Pemerintah Daerah (Pemprov) DKI Jakarta dipaksa mengkaji kembali subsidi transportasi umum akibat pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Gubernur DKI, Pramono Anung, menyatakan bahwa Pemprov Jakarta belum tentu menaikkan tarif transportasi umum di Jakarta.
Saat ini, subsidi transportasi umum di Jakarta sudah hampir Rp15.000 per orang. Namun, hal itu tidak akan membuat Pemrov berlari ke arah menaikkan tariff. Dengan demikian, akan ada efisiensi yang dilakukan tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat.
Pramono Anung menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan kajiannya terhadap subsidi transportasi umum itu untuk menemukan alternatif yang lebih baik. Pada tahun 2023, subsidi PSO (Subsidi Layanan Publik) untuk TransJakarta sempat dipangkas Rp336 miliar dari usulan awal sebesar Rp3,9 triliun.
Meski demikian, layanan operasional TransJakarta tetap berjalan normal. Pada 2024, PT TransJakarta berhasil menekan rasio subsidi per pelanggan menjadi Rp9.831 per penumpang, dengan peningkatan jumlah armada hingga 4.388 unit dan 235 rute yang melayani seluruh wilayah Jakarta.
Selain itu, pendapatan nontiket (non-farebox) juga meningkat signifikan hingga mencapai Rp218,4 miliar, atau naik 3,5 kali lipat dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa efisiensi dapat dilakukan tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat.
Gubernur DKI juga menyatakan bahwa Jakarta harus tetap menjadi kota dengan sistem transportasi publik terbaik di Indonesia. Pemangkasan anggaran bukan alasan untuk menurunkan standar pelayanan kepada masyarakat.
Saat ini, subsidi transportasi umum di Jakarta sudah hampir Rp15.000 per orang. Namun, hal itu tidak akan membuat Pemrov berlari ke arah menaikkan tariff. Dengan demikian, akan ada efisiensi yang dilakukan tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat.
Pramono Anung menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan kajiannya terhadap subsidi transportasi umum itu untuk menemukan alternatif yang lebih baik. Pada tahun 2023, subsidi PSO (Subsidi Layanan Publik) untuk TransJakarta sempat dipangkas Rp336 miliar dari usulan awal sebesar Rp3,9 triliun.
Meski demikian, layanan operasional TransJakarta tetap berjalan normal. Pada 2024, PT TransJakarta berhasil menekan rasio subsidi per pelanggan menjadi Rp9.831 per penumpang, dengan peningkatan jumlah armada hingga 4.388 unit dan 235 rute yang melayani seluruh wilayah Jakarta.
Selain itu, pendapatan nontiket (non-farebox) juga meningkat signifikan hingga mencapai Rp218,4 miliar, atau naik 3,5 kali lipat dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa efisiensi dapat dilakukan tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat.
Gubernur DKI juga menyatakan bahwa Jakarta harus tetap menjadi kota dengan sistem transportasi publik terbaik di Indonesia. Pemangkasan anggaran bukan alasan untuk menurunkan standar pelayanan kepada masyarakat.