Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dianggap perlu dievaluasi oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia. CSIS menyoroti beberapa kebijakan yang perlu diperhatikan, mulai dari program makan bergizi gratis hingga permasalahan di Papua.
Mengenai program Membangun Kesejahteraan Garib (MBG), Wakil Direktur Bidang Operasional CSIS, Medelina K Hendytio, menyatakan bahwa terdapat permasalahan dalam pelaksanaan MBG di daerah-daerah. Dia mengatakan bahwa keterlibatan militer dalam pelaksanaan program ini tidak memperbaiki masalah utama, yaitu keadilan dan ketidakadilan.
Di bidang politik, CSIS menyoroti ada "policy trade off" soal kabinet yang ramping atau gemuk. Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial, Arya Fernandes, menyatakan bahwa pemerintah Prabowo-Gibran mengalami "policy switching" di alokasi infrastruktur, dengan pengurangan besar dalam alokasi anggaran APBN.
Selain itu, CSIS juga menyoroti remiliterisasi ruang sipil di era Prabowo Gibran. Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial, D Nicky Fahrizal, menyatakan bahwa remiliterisasi ini meliputi ketahanan pangan, aspek infrastruktur, dan pendidikan.
Terakhir, CSIS menyoroti permasalahan di Papua yang tidak membaik. Peneliti senior Departemen Politik dan Perubahan Sosial, Vidhyandika D Perkasa, menyatakan bahwa situasi keamanan dari konflik separatis tidak teratasi, serta penambahan wilayah operasi dari aparat yang membuat kelompok dari TPNPB-OPM juga bertumbuh.
Dalam kesimpulan, CSIS menyoroti bahwa strategi keamanan Prabowo cenderung mengulang kesalahan pemerintah sebelumnya tanpa mengatasi akar permasalahan.
Mengenai program Membangun Kesejahteraan Garib (MBG), Wakil Direktur Bidang Operasional CSIS, Medelina K Hendytio, menyatakan bahwa terdapat permasalahan dalam pelaksanaan MBG di daerah-daerah. Dia mengatakan bahwa keterlibatan militer dalam pelaksanaan program ini tidak memperbaiki masalah utama, yaitu keadilan dan ketidakadilan.
Di bidang politik, CSIS menyoroti ada "policy trade off" soal kabinet yang ramping atau gemuk. Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial, Arya Fernandes, menyatakan bahwa pemerintah Prabowo-Gibran mengalami "policy switching" di alokasi infrastruktur, dengan pengurangan besar dalam alokasi anggaran APBN.
Selain itu, CSIS juga menyoroti remiliterisasi ruang sipil di era Prabowo Gibran. Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial, D Nicky Fahrizal, menyatakan bahwa remiliterisasi ini meliputi ketahanan pangan, aspek infrastruktur, dan pendidikan.
Terakhir, CSIS menyoroti permasalahan di Papua yang tidak membaik. Peneliti senior Departemen Politik dan Perubahan Sosial, Vidhyandika D Perkasa, menyatakan bahwa situasi keamanan dari konflik separatis tidak teratasi, serta penambahan wilayah operasi dari aparat yang membuat kelompok dari TPNPB-OPM juga bertumbuh.
Dalam kesimpulan, CSIS menyoroti bahwa strategi keamanan Prabowo cenderung mengulang kesalahan pemerintah sebelumnya tanpa mengatasi akar permasalahan.