Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menurutkan beberapa kawasan industri yang masuk dalam proyek strategis nasional pada tahun 2023, namun penerusnya, Presiden Prabowo Subianto, telah mewajibkan sebanyak 44 kawasan industri tersebut untuk menjadi bagian dari proyek strategis nasional.
Menurut sumber-sumber dekat dengan Kementerian Perindustrian, 44 kawasan industri yang terpilih akan mendapatkan sumbangan dana sebesar Rp 40 triliun untuk mengembangkan infrastruktur dan teknologi di setiap lokasi tersebut. Sumbangan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan industri di setiap lokasi tersebut, sehingga lebih kompetitif di pasar nasional dan internasional.
Beberapa kawasan industri yang terpilih termasuk beberapa area di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kawasan-kawan ini akan mendapatkan sumbangan dana untuk mengembangkan infrastruktur, seperti jaringan listrik, air, dan transportasi, serta untuk meningkatkan kemampuan industri melalui penelitian dan pengembangan teknologi.
Pemerintah berharap bahwa proyek strategis nasional ini dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan lapangan kerja baru bagi warga negara Indonesia. Namun, beberapa kritikus telah menuduh pemerintah Prabowo Subianto tidak transparan dalam proses seleksi kawasan industri yang terpilih, sehingga masih banyak pertanyaan tentang bagaimana kewenangan dan mekanisme proyek ini diatur.
Menurut sumber-sumber dekat dengan Kementerian Perindustrian, 44 kawasan industri yang terpilih akan mendapatkan sumbangan dana sebesar Rp 40 triliun untuk mengembangkan infrastruktur dan teknologi di setiap lokasi tersebut. Sumbangan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan industri di setiap lokasi tersebut, sehingga lebih kompetitif di pasar nasional dan internasional.
Beberapa kawasan industri yang terpilih termasuk beberapa area di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kawasan-kawan ini akan mendapatkan sumbangan dana untuk mengembangkan infrastruktur, seperti jaringan listrik, air, dan transportasi, serta untuk meningkatkan kemampuan industri melalui penelitian dan pengembangan teknologi.
Pemerintah berharap bahwa proyek strategis nasional ini dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan lapangan kerja baru bagi warga negara Indonesia. Namun, beberapa kritikus telah menuduh pemerintah Prabowo Subianto tidak transparan dalam proses seleksi kawasan industri yang terpilih, sehingga masih banyak pertanyaan tentang bagaimana kewenangan dan mekanisme proyek ini diatur.