Presiden Prabowo Subianto Tegaskan Pada Kebijakan Cukai yang Stabil, Industri Tidak Terpaksa Naik Harga
Jakarta, 10 Februari 2025 - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) melalui Kabinet Jokowi-MAKINOM menyatakan kebijakan yang stabil terkait dengan cukai rokok. Dalam pernyataan tersebut, presiden menekankan bahwa pemerintah tidak akan mendorong industri rokok untuk meningkatkan harga.
"Kebijakan kami berfokus pada peningkatan pendapatan bagi pemilik usaha kecil dan menengah, sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk menghadapi perubahan pasar," kata Wakil Presiden Mahfud MD dalam rapat terbuka di Istana Negara, Senin (9/2/2025).
Wakil Presiden juga menyatakan bahwa pemerintah akan terus mendorong pengembangan industri rokok yang berorientasi pada kualitas dan keamanan. Dalam hal ini, pemerintah telah meluncurkan program terkait dengan peningkatan standar kualitas rokok dan menghormati keputusan masyarakat terkait dengan larangan konsumsi rokok.
Menurut data BPS, pada tahun 2024, industri rokok di Indonesia mencatatkan penjualan yang stabil dan meningkat dari sekitar Rp 6 triliun menjadi lebih dari Rp 7 triliun. Namun, perubahan harga rokok masih menjadi kekhawatiran bagi masyarakat.
"Kita tidak ingin pemerintah menekankan kebijakan yang akan mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan," kata Menteri Kehutanan dan Perumahan Rakyat (MH), Prof. Dr. I Gede Sri Lera, dalam upacara peresmian kantor Cabang Pusat Badan Penyedia Layanan Geologi Pertambangan dan Wilayah di Denpasar, Bali.
Menteri MH juga menyatakan bahwa pemerintah akan terus memantau kebijakan rokok dan melakukan evaluasi yang tepat agar tidak ada dampak negatif bagi masyarakat.
Jakarta, 10 Februari 2025 - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) melalui Kabinet Jokowi-MAKINOM menyatakan kebijakan yang stabil terkait dengan cukai rokok. Dalam pernyataan tersebut, presiden menekankan bahwa pemerintah tidak akan mendorong industri rokok untuk meningkatkan harga.
"Kebijakan kami berfokus pada peningkatan pendapatan bagi pemilik usaha kecil dan menengah, sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk menghadapi perubahan pasar," kata Wakil Presiden Mahfud MD dalam rapat terbuka di Istana Negara, Senin (9/2/2025).
Wakil Presiden juga menyatakan bahwa pemerintah akan terus mendorong pengembangan industri rokok yang berorientasi pada kualitas dan keamanan. Dalam hal ini, pemerintah telah meluncurkan program terkait dengan peningkatan standar kualitas rokok dan menghormati keputusan masyarakat terkait dengan larangan konsumsi rokok.
Menurut data BPS, pada tahun 2024, industri rokok di Indonesia mencatatkan penjualan yang stabil dan meningkat dari sekitar Rp 6 triliun menjadi lebih dari Rp 7 triliun. Namun, perubahan harga rokok masih menjadi kekhawatiran bagi masyarakat.
"Kita tidak ingin pemerintah menekankan kebijakan yang akan mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan," kata Menteri Kehutanan dan Perumahan Rakyat (MH), Prof. Dr. I Gede Sri Lera, dalam upacara peresmian kantor Cabang Pusat Badan Penyedia Layanan Geologi Pertambangan dan Wilayah di Denpasar, Bali.
Menteri MH juga menyatakan bahwa pemerintah akan terus memantau kebijakan rokok dan melakukan evaluasi yang tepat agar tidak ada dampak negatif bagi masyarakat.