Buka Rakornas Binwas Pemda 2025, Mendagri Minta Kepala Daerah Optimalkan Peran APIP
Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan program antar daerah (Pemda), Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) telah meluncurkan Rakornas Binwas Pemda 2025. Acara ini dilakukan di Jakarta, dengan hadirnya lebih dari 100 wakil kepala daerah dan jajaran inspektorat serta pejabat terkait lainnya.
Di acara tersebut, Mendagri menekankan pentingnya optimalkan peran Agency for the Prevention and Investigation of Corruption (APIP) di seluruh Indonesia. "Semoga acara ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua," tandas Mendagri. "Kita bangun sekali lagi komunitas inspektorat ini. Saya sudah minta kepada Pak Irjen, minimal sebulan sekali lah zoom meeting, bahas segala macam itu."
Dalam Rakornas tersebut, Mendagri menyerahkan penghargaan kepada inspektur provinsi dan kabupaten yang berkontribusi pada program antar daerah. Selain itu, juga diadakan penandatanganan nota kesepahaman penguatan APIP daerah dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta peluncuran aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes).
Turut hadir pada acara tersebut, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan berbagai pejabat terkait di Kemendagri dan Pemda. Acara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan keuangan dan pembangunan di daerah-daerah Indonesia.
Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan program antar daerah (Pemda), Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) telah meluncurkan Rakornas Binwas Pemda 2025. Acara ini dilakukan di Jakarta, dengan hadirnya lebih dari 100 wakil kepala daerah dan jajaran inspektorat serta pejabat terkait lainnya.
Di acara tersebut, Mendagri menekankan pentingnya optimalkan peran Agency for the Prevention and Investigation of Corruption (APIP) di seluruh Indonesia. "Semoga acara ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua," tandas Mendagri. "Kita bangun sekali lagi komunitas inspektorat ini. Saya sudah minta kepada Pak Irjen, minimal sebulan sekali lah zoom meeting, bahas segala macam itu."
Dalam Rakornas tersebut, Mendagri menyerahkan penghargaan kepada inspektur provinsi dan kabupaten yang berkontribusi pada program antar daerah. Selain itu, juga diadakan penandatanganan nota kesepahaman penguatan APIP daerah dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta peluncuran aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes).
Turut hadir pada acara tersebut, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan berbagai pejabat terkait di Kemendagri dan Pemda. Acara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan keuangan dan pembangunan di daerah-daerah Indonesia.