Pemerintahan Prabowo-Gibran belum dapat memenuhi janji reformasi sektor keamanan. Berdasarkan survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS), kinerja TNI-Polri masih jauh dari yang diharapkan. Menurut Peneliti Hukum CELIOS, Muhammad Saleh, nilai Polri mencapai 2 dari 10, sedangkan TNI hanya 3 dari 10. Survei tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum buruk atau sangat buruk, dan pemberantasan korupsi tidak efektif.
Desakan besar untuk melakukan reformasi menyeluruh dan pergantian terhadap Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo karena kepercayaan publik terhadap institusi Polri sangat rendah. Saleh mengatakan bahwa Polri dan TNI masih bekerja dengan logika represi, bukan hukum.
Dalam peristiwa demonstrasi Agustus-September 2025, terdapat 960 orang termasuk 265 anak ditetapkan tersangka, banyak yang ditangkap tanpa bukti, disiksa, dan dibungkam lewat stigma 'anarko' dan 'makar'. Ini menunjukkan bahwa supremasi hukum belum menjadi prioritas dalam satu tahun pertama pemerintahan.
Desakan besar untuk melakukan reformasi menyeluruh dan pergantian terhadap Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo karena kepercayaan publik terhadap institusi Polri sangat rendah. Saleh mengatakan bahwa Polri dan TNI masih bekerja dengan logika represi, bukan hukum.
Dalam peristiwa demonstrasi Agustus-September 2025, terdapat 960 orang termasuk 265 anak ditetapkan tersangka, banyak yang ditangkap tanpa bukti, disiksa, dan dibungkam lewat stigma 'anarko' dan 'makar'. Ini menunjukkan bahwa supremasi hukum belum menjadi prioritas dalam satu tahun pertama pemerintahan.