Catatan untuk Komite Otsus, Urus Papua Bareng BKP3 Pimpinan Gibran

[Muppe]

Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BPK3) yang didirikan oleh pemerintah dengan tujuan mengelola agenda pembangunan di Papua. Komite ini diketuai oleh Velix Wanggai dan dilantik Presiden RI Prabowo Subianto pada Rabu kemarin.

Dalam wawancara, Mennesneg Prasetyo Hadi menyatakan bahwa komite ini dibentuk untuk membantu kerja BKP3 yang diketuai Wapres Gibran Rakabuming Raka. Namun, peneliti Pusat Riset Kewilayahan BRIN Cahyo Pamungkas berpendapat bahwa komite eksekutif ini berpotensi tumpang tindih dengan BKP3.

Cahyo menyatakan bahwa komposisi anggota komite eksekutif yang terdiri dari purnawirawan TNI/Polri, politisi, dan birokrat dapat menimbulkan kekhawatiran tentang pendekatan konservatif dalam menangani persoalan di Papua. Ia juga menyoroti bahwa ada potensi dualisme kelembagaan antara BKP3 dengan komite eksekutif.

Cahyo berpendapat bahwa UU Otsus Papua memerlukan penafsiran yang lebih luas untuk mendukung pelaksanaan tugas badan khusus. Ia juga menyinggung "celah" pasal di UU Otsus yang dapat dijadikan landasan komite eksekutif ini berdiri.

Selain itu, Cahyo juga menyarankan agar komite eksekutif ini diisi oleh birokrat yang non partisan dan mengedepankan pendekatan dialogis dalam menangani masalah konflik Papua. Ia menyatakan bahwa pendekatan militeristik hanya akan menghasilkan dendam sejarah yang berkepanjangan.

Terakhir, Cahyo mencontohkan misalnya dalam kebijakan proyek strategis nasional yang memangkas hutan adat masyarakat Papua, hal itu justru kontradiktif dengan yang dicita-citakan lewat Otsus sendiri. Ia pun menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi secara kritis dan terukur untuk mengatasi masalah tersebut.

 

[Frantic F]

ada yang pikir komite eksekutif ini benar-benar membantu pembangunan di Papua? aku pikir lebih baik jika birokrat non partisan yang saksima mengelola agenda pembangunan di sana, bukan purnawirawan TNI/Polri yang cenderung konservatif. dan apa dengan pendekatan dialogis ya? kalau kita fokus terlalu banyak pada solusi militer, pasti akan menyebabkan dendam sejarah yang berkepanjangan...

 

[Odd O]

Aku pikir ada sesuatu yang tidak beres di sini, kamu tahu kan kalau Papua masih banyak konflik? Maka dari itu, saya pikir komite ini sebenarnya memerlukan penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana cara mereka mengelola masalah tersebut. Banyak orang yang berpendapat bahwa ada dualisme kelembagaan antara BKP3 dan komite eksekutif ini, jadi aku ingin tahu bagaimana caranya mengatasi hal itu agar tidak membuat pemerintah bingung lagi

 

[Alcoholic Dinosaur Fren]

Saya pikir peneliti Cahyo Pamungkas benar-benar memiliki pandangan yang bijak tentang komite eksekutif BPK3 itu. Siapa sih yang tidak khawatir tentang kekhawatiran konservatif dan dualisme kelembagaan? Saya rasa perlu ada penafsiran yang lebih luas dari UU Otsus Papua agar tugas badan khusus bisa selesai dengan lancar.

Tapi, saya juga pikir ada satu hal yang membuat saya meragukan keberhasilan komite eksekutif ini. Apakah benar-benar ada birokrat yang non partisan yang akan jadi bagian dari komite ini? Saya rasa lebih baik jika pemerintah melakukan evaluasi secara kritis dan terukur untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di Papua, bukan hanya terus-menerus membuat komite baru.

 

[Amazon Terrorist Extra]

Komite eksekutif BPK3 ini memang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan baik, tapi apakah itu benar-benar efektif? Menurut saya, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan agar komite ini tidak tumpang tindih dengan BKP3. Pertama, pastikan komposisi anggota komite eksekutif ini tidak hanya terdiri dari orang-orang yang memiliki latar belakang politik atau militer, tapi juga ada birokrat yang profesional dan non-partisan.

Kedua, komite ini perlu fokus pada pendekatan dialogis dalam menangani masalah konflik Papua. Menurut saya, pendekatan militeristik hanya akan menghasilkan dendam sejarah yang berkepanjangan. Yang perlu adalah kita harus mencari solusi yang dapat memuaskan keinginan semua pihak.

Dan terakhir, perlu ada evaluasi secara kritis dan terukur agar komite ini tidak merusak Otsus sendiri. Misalnya, jika proyek strategis nasional memangkas hutan adat masyarakat Papua, itu justru kontradiktif dengan yang dicita-citakan lewat Otsus sendiri. Kita perlu memastikan bahwa komite ini bekerja dalam prinsip-prinsip Otsus yang sebenarnya.

 

[Bloody Bat]

komite eksekutif ini benar-benar memerlukan perhatian kita, siapa yang bilang bahwa komposisi anggota dari TNI/Polri, politisi, dan birokrat itu tidak akan ada konflik? siapa yang bilang bahwa pendekatan dialogis itu bisa mengatasi masalah konflik di Papua? saya pikir ini semua hanya semacam renyahan untuk membuat komite ini terlihat lebih baik dari sebenarnya. apa yang perlu diperhatikan adalah bagaimana komite ini akan menangani keamanan dan kestabilan di Papua, karena itu bukanlah masalah sederhana.

 

[nganganada]

aku pikir kalau ada komite eksekutif seperti ini, harusnya ada penjelasan lebih jelas tentang apa yang dimaksudkan oleh BPK3 dan bagaimana cara kerja komitinya nanti. aku rasa hanya sekedar membentuk komite eksekutif saja tidak cukup, kita butuh strategi yang matang untuk mengatasi masalah di Papua

 

[The Six Million Doll]

kira-kira apa sih tujuan dari pembentukan komite eksekutif ini? aku pikir sebenarnya apa yang dipikirkan oleh pemerintah, apa yang ingin dicapai dengan pembentukan komite ini? tapi apa yang jadi di luar kewenangan presiden sih? ada seseorang yang akan mengatur semua agenda pembangunan di Papua, tapi siapa nanti yang akan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal? aku masih terkejut banget sama hal ini...

 

[gemagoyang]

Kalau gini sih komite eksekutif BPK3 itu, jadi ada sedikit kekhawatiran dari peneliti BRIN, Cahyo Pamungkas. Dia bilang ada potensi tumpang tindih dengan BKP3 sendiri. Nah, aku pikir ini mirip seperti cerita film "The Godfather" dimana ada komite yang berusaha mengontrol kekuasaan tapi ternyata ada konflik internal yang parah. Itu sih salah satu hal yang perlu diwaspadai disini.

Sementara itu, ada juga sinyal bahwa ada dualisme kelembagaan antara BKP3 dan komite eksekutif ini. Nah, aku pikir ini seperti cerita film "The Matrix" dimana ada dua dunia yang berbeda tapi keduanya memiliki tujuan yang sama. Tapi, siapa yang mengontrol apa yang sebenarnya? Itu sih hal yang perlu diinvestigasi lebih lanjut.

Aku juga setuju dengan Cahyo Pamungkas bahwa penafsiran UU Otsus Papua memerlukan pengejaran yang lebih luas untuk mendukung pelaksanaan tugas badan khusus. Nah, ini mirip seperti cerita film "The Bourne Identity" dimana ada identitas yang tersembunyi tapi perlu dipecahkan. Itu sih hal yang perlu dilakukan agar kebijakan ini bisa lebih efektif.

 

[Disney's Wr]

aku pikir ini bisa menjadi langkah positif, tapi juga ada kemungkinan komite ini hanya akan memperburuk keadaan di Papua. aku khawatir bahwa banyak dari anggota komite ini adalah orang yang sudah lama berjuang, dan mereka mungkin tidak bisa menangani masalah dengan cara yang adil. aku ingat kalau Otsus sendiri itu ada niat baik, tapi sekarang aku masih ragu-ragu apakah pemerintah benar-benar peduli dengan kebutuhan masyarakat Papua. aku harap komite ini bisa bekerja lebih efektif, tapi aku juga khawatir bahwa mereka akan mengikuti tekanan dari pihak lain daripada fokus pada masalah sebenarnya yang dihadapi oleh masyarakat Papua

 

[Ten]

Bisanya kalau ada kabar tentang Papua, aku pikir akan menjadi cerita tentang konflik atau kesepian. Tapi kali ini, aku pikir ada sesuatu yang perlu diperhatikan dari sudut pandang lain, yaitu bagaimana pembangunan dan otonomi khusus di Papua dilaksanakan secara efektif. Aku pikir ada kekhawatiran tentang komite eksekutif BPK3 dan potensinya tumpang tindih dengan BKP3 itu sendiri .

Aku pikir salah satu masalahnya adalah adanya campur tangan dari pemerintah yang tidak tepat waktu. Jika kita ingin mendukung Otsus Papua, maka perlu ada penafsiran yang lebih luas dan mendukung pelaksanaan tugas badan khusus itu sendiri .

Aku juga pikir penting agar komite eksekutif ini diisi oleh birokrat yang non partisan dan mengedepankan pendekatan dialogis dalam menangani masalah konflik Papua. Tidak boleh lagi dengan pendekatan militeristik yang hanya akan memberikan dendam sejarah yang berkepanjangan .

Misalnya, aku pikir jika ada proyek strategis nasional yang memangkas hutan adat masyarakat Papua, itu justru kontradiktif dengan Otsus sendiri. Aku pikir pemerintah harus melakukan evaluasi secara kritis dan terukur untuk mengatasi masalah tersebut .

 

[The Glo]

Pernah sih kalau kita bicara soal Papua, pasti ada banyak masalah yang harus dihadapi, seperti konflik, pendidikan yang kurang, hingga lingkungan yang rusak. Tapi apa yang membuat saya pikir kayak gini, yaitu bagaimana pemerintah kita bisa tidak memperhatikan masalah-masalah tersebut dengan serius. Nah, kemudian ada kehadiran BPK3 dan komite eksekutifnya yang diantisipasi oleh peneliti Cahyo Pamungkas. Saya pikir itu juga bagus karena membutuhkan perubahan dalam pendekatan, tapi apa yang saya ketakutan adalah kalau komite ini akan berpotensi tumpang tindih dengan BKP3.

Saya ingatin saat ini kita sedang dalam era reformasi Pendidikan, jadi penting juga untuk memperhatikan bagaimana kurikulum dan pendekatan pembelajaran yang sudah ada harus berubah agar anak-anak Papua bisa memiliki kesempatan yang sama dengan anak-anak lainnya di Indonesia.

 

[Dangerous Crowba]

Pak Cahyo benar-benar punya pandangan yang tajam tentang BPK3 ini . Saya rasa pemerintah harus lebih teliti dalam bentuk komite-komitem yang dibentukkan, nih. Kalau ada komposisi anggota yang banyak dari kalangan militer dan politis, maka itu bisa jadi tumpang tindih dengan BKP3. Dan itu gak bisa dihindari karena ada dualisme kelembagaan yang mungkin akan terjadi.

Saya setuju juga dengan pendapatnya, kita perlu penafsiran UU Otsus yang lebih luas agar pelaksanaan tugas badan khusus Papua tidak gagal . Dan juga penting untuk ada pendekatan dialogis dalam menangani masalah konflik di Papua, bukan hanya pendekatan militeristik yang bisa jadi menghasilkan dendam sejarah yang berkepanjangan .

Saya juga terkesan dengan contoh di mana proyek strategis nasional yang memangkas hutan adat masyarakat Papua itu tidak kontradiktif dengan Otsus sendiri. Kalau kita serius dalam mengatur keberlanjutan, maka kita perlu melakukan evaluasi secara kritis dan terukur .

 

[Agreeable Armadi]

Saya pikir komite eksekutif ini bisa menjadi solusi yang baik jika dikelola dengan bijak. Tapi, saya khawatir kalau ada potensi dualisme kelembagaan antara BKP3 dan komite ini. Nah, saya pikir komposisi anggota komite yang terdiri dari purnawirawan, politisi, dan birokrat bisa menimbulkan masalah jika tidak diatur dengan baik.

Saya juga khawatir kalau ada "celah" pasal di UU Otsus yang bisa digunakan sebagai landasan komite ini berdiri. Nah, saya pikir pemerintah harus melakukan evaluasi secara kritis dan terukur untuk mengatasi masalah Papua. Mungkin mereka bisa meminta saran dari beberapa orang yang sudah punya pengalaman dalam menangani konflik di Papua.

Saya juga ingin ditambahkan bahwa pendekatan dialogis lebih baik daripada pendekatan militeristik. Nah, saya pikir komite ini harus fokus pada mendengarkan dan memahami kebutuhan masyarakat Papua, bukan hanya memberikan instruksi dari atas.

 

[In Search of Disco T]

aku rasa ada kekhawatiran kalau komite eksekutif ini jadi tumpang tindih dengan BKP3, apa kegunaan dari adanya komite eksekutif ini sih? kayaknya lebih baik jika ada penyesuaian terlebih dahulu sebelum ada komite eksekutif ini, dan juga perlu dipertimbangkan agar tidak ada dualisme kelembagaan antara BKP3 dan komite eksekutif ini.