Buka Rakornas Binwas Pemda 2025, Mendagri Minta Kepala Daerah Optimalkan Peran APIP Perkuat Pengawasan

L

Lonely Lyre

Kepala Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) meminta kepala daerah untuk meningkatkan peran Akomodasi dan Informasi Publik (APIP) dalam pengawasan keuangan, yang diinginkan juga oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus).

Dalam Acara Rakornas Binwas Pemda 2025, yang diselenggarakan di Jakarta, Mendagri mengapresiasi partisipasi aktif para wakil kepala daerah, jajaran inspektorat di seluruh Indonesia, serta pejabat terkait lainnya. Acara ini juga menandatangani nota kesepahaman penguatan APIP daerah dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selain itu, Mendagri juga meluncurkan aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes) sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan di tingkat desa. Hasilnya, inspektur provinsi, 10 inspektur kabupaten, dan 10 inspektur kota mendapatkan penghargaan dari Mendagri.

Kepala Kementerian Dalam Negeri juga menyatakan harap acara ini dapat membantu memperkuat komunitas inspektorat di Indonesia. Ia mengajak Irjen kemendagri untuk melakukan zoom meeting setidaknya sebulan sekali untuk membahas segala macam terkait.

Turut hadir dalam Acara Rakornas Binwas Pemda 2025 adalah KPK, Bappisus, BPKP, Gubernur DKI Jakarta, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), dan jajaran pejabat terkait lainnya.
 
Kalau gini dia juga bisa memperkuat komunitas inspektorat di Indonesia, itu penting banget ya 🤝. Kita harus ada kejelasan tentang bagaimana sistem pengawasan keuangan yang tercipta ini akan bekerja, agar semua partisipan tidak jenuh dengan hanya ngisi formulir aja tapi tidak ada hasilnya yang nyata 😐.
 
ada naksah ya.. kalau gak ada sistem pengawasan yang baik, keuangan desa jadi macet banget... tapi apa yang dijalankan oleh kementerian dalam negeri ini sih masih bisa diperbaiki, contohnya aplikasi Siswaskeudes ini muda banget, tapi siapa tahu kalau digabung dengan sistem lainnya, nanti akan lebih efisien...
 
Kadang aja aku rasa kementerian dalam negeri ini juga lupa bahwa ulekan korupsi itu bukan hanya masalah pemerintah, tapi juga masalah ummat Islam yang harus menjaga iman dan agama. Maka dari itu, aku harap agar APIP di daerah bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan, jadi semua orang bisa melihat bagaimana uang pemerintah digunakan. Kalau gini, kita bisa lebih yakin bahwa ulekan korupsi itu tidak hanya terjadi di pemerintah, tapi juga di kalangan umat.

Dan aku rasa aplikasi Siswaskeudes ini juga bukan kegagalan. Aku harap agar inspektur desa dan warga setempat bisa menggunakan aplikasi ini untuk melihat bagaimana uang pemerintah digunakan di daerah mereka. Itu jadi peluang bagi kita semua untuk lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan.
 
🌿💡 Nah, kalau ternyata kementerian Mendagri meminta kepala daerah untuk meningkatkan APIP... itu gampang banget! 🤔 Setiap warga Indonesia memiliki hak untuk tahu apa yang terjadi dengan dana negara. Jadi, aku senang melihat bahwa acara ini juga menandatangani nota kesepahaman penguatan APIP daerah dengan BPKP.

Tapi, apa khasiat dari sistem Siswaskeudes? 🤔 Aplikasi ini harusnya bisa memberikan transparansi dan akuntabilitas keuangan di tingkat desa. Tapi, aku masih ragu-ragu... apakah system ini benar-benar bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan? 🤔

Aku harap pemerintah tidak hanya fokus pada teknologi saja... tapi juga perlu memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Kita harusnya bisa membuat sistem yang lebih inklusif dan berkelanjutan! 🌱💚
 
Saya rasa pihak Mendagri memang berusaha keras untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan di desa-desa di Indonesia, tapi siapa yang tahu benar apa maksud dari "penguatan APIP"? Apakah itu hanya sekedar label atau ada niat sebenarnya untuk perubahan? Saya masih ragu-ragu.
 
hebat sih acara ini, mesti banyak orang yang ikut serta dan terlibat untuk meningkatkan transparansi keuangan di tingkat desa 💻. Mendagri ini benar-benar berusaha keras, harus diapresiasi juga. Siswaskeudes itu apa, sering dengerkan tapi belum pernah lihat 🤔. Mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih transparan dan jujur dalam pengelolaan keuangan 🙏.
 
Akhirnya pemerintah juga mau buktikan apa yang dikatakan KPK dan Bappisus tentang kekurangan pengawasan keuangan di Indonesia. Seperti perubahan genggaman tangan, pihak pemerintah harus berubah strategi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di tingkat desa. Aplikasi Siswaskeudes itu salah satu contoh yang baik, tapi masih harus banyak pekerja keras untuk mengembangkannya lebih jauh. Jangan sampai menjadi 'sebagai' kebijakan saja, tapi di lapangan juga diterapkan dengan benar.
 
Maaf sebelumnya, kalau saya salah nih... 😊
Akomodasi dan Informasi Publik (APIP) di daerah yang lebih kuat lagi nih, ini penting banget ya... Meningkatkan peran APIP sehingga keuangan bisa dipantau dengan baik, itu bagus sekali. Kepala Mendagri juga yang bikin aplikasi Siswaskeudes, yang pake gampang aja untuk mendeskripsikan keuangan desa, dan inspektorat juga yang mendapatkan penghargaan dari Mendagri... Makasih ya, semoga bisa meningkatkan transparansi di daerah.
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top