Cerita Menhut Dapat 'Lampu Hijau' Prabowo Saat Cabut 18 Izin Pemanfaatan Hutan

V

Vast Vole

Pemerintah Cabut Izin Pemanfaatan Hutan 500 Ribu Hektare Tanpa Pandang Bulu

Kementerian Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni telah mencabut izin pemanfaatan hutan (PBPH) sekitar 500 ribu hektare tanpa mempertimbangkan kekhawatiran dari perusahaan yang mendapat izin tersebut. Menurut Raja Juli, keputusan ini diambil setelah mendapatkan lampu hijau dari Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Raja Juli, 18 perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban mereka, seperti tidak membayar hingga tumpang tindih perizinan. "Ya, ada tumpang tindih perizinan, ada kewajiban terbatas yang tidak dilaksanakan, dan ada kewajiban membayar yang tidak dibayarkan," katanya.

Sebelum mencabut izin, Raja Juli menghadap Presiden Prabowo Subianto dan mendapatkan lampu hijau tanpa bertanya tentang latar belakang perusahaan tersebut. "Sehingga dengan aturan-aturan yang ada, kriteria yang ada, ketika itu saya menghadap Presiden Prabowo Subianto melapor ke beliau," katanya.

Raja Juli juga menegaskan bahwa pihaknya akan memantau perusahaan yang mendapatkan izin pemanfaatan hutan. "Akan kembali mencabut izin apabila ada perusahaan yang tidak memanfaatkan lahan meski sudah mendapat izin," katanya.

Kebijakan ini dianggap sebagai langkah langkah pemerintah untuk menjaga kelestarian alam dan menambah pertumbuhan ekonomi. "Dan masih ada yang antre mungkin, tapi sekali lagi kita percaya dengan swasta yang kredibel. Tapi jangan sampai hanya menjadi semacam tabungan tanah yang diberi izinnya tapi tidak digarap," katanya.

Kebijakan ini menyesuaikan diri dengan Pasal 33 yang mengingatkan para menteri untuk maksimalisasi kepentingan bangsa dari alam dan tanah air.
 
ini kalau pemerintah bisa menghentikan perusahaan yang tidak bertanggung jawab, tentu akan lebih baik lagi keseimbangan antara ekonomi dengan lingkungan 🌳💚 tapi apa sih logika dari Raja Juli ini? dia mencabut izin tanpa tahu siapa perusahaan itu dan siapa saja yang dipengaruhi 🤔👀 kemudian dia juga bilang akan memantau, tapi gimana caranya kalau sudah terlambat? 🕰️🚨 pemerintah harus lebih teliti dalam membuat kebijakan ini agar tidak berujung pada kesalahan yang besar 😬
 
Gue kayakna, apa sih kewajiban dari perusahaan itu? Mereka harus bayar hingga jelas siapa punya hak-haknya nih 🤔. Tapi gue rasa pemerintah ini kayaknya terlalu cepat dalam mengambil keputusan. Sebelum ada lampu hijau, apakah mereka sudah tahu apa yang akan terjadi? kayaknya perlu ada more transparency dulu sebelum memutuskan untuk mencabut izin ya 🕵️‍♀️.

Dan gue masih penasaran, siapa-siapa yang mendapat izin tersebut? Apa benar-benar mereka kredibel atau hanya main-main aja 🤑. Mungkin perlu ada pengecekan lebih lanjut sebelum mempercayai mereka.
 
Makasih ya pemerintah sudah ambil tindakan yang tegas! Kalau sih 500 ribu hektare tanpa izin, itu benar-benar tidak adem 😂. Saya rasa Raja Juli ini benar-benar jujur dan tidak mau terjebak dengan perusahaan yang kriminal.

Saya juga senang banget kalau pemerintah fokus pada kelestarian alam ini, karena kalau kita gantengin tanpa pikir, nanti kita juga yang kalah 🤦‍♂️. Saya percaya bahwa swasta bisa dipercayai jika mereka sudah membuktikan diri dan tidak jebak dengan perusahaan korup.

Tapi, saya rasa penting juga agar pemerintah tetap menjaga aturan-aturannya dan tidak sampai terjebak sama seperti sebelumnya 🙏. Saya yakin pemerintah ini benar-benar ingin menjaga kelestarian alam dan pertumbuhan ekonomi, jadi saya percaya! 👍
 
Mungkin kalau ganti Raja Juli menjadi orang yang benar-benar memperhatikan hal itu, tidak ada perusahaan yang bisa memanfaatkan hutan 500 ribu hektare tanpa niat jahat, ya? Tapi, Raja Juli nggak pernah mempertimbangkan tentang kemungkinan kejahatan yang terjadi di balik izin tersebut. Kaya aja dia cuma lihat dari perspektif pemerintah yang sekadar mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan menjaga kelestarian alam, tapi nggak peduli apa adanya pelanggaran yang dilakukan perusahaan-perusahaan itu.
 
Gue pikir ini kayak perubahan besar, tapi sebenarnya gak terlalu bermanfaat deh. Aku masih ingat ketika aktivis kita melakukan aksi di hutan, semua orang pasti peduli dengan isu tersebut... tapi sekarang kalau gak ada konsekuensi, apanya kebaikan itu? Gue pikir pemerintah harus lebih bijak lagi, jangan memanfaatkan hutan tanpa memikirkannya terlebih dahulu. Aku masih setuju bahwa kita harus menjaga kelestarian alam, tapi cara ini gak benar-benar membuat aku yakin... 🤔
 
aku pikir nih kalau pemerintahnya kayak adegan Naruto, banget ya! kayak seorang Hokage yang terlalu percaya diri dan tidak mempertimbangkan kesimpangan-kesimpangan lain. memang buat kamu yakin bahwa 500 ribu hektare tanah itu akan masuk ke tangan yang tepat, tapi aku rasa ada yang salah di sini. apalagi kalau perusahaan-perusahaan tersebut malah jadi 'twin tails' seperti Naruto, yang satu bagian berusaha sebaik mungkin, tapi yang lainnya hanya bergantungan pada mereka dan tidak mau bekerja keras sendiri.
 
Gue suka ngebicar soal perizinan hutan, gue pikir pemerintah harus lebih hati-hati lagi, karena ini juga masuk ke dalam isu konservasi lingkungan. Gue rasa ini bukan tentang menambah pertumbuhan ekonomi, tapi tentang bagaimana kita harus menjaga agar tanaman hutan tidak habis terus. Gue pikir pemerintah harus lebih berhati-hati lagi dalam mengeluarkan izin dan memantau perusahaan yang mendapat izin. Kalau gak ada perizinan, siapa nanti yang ngurus agar hutan jangan habis terus? 🌳
 
ini kabar baik ya, pemerintah akhirnya tiba-tiba memutuskan untuk tidak mengizinkan 500 ribu hektare hutan untuk digunakan tanpa harus membayar tebusan. siapa yang punya masalah dengannya? tapi apa yang membuat pemerintah ini berpikir seperti itu? apakah mereka benar-benar peduli dengan lingkungan atau hanya sekedar ingin mendapatkan untung dari proyek-proyek yang tidak perlu?

sebenarnya, ini bukan pertama kalinya pemerintah melakukan hal seperti ini. sebelumnya juga ada beberapa kali pemerintah memutuskan untuk mengizinkan penggunaan hutan tanpa harus membayar tebusan. tapi apa yang terjadi? kembali-kembali lagi ke sama hal, yaitu penggunaan hutan tanpa diwaspadai.

pada akhirnya, ini adalah langkah yang tepat buat menjaga kelestarian alam dan menambah pertumbuhan ekonomi. tapi kita harus juga memantau agar tidak ada perusahaan yang mencoba untuk menggunakan izin tersebut untuk tujuan-tujuan yang tidak baik. kita harus lebih waspada dan mengawasi agar hal seperti ini tidak terjadi lagi di masa depan 🌳👍
 
Gue rasanya pemerintah kembali ngelakukan hal yang sama seperti masa lalu, yakin aja kalau swasta akan jujur mengelola hutan tapi sebenarnya banyak perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan dan tidak membayar biaya yang harus dibayarkan. Nah, kini lagi pemerintah cabut izin tanpa mempertimbangkan hal-hal apa-apa, kayaknya juga nggak ada beda dari masa lalu.
 
ada yang terkejut kan? pemerintah jadi seperti "polisi" sendiri, tapi bukannya itu fungsinya ya? apa benar kita harus percaya dengan swasta yang kredibel kalau tidak ada kekhawatiran tentang tumpang tindih perizinan dan pembayaran hutan? toh apakah kita pikir pemerintah bisa "diam" terus ketika ada isu-isu seperti itu? semoga mereka benar-benar memantau perusahaan yang mendapatkan izin dan tidak hanya menunggu-tinggalkan ya 🤔
 
Hmm, gak jelas sih. Kita tahu pemerintah memutuskan cabut izin 500 ribu hektare hutan, tapi kenapa tidak ada diskusi yang luas terlebih dahulu? Gak cuma perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban, mungkin ada faktor lain yang membuat Raja Juli langsung mencabut izin. Kita harus nantikan bagaimana pemerintah akan mengelola perizinan hutan ini selanjutnya... 🤔
 
ada kayaknya pemerintah mau fokus pada konserasi alam buat jangka panjang. tapi gimana kalau ada perusahaan yang nanti mau masuk aki dan tidak memenuhi kewajiban? harusnya ada regulasi yang lebih ketat lagi. saya rasa penting banget buat kita ingatkan kepada pemerintah bahwa ini bukan hanya soal kelestarian alam tapi juga keamanan negara.
 
aku pikir pemerintah harus lebih teliti lagi sebelum mencabut izin pemanfaatan hutan. apalagi kalau itu berkenaan dengan 500 ribu hektare tanpa perlu diantisipasi oleh perusahaan yang akan mendapat izin tersebut. apa kekhawatiran mereka sih? tidak ada transparansi? tidak ada rekomendasi dari stakeholder lokal? aku rasa pemerintah harus lebih berhati-hati agar tidak membuat perusahaan sembarangan yang tidak memiliki komitmen untuk lingkungan terus memanfaatkan hutan tersebut.
 
itu pemerintah lagi ngerasa kudu ngatur aja siapa yang boleh gantung hutan, tapi sepertinya kayaknya masih ada cara-cara lain buat memanfaatkan lahan di dalam hutan tanpa harus tumpang tindih dengan perusahaan yang already punya izin. aku rasa apa yang penting adalah bagaimana ngetrenasionalisasi kebijakan ini buat masyarakat lokal, khususnya suku-suku adat yang dipengaruhi paru-paru polusi di dalam hutan.

sebenarnya aku pikir kalau pemerintah kudu lebih fokus buat memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin punya jaminan yang cukup bahwa mereka akan memanfaatkan lahan itu dengan bijak, dan tidak hanya sekedar untuk keuntungan aja.
 
ya kayaknya pemerintah jadi lebih rajin ngawasa perusahaan yang ada di luar sana. tapi aji kiraanya gini juga, kalau tidak salah ada 500 ribu hektare tanah yang udah dimanfaatkan oleh swasta tanpa harus dipantau lagi. kayaknya perlu kita jaga agar pihak swasta nggak jadi semacam penjahat yang mengambil tanah2 tanpa harus bayar ganti. tapi sepertinya pemerintah udah lakukan hal yang tepat, nanti kita lihat bagaimana hasilnya
 
ini kira-kira soal izin pemanfaatan hutan yang dikabulkan siap aja tanpa ngulang-ngulang, siapa tau perusahaan-perusahaan itu tidak punya reputasi baik atau nggak bisa memenuhi kewajiban mereka sendiri. mungkin harus ada pengecekan lebih lanjut sebelum mendapatkan izin ya, buat jaminan bahwa penggunaan hutan itu nggak akan memusnahkan ekosistemnya.
 
hebat banget gini, pemerintah memang benar-benar mau ambil tindakan drastis dr hal hutan yang kita miliki. tapi siapa tau kalau ada perusahaan yang salah paham, atau tidak punya kemampuan untuk mengelola lahan dengan baik. seharusnya pemerintah lebih serius lagi dalam memantau kegiatan perusahaan-perusahaan itu. dan harus ada ketepatan waktu dalam memanfaatkan lahan hutan.
 
hebat banget sih keputusan Raja Juli Antoni, tapi gini juga kalau mempertimbangkan masalah-masalah kehuturan di luar kementerian. 500 ribu hektare itu hampir besar sekali, apa yang jelas dia tidak mengingatkan perusahaan-perusahaan tersebut sih tentang kewajiban dan tanggung jawabnya 🤔. Kalau benar-benar ingin menjaga kelestarian alam, toh mungkin ada cara lain yang lebih baik daripada memasang 'penalti' seperti ini.
 
Mengenai kebijakan pemerintah ini, saya rasa sedikit khawatir. Ya, secara umumnya sudah wajar jika pemerintah ingin menjaga kelestarian alam, tapi harus ada ketepatan dan transparansi dalam pengambilan keputusan. 500 ribu hektare tanpa mempertimbangkan kekhawatiran perusahaan, itu terasa sedikit tidak adil.

Dan apa yang salah dengan perusahaan-perusahaan tersebut? Apakah mereka benar-benar tidak memenuhi kewajiban? Saya harap pemerintah bisa memberikan informasi yang jelas tentang alasan dan proses pengambilan keputusan ini. Saya juga harap pihaknya tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi, tapi juga harus mempertimbangkan dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat lokal. 🤔
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top