Dampak Family Office & Kenapa Purbaya Tak Bolehkan Pakai APBN?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak penggunaan dana APBN untuk pembangunan family office di Bali. Menurut dia, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) harus mencari pembiayaan sendiri tanpa mengandalkan anggaran negara. Ia juga menegaskan bahwa APBN saat ini difokuskan untuk program prioritas dan stimulus ekonomi domestik.

"Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun aja sendiri," katanya kepada awak media saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta Selatan.

Pembangunan family office dinilai dapat membawa sejumlah dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Keberadaannya berpotensi menarik arus investasi global yang sangat besar, sekaligus meningkatkan peredaran modal di dalam negeri.

Dengan meningkatnya investasi, akan tercipta lapangan kerja baru, mendorong konsumsi lokal, serta memperkuat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, family office juga bisa menjadi jembatan penting bagi pengembangan sumber daya manusia (SDM) di sektor keuangan melalui kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga pendidikan.

Namun, menurut Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, dampak positif hanya bisa dirasakan bila pendanaan family office dilakukan tanpa menggunakan APBN. Ia menilai, manfaat investasi harus datang dari kerja sama swasta dan investor, bukan dari uang negara yang seharusnya dialokasikan untuk program prioritas rakyat.

Pembentukan family office juga menyimpan berbagai risiko yang patut diwaspadai. Salah satu kekhawatiran utama adalah dampaknya terhadap neraca pembayaran. Seiring meningkatnya arus investasi asing, potensi repatriasi dividen ke luar negeri dapat menekan nilai tukar rupiah dan memperlemah stabilitas keuangan nasional.

Selain itu, skema bebas pajak yang diusulkan dalam konsep family office dikhawatirkan akan mengurangi potensi penerimaan negara, terutama dari kalangan orang superkaya yang seharusnya menjadi kontributor pajak besar.

Kondisi ini berpotensi bertolak belakang dengan aspirasi publik yang mayoritas mendukung pajak kekayaan (wealth tax) sebagai bentuk pemerataan ekonomi. Selain itu, risiko money laundering atau pencucian uang juga menjadi perhatian serius.

Dengan transaksi lintas negara yang kompleks dan tingkat privasi tinggi, family office bisa disalahgunakan untuk menyembunyikan asal-usul dana ilegal. Menurut Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, pembentukan family office harus dilakukan tanpa membebani APBN dan disertai pengawasan ketat, agar tidak menjadi celah baru bagi praktik keuangan yang tidak transparan dan merugikan negara.
 
Sangat bingung ya, nih... Kalau mau investasi global dan meningkatkan ekonomi Indonesia, tapi justru menolak dana APBN untuk pembangunan family office di Bali itu gila banget! Aku bayangkan kalau Indonesia bisa menarik arus investasi asing dengan baik, akan banyak kerja sama antara perusahaan Indonesia dan luar negeri. Tapi, sekarang kalau tidak menggunakan APBN, siapa nanti yang akan bekerja keras untuk membuat ekonomi kita tumbuh? Atau semua harus bergantian-bergantian agar tidak ada salah arah?

Saya rasa konsep ini perlu dilakukan dengan hati-hati. Kalau family office bisa membawa banyak manfaat, tapi kalau nanti kalah, akan bagaimana kita mengatasinya? Kita harus punya strategi yang matang untuk mengelola risiko itu.
 
Hmm, kalau mau asing investir di Indonesia itu pasti kaya makan banyak. Tapi, siapa tahu aja bisa membantu perekonomian kita πŸ€‘. Saya rasa ini harus ada balasan yang jelas dari kerja sama mereka. Jangan hanya sekedar membelai-nya saja. Kita harus punya syarat yang jelas, ya!
 
Makasih ya gue sih, kalau gue bisa membantu klarifikasi sedikit tentang ini. Kalau family office di Bali mau dibangun atau tidak, itu tergantung apa prioritasnya. Kalo buat arus investasi global, itu bagus sekali karena dapat meningkatkan PDB dan lapangan kerja. Tapi, kalo harus dipakai untuk menyembunyikan uang ilegal, itu kalau gue salah paham, tidak bisa! Gua bayar apa yang terjadi di negara ini kalau semua orang bisa menyembunyikan uangnya πŸ€‘. Dan, kan udah ada kebijakan yang jelas tentang pajak, kalo ada usaha swasta yang makin besar, itu berarti harus membayar lebih banyak pajak πŸ€¦β€β™‚οΈ.
 
aku rasa menkeu sabenaran kalau wanna bayar sendiri tapi apa sih jadi? mau bayar sendiri aja kalau kaya gini, tapi siapa nanti membayar? rakyat aja, ya?
dan apa sih dengan money laundering? kalau family office diawasi ketat, berarti apakah ini justu 'penjaga' saja?
 
aku pikir kalau den bisa bangun sendiri kayaknya lebih baik buat investor asing mau datang ke indonesia. tapi nggak ada jadwal waktu apa aja kapan den akan bangun, sih. dan kalau family office dijalankan dengan benar, bisa jadi tidak ada masalah dengan neraca pembayaran, tapi kalau dilakukan dengan salah, pasti menjadi bencana. aku juga rasa skema bebas pajak yang disepakati di konsep family office sebenarnya tidak adil buat negara, kita harus ada sistem pajak yang jelas dan transparan, sih.
 
Maksudnya apa sih kalau DEN bisa bangun sendiri? Tapi nggak ada cara untuk mendapatkan dana dari APBN tanpa harus menggunakan uang rakyat. Makanya perlu cari solusi lain, tapi nggak ada alternatif yang nyaman banget πŸ€”

Saya ingat kalau di masa lalu, kita punya Bumi Asih, sekarang gantinya kita punya family office... Wah, teknologi sudah maju banget! Tapi, apa manfaatnya kalau arus investasi global tidak datang? Kita tetap saja berada di pasar global, kan? 🌐

Mengenai dampak positif dan negatif, saya rasa penting untuk mempertimbangkan risiko yang ada. Apalagi dengan skema bebas pajak, kayaknya akan membuat negara kekurangan pendapatan πŸ’Έ. Saya nggak tahu sih bagaimana solusinya, tapi perlu cari jalan tengah yang tepat 🀝
 
Aku pikir kalau gini bisa jadi benar, ya. Jika kita ingin menarik investasi global, kita harus bisa ditawarkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita tawarkan sekarang. Tapi, aku juga khawatir dengan dampaknya terhadap neraca pembayaran dan stabilitas keuangan nasional. Aku rasa kita harus mencari keseimbangan antara memperluas investasi dengan menjaga keamanan ekonomi kita sendiri.

Aku juga penasaran bagaimana konsep family office bisa diatur sehingga tidak membebani APBN dan tetap transparan. Misalnya, bagaimana cara membuat skema pajak yang adil untuk orang superkaya? Tapi aku pikir itu perlu dibahas lebih lanjut dengan para ahli keuangan dan ekonomi agar kita bisa menemukan solusi yang tepat. πŸ€”
 
Gue pikir kalau nanti kampus-kampus swasta di Jakarta sih bisa jadi punya facility untuk menerima investor asing bukan? Dengan begitu, gue rasa tidak perlu dibebani APBN. Tapi, yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana mampu mengantisipasi dampaknya terhadap neraca pembayaran dan stabilitas keuangan nasional πŸ€‘.
 
Dalam hal ini, saya pikir Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa benar-benar membuat keputusan yang bijak. Banyak kalau dana APBN digunakan untuk pembangunan family office, itu akan seperti membiarkan investor global mengambil keuntungan dari rakyat Indonesia tanpa ada kontribusi apa pun dari mereka sendiri. Saya setuju dengan keputusannya bahwa DEN harus mencari pembiayaan sendiri dan tidak bergantung pada APBN.
 
gak percaya kenapa gak mau gunakan dana APBN buat pembangunan family office di Bali. kalau bisa aja diteruskan dari sisa pajak orang kaya nih. tapi aku paham kalau harus dibawa sendiri oleh DEN, tapi perlu diawasi ya πŸ•΅οΈβ€β™‚οΈ. gak ingin dulu ini menjadi celah baru buat money laundering dan apa aja. tambahan lagi, sekarang gampang banget menemukan cara untuk menghindari pajak, jadi kalau mau benar-benar bangun sendiri, bisa juga nih. tapi, aku masih percaya kalau bisa diatur dengan baik, family office bisa menjadi hal yang positif buat ekonomi kita πŸ“ˆ
 
aya pikir kalau governmen harus lebih bijak dalam menangani isu ini πŸ€”. pembangunan family office bisa membawa manfaat besar bagi ekonomi indonesia, tapi juga ada beberapa risiko yang patut diwaspadai 🚨. seperti dampaknya terhadap neraca pembayaran dan potensi money laundering πŸ€‘.

tapi, saya rasa governmen harus mencari solusi yang lebih transparan dan jujur πŸ’―. bukan hanya menolak penggunaan APBN, tapi juga membuat skema pajak yang lebih adil dan transparan untuk semua orang 😊. kalau demikian, maka banyak orang superkaya bisa menjadi kontributor pajak besar dan membantu pemerataan ekonomi 🌈.

saya harap governmen dapat membuat kebijakan yang bijak dan mempertimbangkan masalah-masalah yang ada πŸ’‘. pembangunan family office harus dilakukan dengan hati-hati dan disertai pengawasan ketat, agar tidak menjadi celah baru bagi praktik keuangan yang tidak transparan 🚫.
 
Makin serius aja nih dengan pernyataan Menkeu tentang pembangunan family office di Bali 🀯. Aku pikir kalau gampangnya mencari pembiayaan sendiri tanpa anggaran negara itu lumayan bijak. Tapi, aku juga khawatir kalau tidak ada pengawasan ketat bisa jadi menyebabkan money laundering atau pencucian uang yang bisa berpotensi merugikan negara πŸ€‘.

Aku setuju bahwa pembangunan family office dapat membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia, seperti meningkatkan arus investasi global dan lapangan kerja baru. Tapi, aku juga pikir penting untuk menemukan keseimbangan antara keamanan keuangan dengan kemampuan investor untuk berinvestasi secara mandiri πŸ“ˆ.

Dan aku juga terkesan kalau konsep skema bebas pajak yang diusulkan itu bisa jadi membuat negara kehilangan potensi penerimaan negara, terutama dari kalangan orang superkaya yang seharusnya menjadi kontributor pajak besar πŸ˜•. Aku harap Menkeu bisa menemukan solusi yang tepat untuk memastikan pembangunan family office tidak merugikan negara dan masyarakat 🀞
 
gak kayak masa lalu ya, kalau ada kemungkinan untuk membuat family office bisa bantu perekonomian Indonesia, tapi sekarang ini ada banyak keraguan tentang bagaimana caranya nih? meneh banget klo lihat apa yang harus dilakukan oleh Den. kalau mau tahu, kalau saya dulu pernah liat pembangunan villa di Bali, masih jauh dari kemajuan sekarang. tapi salah satu kekhawatiran yang utama, saya pikir ada keraguan tentang bagaimana cara investasi itu bisa tidak membawa dampak negatif ya? seperti apa dampaknya terhadap neraca pembayaran atau sistem pajak?
 
Mana kalau kita fokus pada kemacetan lalu lintas di Jakarta? 😩 Saya rasa pembangunan family office di Bali lebih fokus pada hal itu, ya... apalagi kalau ada yang ingin investasi ke Bali, jadi bisa naikin hajatan. Tapi siapa tahu, apa yang diutamakan itu aset atau penghasilan? πŸ€”
 
ini tapi apa sih logika buat menolak pembangunan family office di Bali? kalau kita mau jadi destinasi investasi global, gak usah lagi tergantung pada APBN aja. tapi sebaliknya kalau kita punya uang sendiri, bayangkan bisa bantu perekonomian lokal dan mendorong konsumsi lokal juga. tapi apa sih yang salah dengan menggunakan uang negara untuk hal ini?
 
Gak bisa dipungut pajak dari orang yang kaya banget, tapi apa salahnya ya... Mereka punya uang, kita punya tanggung jawab untuk pemerataan. Tapi kalau mau membangun family office di Bali, itu harus dilakukan dengan benar dan tidak menggunakan APBN. Kita harus waspada dengerin cerita mereka mengenai money laundering dan pencucian uang...
 
Gak bisa banget ya, kalau family office di Bali dibangun tanpa uang negara, itu akan jadi bagus. Karena kalau digunakan APBN, pasti akan banyak korupsi aja. Dan yang paling serius lagi, money laundering dan pencucian uang, itu harus diwaspadai dengan serius. Kalau bisa saja investor asing yang suka berinvestasi di Indonesia, itu pasti akan membawa manfaat positif bagi perekonomian kita. Tapi, kalau tidak hati-hati, investasi asing itu bisa jadi merugikan negara. Saya senang Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang berani mengambil keputusan ini. πŸ‘πŸ’‘
 
Makasih ya diceritain tentang family office di Bali 🀣. Kalau aku tidak salah, itu bukan mainan mainan kaya aja keluarga orang kaya bisa ngelola uangnya sendiri πŸ’Έ. Tapi, sepertinya ada masalah sederhana lagi yaitu bagaimana mencegah rakyat kecil dari nerasa ingin ngomong apalagi kalau banyak yang nggak punya uang πŸ˜‚.
 
Makasih ya, aku pikir ini galon-balon, pembangunan family office di Bali bisa membawa banyak manfaat, tapi kalau nanti dibebani oleh APBN, kayaknya tidak efisien. Kalau DEN harus mencari pengayaan sendiri, mungkin bisa lebih baik. Tapi, perlu diingat juga ada risiko big, seperti neraca pembayaran yang lemah dan money laundering...
 
kembali
Top