Pemerintah Prabowo Subianto kembali menanggung tekanan dari masyarakat dan para stakeholder yang mengeluh terus menerus tentang kekurangan persaingan di kalangan BUMN (Berkarya Usaha Milik Negara). Kini, pihak berwenang harus mempertimbangkan apakah proteksi yang diberikan kepada BUMN telah membunyikan potensi untuk bersaing secara maksimal di pasar.
Pada awalnya, peran BUMN sebagai penggerak ekonomi negara sangat penting. Namun, seiring berjalannya waktu, kekurangan persaingan ini semakin jelas. Banyak BUMN yang lebih fokus pada penjualan kepada pemerintah daripada mencari peluang bisnis di pasar swasta.
Sebagai contoh, beberapa BUMN seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN), Pusat Pengelolaan dan Manajemen Sumber Daya Air (PAMENGA), dan Badan Penyelenggara Jembatan Tol (BRT) masih lebih banyak memenangkan kontrak proyek dari pemerintah daripada mengalahkan konsultan swasta.
Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kekurangan persaingan dalam bidang keahlian dan teknologi. BUMN seringkali masih menggunakan sistem bisnis yang ketinggalan zaman, sehingga sulit untuk bersaing dengan perusahaan swasta yang lebih modern.
Pemerintah harus mempertimbangkan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme di kalangan BUMN. Hal ini dapat dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan yang lebih komprehensif, serta peningkatan investasi dalam teknologi informasi dan komunikasi.
Jika pemerintah berhasil meningkatkan kemampuan BUMN untuk bersaing secara maksimal, maka ini akan menjadi langkah positif bagi kepentingan ekonomi negara. Namun, jika hal ini tidak terlakukan, maka konsekuensi yang dihadapi oleh BUMN dan pemerintah sama sekali tidak dapat ditunggu.
Pada awalnya, peran BUMN sebagai penggerak ekonomi negara sangat penting. Namun, seiring berjalannya waktu, kekurangan persaingan ini semakin jelas. Banyak BUMN yang lebih fokus pada penjualan kepada pemerintah daripada mencari peluang bisnis di pasar swasta.
Sebagai contoh, beberapa BUMN seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN), Pusat Pengelolaan dan Manajemen Sumber Daya Air (PAMENGA), dan Badan Penyelenggara Jembatan Tol (BRT) masih lebih banyak memenangkan kontrak proyek dari pemerintah daripada mengalahkan konsultan swasta.
Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kekurangan persaingan dalam bidang keahlian dan teknologi. BUMN seringkali masih menggunakan sistem bisnis yang ketinggalan zaman, sehingga sulit untuk bersaing dengan perusahaan swasta yang lebih modern.
Pemerintah harus mempertimbangkan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme di kalangan BUMN. Hal ini dapat dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan yang lebih komprehensif, serta peningkatan investasi dalam teknologi informasi dan komunikasi.
Jika pemerintah berhasil meningkatkan kemampuan BUMN untuk bersaing secara maksimal, maka ini akan menjadi langkah positif bagi kepentingan ekonomi negara. Namun, jika hal ini tidak terlakukan, maka konsekuensi yang dihadapi oleh BUMN dan pemerintah sama sekali tidak dapat ditunggu.