Presiden Nicolas Maduro, suami Cilia Flores, memiliki berbagai catatan khusus yang mencakup kontroversi besar selama masa kepemimpinannya di Venezuela. Dari sisi pertahanan keadilan pemerintahannya sebagai diktator hingga terjadinya inflasi dan krisis ekonomi, ada banyak kontroversi yang terkait dengan presiden tersebut.
Salah satu catatan khusus dari pemerintahan Maduro adalah kenaikan tingkat inflasi sebesar 130 ribu persen pada tahun 2018. Inflasi ini menyebabkan krisis ekonomi parah di negara Venezuela, hingga lebih dari 3 juta warga Venezuela memutuskan melakukan emigrasi sejak 2015.
Selain itu, pemerintahan Maduro juga dituduh melakukan sikap represi sistematis terhadap kaum oposisi. Laporan dari Human Right Watch menyebutkan bahwa lebih dari 270 orang menjadi tahanan politik dan dijebloskan ke penjara. Sekitar 19 juta orang lainnya tidak diperkenankan mengakses layanan kesehatan dan gizi yang memadai.
Pada tahun 2023, hakim Pengadilan Kriminal Internasional (ICG) mengizinkan kembali penyelidikan dugaan kejahatan kemanusiaan di Venezuela. Pada September 2023, Misi Pencarian Fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menemukan adanya pelanggaran HAM serius dengan pola perilaku sama seperti yang pernah terjadi sebelumnya dan termasuk sebagai kejahatan kemanusiaan.
Selain itu, pemerintahan Maduro juga dituduh melakukan kecurangan dalam pemilu Venezuela tahun 2018 dan 2024. Pada pemilu 2024, penghitungan suara menunjukkan pemenangnya adalah Edmundo Gonzalez dari pihak oposisi, namun Maduro tetap menyatakan diri sebagai pemenang tanpa merilis data perhitungan suara secara transparan.
Kontroversi terbaru dari Presiden Maduro adalah terlibat dalam terorisme narkoba. Tuduhan ini berakhir dengan penyerangan Caracas dan penangkapan Maduro beserta istrinya pada Sabtu (3/1/2026). Maduro, keluarga, dan kroninya menghadapi tuntutan hukum di New York, AS, terkait keterlibatan pada jaringan terorisme narkoba dan kepemilikan senjata.
Dengan demikian, Presiden Nicolas Maduro memiliki berbagai catatan khusus yang mencakup kontroversi besar selama masa kepemimpinannya di Venezuela.
Salah satu catatan khusus dari pemerintahan Maduro adalah kenaikan tingkat inflasi sebesar 130 ribu persen pada tahun 2018. Inflasi ini menyebabkan krisis ekonomi parah di negara Venezuela, hingga lebih dari 3 juta warga Venezuela memutuskan melakukan emigrasi sejak 2015.
Selain itu, pemerintahan Maduro juga dituduh melakukan sikap represi sistematis terhadap kaum oposisi. Laporan dari Human Right Watch menyebutkan bahwa lebih dari 270 orang menjadi tahanan politik dan dijebloskan ke penjara. Sekitar 19 juta orang lainnya tidak diperkenankan mengakses layanan kesehatan dan gizi yang memadai.
Pada tahun 2023, hakim Pengadilan Kriminal Internasional (ICG) mengizinkan kembali penyelidikan dugaan kejahatan kemanusiaan di Venezuela. Pada September 2023, Misi Pencarian Fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menemukan adanya pelanggaran HAM serius dengan pola perilaku sama seperti yang pernah terjadi sebelumnya dan termasuk sebagai kejahatan kemanusiaan.
Selain itu, pemerintahan Maduro juga dituduh melakukan kecurangan dalam pemilu Venezuela tahun 2018 dan 2024. Pada pemilu 2024, penghitungan suara menunjukkan pemenangnya adalah Edmundo Gonzalez dari pihak oposisi, namun Maduro tetap menyatakan diri sebagai pemenang tanpa merilis data perhitungan suara secara transparan.
Kontroversi terbaru dari Presiden Maduro adalah terlibat dalam terorisme narkoba. Tuduhan ini berakhir dengan penyerangan Caracas dan penangkapan Maduro beserta istrinya pada Sabtu (3/1/2026). Maduro, keluarga, dan kroninya menghadapi tuntutan hukum di New York, AS, terkait keterlibatan pada jaringan terorisme narkoba dan kepemilikan senjata.
Dengan demikian, Presiden Nicolas Maduro memiliki berbagai catatan khusus yang mencakup kontroversi besar selama masa kepemimpinannya di Venezuela.