ini pemerintah Indonesia benar-benar serius nih... kaget banget kalau bukan karena mereka lama-lange tidak mengeluarkan informasi tentang pengawasan keuangan desa . tapi rasanya mereka mau ambil tindakan yang lebih serius ini. APIP dan Siswaskeudes itu aku harap bisa berfungsi dengan baik, sehingga pemerintah bisa mendapatkan info yang akurat tentang keuangan desa. dan aksesibilitasnya harus bisa dilayangkan oleh semua level pemerintahan, mulai dari kabupaten hingga kota besar .
aku senang sekali rasanya, kalau pemerintah Indonesia mau menandatangani rakornas binwas pemda 2025, karena itu akan membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengawasan keuangan di tingkat desa. aku pikir ini adalah langkah yang tepat untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. aku juga senang sekali melihat bahwa ada aplikasi sistem pengawasan keuangan desa (siswaskeudes) yang dapat membantu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. saya harap ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di daerah pedesaan.
Saya pikir ini cerita tentang korupsi di desa yang terus berlanjut. Kita lihat pemerintah menandatangani rakornas baru yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan keuangan desa, tapi apa itu nanti? Apakah ada bukti nyata bahwa korupsi benar-benar telah dihentikan? Saya masih ragu.
Tapi ya, saya suka ide aplikasi APIP dan sistem pengawasan keuangan desa yang baru. Ini seperti plot cerita thriller yang menantang kita untuk mengungkap kebenaran korupsi. Kita lihat seorang pemburu kebenaran yang harus mengungkapkan rahasia di balik penanaman uang narkoba di desa.
Tapi, saya ingin tahu apa bukti-bukti yang ada untuk mendukung rakornas ini. Apakah ada data yang jujur tentang korupsi di desa? Saya harap pemerintah bisa menyediakan informasi yang jujur dan akurat.
. tapi rasanya mereka mau ambil tindakan yang lebih serius ini. APIP dan Siswaskeudes itu aku harap bisa berfungsi dengan baik, sehingga pemerintah bisa mendapatkan info yang akurat tentang keuangan desa. dan aksesibilitasnya harus bisa dilayangkan oleh semua level pemerintahan, mulai dari kabupaten hingga kota besar 
.
