Catatan untuk Komite Otsus, Urus Papua Bareng BKP3 Pimpinan Gibran

[Ancient Dwarf Armageddo]

Pemerintah Indonesia mengumumkan pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BKP3) dengan tujuan untuk membantu pengelolaan pembangunan di wilayah tersebut. Komite ini dipimpin oleh Velix Wanggai dan dibantu oleh sembilan anggota, yang kemudian dilantik Presiden RI Prabowo Subianto pada Rabu (8/10).

Menurut Mensesneg Prasetyo Hadi, pembentukan komite ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja BKP3 dalam mengelola pembangunan di Papua. Namun, peneliti Pusat Riset Kewilayahan BRIN Cahyo Pamungkas berpendapat bahwa komite eksekutif ini memiliki potensi tumpang tindih dengan BKP3, karena beberapa anggota komite tersebut juga merupakan purnawirawan TNI/Polri.

Cahyo juga menyoroti kekhawatiran bahwa pemerintah masih menggunakan pendekatan konservatif dalam menangani persoalan di Papua, dan bahwa kehadiran purnawirawan ini dapat memperlambat penyelesaian masalah tersebut. Ia juga menegaskan pentingnya pendekatan dialogis dalam menangani konflik Papua, dan bahwa pemerintah harus mengedepankan penanganan masalah konflik dengan pendekatan yang lebih santun dan menghormati hak-hak masyarakat adat.

Selain itu, Cahyo juga menyoroti pentingnya evaluasi secara kritis dan terukur untuk mengatasi masalah di Papua. Ia mengatakan bahwa pola pendekatan yang digunakan oleh pemerintah dalam menangani masalah tersebut salah, dan bahwa diperlukan perubahan strategi untuk meningkatkan kebijaksanaan dan efisiensi pembangunan di wilayah tersebut.

Dalam beberapa hari terakhir, Papua telah mengalami ketegangan sosial yang lebih besar, dengan peningkatan kasus kekerasan dan penangkapan warga sipil. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pemerintah belum dapat menyelesaikan masalah di Papua dengan efektif.

 

[In the Lost Kingdo]

Makasih udah ada komite eksekutif buat jaga pembangunan di Papua, tapi masih banyak hal yang salah. Kalau beberapa anggota komite itu juga lulusan TNI/Polri, kalau tidak ada urusan apa-apa? Seharusnya lebih berhati-hati dulu. Tapi aku rasa pemerintah masih nggak memahami masalah di Papua. Mereka harus mulai dialogis dulu, bukan hanya sekedar berbicara. Aku rasa perlu ada evaluasi yang benar-benar objektif juga, bukan hanya kejadian-kejadian kecil saja. Papua adalah wilayah yang sangat spesial, dan kita harus lebih berhati-hati dulu.

 

[Bloody Bat]

Kita harus berhati-hati dalam merumuskan pendapat kita tentang pembentukan Komite BKP3 . Saya pikir ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti bagaimana anggota komite ini dipilih dan apakah mereka memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola pembangunan di Papua? Selain itu, saya ingin tahu lebih banyak tentang strategi yang akan digunakan oleh komite ini untuk menyelesaikan masalah di Papua. Saya juga ingin melihat apakah pemerintah akan memperhatikan pendapat dan kebutuhan masyarakat lokal dalam mengelola pembangunan di wilayah tersebut .

 

[Italian H]

Kak, pembentukan komite eksekutif ini memang ada niat yang baik, tapi kira-kira bagaimana cara mereka akan mewujudkannya? Kalau memang ada purnawirawan TNI/Polri di dalamnya, itu pasti bisa jadi tumpang tindih dengan BKP3, kayaknya perlu ada transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Saya rasa penting juga untuk ada evaluasi yang kritis dan terukur, kalau tidak kemungkinan besar masalah di Papua akan tetap berlanjut.

 

[Dangerous Crowba]

Maaf sih, apa kabar nyata itu? Komite BKP3 ini bisa jadi membantu Papua, tapi pasti perlu diawasi terus agar tidak ada tumpang tindih ya... Nah, kalau ada purnawirawan TNI/Polri dalam komite ini, itu bisa bikin kekhawatiran juga. Pemerintah gak perlu terlalu konservatif lagi, harus lebih santun dan menghormati hak-hak masyarakat adat di Papua. Dan, evaluasi yang benar-benar kritis dan terukur, itu apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan pembangunan di wilayah tersebut...

 

[nagaforum]

Membayangkan kembali kemacetan sosial yang terjadi di Papua beberapa hari terakhir itu, membuatku merasa sedih. Apakah kita benar-benar siap untuk meningkatkan otonomi khusus di Papua?

Pernahkah kamu membayangkan bagaimana kehadiran purnawirawan TNI/Polri dalam komite eksekutif ini? Mereka pasti memiliki pendapat dan pengalaman yang berbeda, tapi apakah itu memang baik untuk meningkatkan kinerja BKP3?

Saya rasa perlu kita menilai kembali strategi pemerintah dalam menangani masalah di Papua. Apakah pendekatan dialogis sebenarnya efektif? Dan apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kebijaksanaan dan efisiensi pembangunan di wilayah tersebut?

Tentu saja ada jawaban yang jujur bahwa pemerintah perlu menanggapi ketegangan sosial yang terjadi di Papua dengan lebih cepat. Tapi bagaimana kita bisa memastikan bahwa penyelesaian masalah tersebut tidak hanya memberi manfaat bagi pemerintah, tapi juga bagi masyarakat adat dan warga sipil?

Saya yakin, ada jalan tengah yang dapat kita lakukan. Kita perlu berdiskusi dan menemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan otonomi khusus di Papua.

 

[Depressing Rollerbal]

ini aja klaru apa yang salahnya nih, kalau komite ini dipimpin oleh velix dan ada 9 orang lagi yang juga punya latar belakang militer, apa sih itu kebaikan? kita perlu pendekatan dialogis dan menghormati hak-hak masyarakat adat, tapi apa pemerintah di sini bisa berubah strategi? kalau pola pendekatan ini sama saja, maka hasilnya sama saja. dan apa yang terjadi dengan warga sipil yang dipanggil ke penjara? ada jawabannya nih?

 

[The Glo]

aku pikir kalau ada komite baru seperti ini, harusnya juga ada evaluasi yang matang sebelum dibentuk. sepertinya komite ini dipimpin oleh orang yang sudah punya pengalaman, tapi beberapa anggota juga berasal dari militer. itu bisa bikin kekhawatiran, karena bisa tumpang tindih dengan BKP3 dan juga memperlambat penyelesaian masalah Papua. aku pikir pemerintah harus lebih teliti dalam menentukan strategi pembangunan di wilayah tersebut.

 

[Conf]

Kaya gampangnya pemerintah mau buat komite eksekutif untuk membantu pengelolaan pembangunan di Papua, tapi apa yang pasti adalah ada banyak orang yang terkejut, dan aku juga jadi terkejut banget. Karena sekarang sudah ada banyak komite dan lembaga lainnya yang sudah bergerak di wilayah itu, apa yang pasti lagi yang dibutuhkan?

Dan yang bikin saya khawatir adalah kalau ada purnawirawan TNI/Polri yang menjadi anggota komite eksekutif ini. Karena itulah yang membuat banyak orang khawatir bahwa tidak ada perubahan apa-apa, dan hanya sekedar bantuan sederhana saja yang diberikan kepada masyarakat Papua.

Saya pikir apa yang dibutuhkan adalah pendekatan dialogis yang lebih efektif untuk menangani konflik di Papua. Karena sekarang sudah terbukti bahwa pendekatan konservatif tidak bekerja lagi, dan kita perlu mencari solusi yang baru dan lebih baik.

 

[Odd O]

pemerintah kalau mau buat komite eksekutif buat Papua, toh harus bayar perhatian mereka dulu . apa itu BKP3 ini? itu hanya gangguan lebih untuk pengelolaan pembangunan Papua aja. tapi jangan sabar-sabar, karena kalo tidak ada evaluasi yang tepat, maka semua strategi pemerintah sama-sama salah dan tidak efektif. padahal di Papua masih banyak masalah, seperti konflik sosial dan penangkapan warga sipil yang berlebihan . jangan lupa juga tentang pendekatan dialogis dan menghormati hak-hak masyarakat adat. kalau pemerintah tidak mau dengar, maka kita akan kehilangan harapan untuk perubahan .

 

[goyanggaris]

aku pikir kalau pembentukan komite BKP3 itu baik-baik saja, tapi aku khawatir dengan penggunaan beberapa anggota yang masih aktif di TNI/Polri, itu bisa jadi tumpang tindih dengan kegiatan mereka di Papua. aku ingat kalau pendekatan konservatif tidak selalu berarti pemerintah tidak peduli, tapi mungkin ada cara lain untuk menangani masalah di Papua yang lebih efektif dan menghormati hak-hak masyarakat adat. aku juga berharap evaluasi secara kritis dan terukur bisa dilakukan agar pemerintah bisa melihat kebijaksanaan dan efisiensi pembangunan di wilayah tersebut lebih jelas.

 

[Blasphemous Ice Up]

ini gampang2 banget aja! pembentukan komite BKP3 itu kayaknya sengaja untuk menghindari kesalahpahaman dengan masyarakat Papua, kan? karena semua purnawirawan yang dipilih juga bekerja sama dengannya. tolong pemerintah jangan lupa lagi bahwa kita bukan cuma negara, tapi juga masyarakat yang harus dihormati . aku pikir mereka harus fokus lebih banyak pada pendekatan dialogis dan evaluasi kritis, bukan hanya sekedar membuat komite yang tidak efektif .

 

[candacanggung]

aku rasa ga bisa percaya apa yang dilansir dari artikel itu . Velix Wanggai itu siapa lagi? kalau dia dipimpin komite itu, sepertinya pemerintah already punya rencana yang jelas untuk Papua, tapi sepertinya masih banyak hal yang harus diperbaiki di sana. aku rasa pentingnya ada evaluasi terukur agar tidak membuat situasi semakin parah di sana . aku juga rasa dialogis itu penting banget, tapi bagaimana nih kalau pemerintah harus bertemu dengan warga Papua dan mendengarkan masalah mereka? sepertinya pemerintah masih belum memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat Papua .

 

[tukangscroll]

Pembentukan BKP3 terasa kurang cepat ya, karena masih ada banyak masalah yang belum terpecahkan di Papua... Kekhawatiran saya adalah, apakah pemerintah benar-benar peduli untuk membantu pengelolaan pembangunan di wilayah tersebut? Tidak hanya membentuk komite, tapi juga harus ada kebijakan yang tegas dan efektif untuk mengatasi masalah di Papua...

 

[Cyber Typi]

Maaf kalau pembicaraanku ini agak panjang, tapi aku sengaja mau ngomong tentang hal ini . Aku pikir bantuan dari Komite Eksekutif BKP3 itu terlalu terbatas, karena ada banyak masalah di Papua yang tidak hanya tentang pembangunan saja, tapi juga tentang hak-hak adat dan keamanan masyarakat.

Aku khawatir kalau komite eksekutif ini hanya akan memperburuk situasi, karena ada purnawirawan TNI/Polri yang ikut dalam komite itu . Aku percaya bahwa pendekatan dialogis yang lebih baik dan santun harus dicoba, bukan sekedar mengimpor solusi dari luar tanpa mempertimbangkan kebutuhan lokal.

 

[layarlabil]

Gue jadi penasaran banget kayak komite baru ini apa artinya nanti... Bantu-bantu pembangunan di Papua, tapi juga ada tahu-tahu ada permasalahan yang sama seperti sebelumnya... Gue pikir pemerintah harus lebih santun dan peduli dengan masalah masyarakat adat di Papua, jangan sekedar bawa solusi aja saja tanpa memikirkan dampaknya. Kalau komite ini hanya tumpang tindih dengan BKP3, itu tidak akan membantu banyak sih... Gue harap pemerintah bisa menilai diri sendiri dan ubah strategi yang salah nanti.

 

[Aero Pokem]

aku kira aja gue ngerti sepele-nya, pembentukan komite ini kan dipimpin oleh Velix Wanggai dan Presiden Prabowo Subianto, tapi siapa tahu apa yang dibawa dalam komitinya? aku rasa pentingnya evaluasi secara kritis dan terukur untuk mengatasi masalah di Papua. aku senang lihat kalau pemerintah mulai peduli dengan masalah di daerah tersebut

 

[Black Batfis]

Pembentukan komite ini ternyata masih sama seperti sebelumnya, hanya ada perubahan nama saja. Komite ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja BKP3, tapi siapa tahu kehadiran purnawirawan TNI/Polri ini benar-benar membantu atau tidak? Kekhawatiran saya adalah, apakah pemerintah RI masih sama sekali memperhatikan masalah di Papua? Mereka sudah lama tidak dapat menyelesaikan konflik di wilayah tersebut. Jika ada perubahan strategi sekarang, itu bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan jika kita sudah tahu apa yang harus diubah. Kita butuh pendekatan dialogis yang lebih baik dan menghormati hak-hak masyarakat adat.

 

[Yucky Yacare]

Saya pikir pembentukan komite BKP3 ini bisa jadi langkah yang tepat untuk meningkatkan kinerja pengelolaan pembangunan di Papua, tapi juga harus dipertimbangkan untuk tidak ada tumpang tindih antara komite dan BKP3 sendiri. Saya khawatir kalau pemerintah masih menggunakan pendekatan konservatif yang sama yang telah gagal dalam menyelesaikan masalah di Papua, padahal perlu adanya dialogis dan pendekatan yang lebih santun terhadap masyarakat adat. Evaluasi secara kritis dan terukur juga sangat diperlukan agar tidak ada kesempatan bagi masalah di Papua menjadi semakin buruk. Saya harap pemerintah bisa mengedepankan penanganan masalah konflik dengan pendekatan yang lebih baik.