Dana dari Pusat Dipotong, Subsidi Layanan Transportasi DKI Terganggu?

Kurangnya Dana Pusat, Subsidi Layanan Transportasi DKI Terganggu

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa pemerintah pusat telah menurunkan dana bagi daerah hingga 35% yang mempengaruhi subsidi transportasi umum di kota ini. Meski demikian, dia mengaku belum tentu menaikkan tarif transportasi umum di Jakarta.

Dalam rapat dengan komisi DPRD DKI, ia menyatakan bahwa pemangkasan anggaran dari dana pusat akan mempengaruhi subsidi layanan publik, namun tidak berarti bahwa kualitas pelayanan transportasi publik akan menurun.

Berdasarkan laporan keuangan, aset TransJakarta pada 2024 sebesar Rp7,66 triliun, dengan liabilitas Rp2,80 triliun dan ekuitas Rp4,86 triliun. Total pendapatan usaha pada periode yang sama mencapai Rp4,47 triliun.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Ade Suherman meminta efisiensi anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan transportasi publik bagi masyarakat.

"Dalam pembangunan, kita harus fokus pada keberlanjutan dan efisiensi. Saya berharap tidak ada program yang terganggu dari subsidi layanan," kata Ade.

Dia juga menilai capaian TransJakarta sebagai contoh bahwa efisiensi bukan berarti pemangkasan layanan.
 
Kurangnya dana dari pemerintah memang bisa bikin transportasi umum di Jakarta terganggu, tapi apa yang kita lihat adalah anggaran dan keuangan TransJakarta sudah cukup jujur. Mereka punya aset yang cukup besar, tapi nggak berarti efisiensi itu harus melewatkan kualitas layanan kepada masyarakat 🤔.

Aku pikir ada solusi lain bukan hanya menurunkan dana atau meningkatin tarif. Kita bisa mencari cara untuk meningkatkan pendapatan TransJakarta secara eksploitif, tapi yang penting adalah tidak mengurangi kualitas layanan yang sudah ada 🚗.

Aku juga ingin tahu bagaimana aspek keberlanjutan itu bisa diterapkan di Jakarta, bukan hanya TransJakata. Kita harus fokus pada efisiensi dan kebijakan yang baik agar transportasi umum di Jakarta tetap nyaman dan mudah digunakan 🚶‍♂️
 
ada keberatan dari ade suherman, kan? apa sih dia mau katanya harus lebih fokus pada keberlanjutan dan efisiensi? itu semua baik-baik saja, tapi bagaimana kalau kita sini diskusi di masa lalu, kapan kita ada keberlanjutan dan efisiensi nih? sekarang ini apa yang kita lihat adalah kenyamanan masyarakat. apalagi kalau kita bawa masalah tentang biaya, kita harus tahan menabung dulu. transjakarta itu punya aset Rp7,66 triliun, tapi aku rasa ada yang salahnya, kita terlalu banyak tabungan di sini, kita harus lebih fokus pada pendapatan nih 🤑
 
Aku nggak percaya sih, gini kabar ini... 35% penurunan dana pusat itu apa artinya? Siapa yang akan terkena kesan itu? Masyarakat umum, ya! Kita sudah cukup lelah bayar tarif transportasi umum yang mahal. Ayo, kita harus membuat perubahan besar-besaran agar tidak ada lagi masalah seperti ini. Kita butuh kebijakan yang lebih adil dan transparan dari pemerintah, bukan hanya ngatur-aturan aja. Mari kita jadikan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam pengelolaan dana!
 
Rencana ini nggak pas ya? Dana pusat terus mengurangi, tapi apa yang dibawa kembali? Tarif transportasi umum lagi miring. Aku rasa harus ada solusi yang lebih baik daripada ini. TransJakarta sudah nge-capai angka yang tidak sedikit, tapi masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki... seperti kualitas jalan dan fasilitas di pinggir jalur...
 
ini kayaknya apa lagi birokrasi yang ngerembug sama masyarakat, dana pusat udah menurunkan 35% dan masih belum ngawasi tarif transportasi umum di kota ini, apalagi capaian TransJakarta itu udah bisa jadi contoh bahwa efisiensi bukan berarti kurang layanan, tapi apa yang dipikirkan lagi?
 
Aku pikir ini salah arah ya, kita harus fokus pada efisiensi tapi tidak kehilangan layanan publik yang penting untuk masyarakat. Jika subsidi transportasi umum terganggu, maka bagaimana kita akan mengakomodasi orang-orang yang sudah tertibun?

TransJakarta bisa jadi memiliki aset yang lumayan besar tapi masih ada ketergantungan pada dana pusat. Maka dari itu, aku rasa ada solusi lain bukan hanya menurunkan tarif atau meningkatkan efisiensi tanpa memperhatikan dampak terhadap masyarakat.
 
kembali
Top