,4 miliar, yang merupakan 3,5 kali lipat dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya.