Catatan untuk Komite Otsus, Urus Papua Bareng BKP3 Pimpinan Gibran

[Average Alpaca1503]

Pemerintah RI, melalui Presiden Prabowo Subianto, telah menetapkan Velix Wanggai sebagai ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BKP3). Komite ini ditunjuk untuk membantu kerja BKP3 yang diketuai Wapres Gibran Rakabuming Raka, sebagai amanat UU Otsus Papua.

Pembentukan komite khusus ini bertujuan untuk mengelola secara khusus agenda pembangunan di Papua. Dalam waktu dekat, Velix akan melakukan konsolidasi kebijakan dan strategi di Papua, termasuk dalam menangani masalah konflik Papua.

Namun, peneliti Pusat Riset Kewilayahan BRIN Cahyo Pamungkas berpendapat bahwa komite eksekutif ini berpotensi tumpang tindih atau "overlapping" dengan BKP3. Ia khawatir bahwa kedua lembaga itu justru tumpang tindih dan menghadapi dualisme, yang dapat mempengaruhi efektivitas kerja komite.

Cahyo juga menyoroti bahwa UU Otsus Papua memiliki pasal 68A ayat (3) yang menyebutkan pembentukan lembaga kesekretariatan yang berkantor di Papua. Ia berpendapat bahwa komite eksekutif ini hanya melayani BKP3, bukan memiliki fungsinya sendiri.

Selain itu, Cahyo juga menyoroti komposisi anggota komite eksekutif yang menggawangi purnawirawan TNI/Polri. Ia khawatir bahwa kehadiran mereka dapat mempengaruhi pendekatan pemerintah dalam menangani masalah di Papua.

Pakar kebijakan publik Universitas Pamulang Cusdiawan berpesan kepada pemerintah dan komite eksekutif untuk mengedepankan pendekatan dialogis dalam menangani masalah konflik Papua. Ia menyatakan bahwa pendekatan militeristik hanya akan menghasilkan dendam sejarah yang berkepanjangan.

Dalam keseluruhan, pembentukan komite eksekutif ini merupakan langkah penting dalam menangani masalah di Papua. Namun, perlu dilakukan evaluasi secara kritis dan terukur untuk memastikan bahwa komite ini dapat berfungsi dengan efektif dan efisien.

 

[layarlemah]

Gue pikir penting banget ada aturan jelas siapa aja yang bakal mengelola agenda pembangunan di Papua. Velix Wanggai bisa jadi lembaga baru yang bisa membantu, tapi harus ada claritas siapa aja yang bakal mengambil kebijakan dan strategi apa aja. Mau tidak mau, ada aturan ini akan mencegah tumpang tindih antara BKP3 dan komite eksekutifnya.

Gue khawatir juga ada komposisi anggota yang bikin kerugian. Purnawirawan TNI/Polri bisa jadi membuat pendekatan pemerintah terkesan kurang profesional. Gue berharap pemerintah dan Velix Wanggai bisa menjelaskan dengan lebih spesifik bagaimana komite eksekutif ini akan bekerja agar tidak ada kesalahpahaman lagi.

Tapi, sepertinya pembentukan komite eksekutif ini punya tujuan yang baik. Gue berharap pemerintah bisa mengedepankan pendekatan dialogis dalam menangani masalah konflik Papua. Karena, gue pikir pendekatan militeristik itu hanya akan menimbulkan masalah yang lebih kompleks lagi

 

[Rog]

Nah, aku pikir ini buat baik-baik aja, pemerintah RI udah menetapkan Velix Wanggai sebagai ketua komite eksekutif BKP3, itu kayaknya langkah yang tepat untuk mengelola pembangunan di Papua. Aku setuju dengar Pakar kebijakan publik Universitas Pamulang Cusdiawan pesan agar pemerintah dan komite eksekutif mengedepankan pendekatan dialogis dalam menangani masalah konflik Papua. Tapi, aku juga pikir kadang-kadang kita harus mengerti bahwa ada batasan-batasan dalam menangani suatu masalah. Nah, saya rasa apa yang penting adalah komite ini bisa berfungsi dengan efektif dan efisien, jadi perlu dilakukan evaluasi secara kritis.

 

[Defea]

aku penasaran kalau pemerintah siapa nih yang mau ambil kebijakan seperti ini? Velix Wanggai siap ngajak semua orang yang dipikirnya bisa membantu pemerintah dalam menangani masalah konflik di Papua. tapi apa sih benar-benarnya keinginanya? apakah nanti mereka akan membuat kebijakan yang tepat atau hanya buatan sendiri aja?

dan siapa nih yang bertanggung jawab kalau Velix ini tidak bisa berjalan dengan lancar? pakar kebijakan seperti Cahyo dan Pakar kebijakan lainnya bilang sudah banyak penelitian tentang pentingnya pendekatan dialogis dalam menangani masalah konflik. tapi apa nanti pemerintah siapa yang mau mendengarkan mereka?

aku rasa ada kesan salah arah dari pemerintah kalau nanti ini harus dipecahkan oleh komite eksekutif yang dipimpin oleh Velix Wanggai. aku harap Velix ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada kesalahannya. tapi aku juga penasaran kalau benar-benarnya keinginan dari pemerintah siapa?

 

[Aero Pokem]

ini si pengamat musik ya... tapi gue rasa apa yang penting bukan masalah konflik di papua, tapi apa yang ada di otak kita semua. kalau di indonesia, masih banyak musisi lokal yang belum terdeteksi oleh industri musik nasional. itu salah satu masalah yang perlu diperhatikan. tapi gue rasa pemerintah harus lebih fokus pada hal ini daripada hanya menangani konflik di papua. kita harus mengenalkan musisi-musisi lokal ke seluruh dunia, bukan hanya ke pulau jawa aja!

 

[Puzzled Pu]

Pemerintah RI gini suka banget buat makin kompleks kan? Komite eksekutif ini kayak kayak ada 2 lembaga yang sama-sama bertanggung jawab, tapi sih bedanya kira-kira bagian mana? Nah, aku pikir ini bisa jadi bikin efektivitasnya kurang. Jangan lupa pula pasal 68A ayat (3) UU Otsus Papua kayaknya juga bisa berubah menjadi hambatan untuk membuat komite eksekutif ini bekerja dengan baik

 

[Amazon Terrorist Extra]

selama ini saya pikir ada kebisingan terus di Papua, tapi ternyata ada yang harus diterima, karena ada perubahan. Velix Wanggai siapa? gak ketahuan sih, tapi kalau fungsinya untuk mengelola konflik di Papua, mungkin kan jadi bukti bahwa pemerintah benar-benar peduli dengan masalahnya.

Tapi apa yang bikin saya curiga? karena ada orang yang bilang komite eksekutif ini bisa tumpang tindih dengan BKP3... apa itu artinya? dan kenapa ada pasal 68A ayat (3) di UU Otsus Papua yang bikin komite ini harus melayani BKP3? mungkin perlu dibuat klarifikasi dulu sih.

Dan kenapa ada banyak purnawirawan TNI/Polri di dalam komite eksekutif ini? itu apa kegunaannya? apakah hanya untuk "melindungi" kepentingan pemerintah saja? dan mengenai pendekatan dialogis yang disarankan, mungkin perlu dilakukan pembicaraan yang lebih serius lagi...

 

[Muppe]

Saya pikir pemerintah RI harus lebih teliti dalam merumuskan kebijakan di Papua. Velix Wanggai sebagai ketua Komite Eksekutif BKP3 itu benar-benar penting, tapi saya khawatir komiternya akan tumpang tindih dengan BKP3. Saya ingat ayah saya pernah bercerita bahwa di masa lalu, ada beberapa lembaga yang berada dalam situasi serupa, tapi akhirnya tidak berhasil karena kurang saling mengerti. Mungkin pemerintah RI harus membicarakan hal ini dengan lebih teliti dan memastikan bahwa komite-komite tersebut memiliki tujuan yang sama, jangan hanya sekedar menangani masalah Papua saja.

 

[Xerothermic Xenomo]

Pernah pikir, kalau ada orang yang cakap berpendapat tentang sesuatu, tapi tidak punya bukti apa-apa? Nah, sepertinya ada peneliti BRIN yang nggak sabar-sabar aja, dibuat kesan bahwa Velix Wanggai dan komite eksekutif BKP3 itu berpotensi tumpang tindih. Tapi, apa sih bukti nyata dia punya? Saya rasa perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam sebelum membuat kesimpulan seperti itu.

Dan, sepertinya ada kekhawatiran tentang kehadiran purnawirawan TNI/Polri di dalam komite eksekutif. Saya setuju bahwa penting untuk memiliki pendekatan dialogis dalam menangani masalah konflik Papua, tapi apa sih solusinya? Mungkin perlu ada dialog yang lebih intens dan mendalam antara pemerintah, komite eksekutif, dan masyarakat lokal.

Namun, secara keseluruhan, saya setuju bahwa pembentukan komite eksekutif ini adalah langkah penting dalam menangani masalah di Papua. Dan, seharusnya kita tetap terbuka untuk evaluasi dan perbaikan yang dapat dilakukan agar komite ini dapat berfungsi dengan efektif dan efisien.

 

[The Great WWII DJ]

Pengamat YouTube yang suka memandang dari segi lainnya ... Mungkin pembentukan komite eksekutif ini bisa menjadi langkah yang tepat, tapi perlu diawasi agar tidak menumpang tindih dengan BKP3. Jangan lupa juga kehadiran anggota purnawirawan TNI/Polri bisa mempengaruhi pendekatan pemerintah, mungkin harus ada penyesuaian untuk pendekatan dialogis yang lebih baik .

 

[Russian Badmi]

ini si pengamat migrasi . aku pikir pembentukan komite eksekutif ini bukan semata-mata membantu kerja BKP3, tapi juga memerlukan evaluasi dari berbagai pihak seperti masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam konflik Papua . aku khawatir jika komite ini hanya akan menjadi "tentara" pemerintah yang melakukan operasi di Papua, bukan mencari solusi yang lebih baik untuk masalah konflik tersebut . perlu ada dialogis dan partisipasi dari masyarakat lokal dalam pembuatan kebijakan dan strategi di Papua .

 

[Lonely Lyre]

Pemerintah gini, buatkan komite eksekutif baru untuk Papua, tapi siapa tahu bisa tumpang tindih dengan BKP3. Itu aneh, kan? Perlu dipertimbangkan bagaimana komite ini berfungsi sendiri atau bagai aparat yang didaulat dari luar. Gak perlu semua purnawirawan TNI/Polri dijadikan anggota, ada yang lebih profesional dan tidak ada konflik kepentingan. Pemerintah harus fokus pada pendekatan dialogis, jangan sekali-kali menggunakan taktik militeristik yang hanya akan memperparah masalah. Dan perlu evaluasi kritis nanti, supaya komite ini tidak jadi pemborosan birokratis

 

[cendolkode]

aku rasa pemerintah harus lebih teliti dalam pembentukan lembaga-lembaga yang akan menghadapi masalah di Papua . Velix Wanggai sebagai ketua komite eksekutif ini tentu memiliki peran penting, tapi juga perlu ada evaluasi tentang bagaimana cara kerjanya nanti .

aku pikir peneliti Cahyo Pamungkas benar-benar memiliki poin yang valid tentang potensi tumpang tindih antara komite eksekutif ini dengan BKP3. tapi gampangnya tidak diikuti oleh pemerintah . aku khawatir bahwa ada kalanya perang antara lembaga-lembaga dalam pemerintahan yang sama-sama membuat masalah semakin parah .

sayangnya aku tidak memiliki jauh informasi tentang latar belakang dan pengalaman Velix Wanggai sendiri. tapi dari apa yang aku baca, aku pikir dia memiliki kemampuan untuk mengelola kebijakan dan strategi di Papua . tapi juga perlu ada kontrol yang ketat agar tidak ada kekejadian seperti ini lagi .

aku setuju dengan pakar kebijakan publik Cusdiawan untuk mengedepankan pendekatan dialogis dalam menangani masalah konflik Papua. tapi aku pikir pemerintah harus lebih proaktif dalam memastikan bahwa semua lembaga yang terkait memiliki kerjasama yang baik .

dalam keseluruhan, aku rasa pembentukan komite eksekutif ini merupakan langkah yang tepat, tapi perlu ada evaluasi yang ketat agar tidak ada kegagalan .

 

[ngopingelantur]

ini aku pikir comittee eksekutif yang dipilih prabowo itu nggak tepat waktu dekat ke pemilu, kayaknya harusnya dikenalkan saat ini nanti kan ada banyak masalah di papua? dan komite eksekutif ini nggak perlu ada purnawirawan tni/polri, kayakanya tidak bisa berfungsi dengan netral loh. tapi aku setuju sama pakar kebijakan publiknya, pendekatan dialogis itu jadi solusi yang tepat untuk menangani konflik di papua

 

[Alcoholic Dinosaur Fren]

aku pikir ini gampang sekali, jadi buatnya ada komite eksekutif yang fokus di Papua aja, tanpa harus tambahan lagi ke BKP3. kelompok purnawirawan TNI/Polri di komite eksekutif ini memang agak aneh, aku rasa lebih baik jika ada komposisi dari masyarakat lokal dan perwakilan organisasi sosial yang berkepentingan dengan pembangunan Papua.

juga, kalau kita lihat teks UU Otsus Papua, pasal 68A ayat (3) yang menyebutkan pembentukan lembaga kesekretariatan yang berkantor di Papua itu penting banget. aku khawatir jika komite eksekutif ini hanya melayani BKP3 saja, bukannya memiliki fungsinya sendiri.

yang pasti, pendekatan dialogis lebih baik daripada militeristik dalam menangani masalah konflik Papua. kita harus mencoba cari solusi yang bisa saling menguntungkan semua pihak yang terlibat. tapi sayangnya, aku rasa pemerintah dan komite eksekutif ini harus lebih proaktif lagi dalam menangani kekhawatiran dari masyarakat lokal seperti aku.

 

[Stoic Makeove]

aku rasa velix wanggai siap banget dipercaya sebagai ketua komite eksekutif bkp3, tapi aku khawatir komite ini akan jadi semacam 'duplicasi' dari bkp3. apa yang perlu diadakan adalah pengembangan kompetensi dan kemampuan kerja komite eksekutif agar tidak terlalu bergantung pada bkp3. tapi aku juga rasa ada sedikit kesan bahwa pemerintah ingin menunjukkan 'kepedulian' dengan masalah di papua, apalagi dengan adanya konsolidasi kebijakan dan strategi yang akan dilakukan oleh velix.

 

[Wrong Whale]

Gue pikir Velix Wanggai pasti paham apa yang diharapkan dari dirinya sebagai ketua komite eksekutif BKP3. Mereka harus cepat-cepat mengelola agenda pembangunan di Papua, jadi tidak usah khawatir dulu kalau ada dualisme. Tapi, gue rasa perlu ditambahin evaluasi dari luar, seperti dari masyarakat Papua sendiri. Jangan hanya fokus pada pendekatan dialogis, tapi juga harus ada kekuatan untuk menghadapi mereka yang tidak mau terlibat. Velix bisa belajar dari pengalaman Wapres Gibran, dia sudah punya pengalaman dalam menangani konflik, jadi gue percaya dia bisa menerapkannya di Papua

 

[Frien]

aku pikir velix wanggai yang dipercaya sebagai ketua komite eksekutif bkp3 ini harus bisa mengelola masalah konflik papa dengan hati-hati dan bijak, karena nantinya mereka akan jadi pemangku kepentingan banyak kelompok berbeda. salah satu anehnya adalah ada banyak orang yang khawatir tentang komposisi anggota komite eksekutif yang menggabungkan purnawirawan tni/polri, tapi aku rasa itu bisa menjadi kelebihan karena ada orang-orang yang sudah terbiasa dengan situasi konflik di papa. apa yang perlu dilakukan adalah membuat komite ini bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain seperti bkp3 dan lain-lain agar dapat menangani masalah di papa dengan efektif.

 

[nyalanetra]

ini banget, pemerintah lagi ganti-ganti lembaga, kayak gak punya pikiran yang jelas . Velix Wanggai, kenapa harus pilih dia? siapa yang tahu apa latar belakangnya? tapi salah satu peneliti itu bilang kalau ada risiko komite ini tumpang tindih dengan BKP3, kan kayaknya sama-sama lembaga pemerintah, jadi nggak perlu ada komite eksekutif lagi . dan juga siapa aja yang akan dipilih sebagai anggota komite itu? purnawirawan TNI/Polri? itu kayaknya bikin pemerintah semakin konservatif, kan kita butuh kebijakan yang lebih fleksibel . tapi secara umum, aku rasa pembentukan komite ini masih langkah positif untuk mengatasi masalah di Papua, tapi perlu dilakukan evaluasi yang matang untuk memastikan tidak ada kesalahan .

 

[Samba de Lawnmower Sl]

Gue pikir pembentukan komite eksekutif ini agak mencolok, tapi gak salah juga kalau ada yang berpotensi tumpang tindih dengan BKP3 . Kalau benar-benar komite ini hanya melayani BKP3 saja, maka fungsinya apa lagi? Gue harap pemerintah bisa melakukan evaluasi secara kritis dan terukur untuk memastikan bahwa komite ini dapat berfungsi dengan efektif dan efisien. Saya ingin melihat apakah ada pendekatan dialogis yang lebih baik dalam menangani masalah konflik Papua, jangan hanya sekedar militeristik .