Buka Rakornas Binwas Pemda 2025, Mendagri Minta Kepala Daerah Optimalkan Peran APIP Perkuat Pengawasan
KemenegDAGRI mengadakan Buka Rakornas Binwas Pemda 2025, sebuah kejutan yang tidak terduga di tengah-tengah krisis ekonomi dan keuangan negara. Acara ini ditujukan untuk memperkuat komunitas inspektorat di seluruh Indonesia, dengan harapan dapat membantu meningkatkan pengawasan pemerintahan terhadap sumber daya negara.
Saat diselenggarakan, Mendagri menyerahkan penghargaan kepada lima inspektur provinsi, 10 inspektur kabupaten, dan 10 inspektur kota yang telah berkontribusi pada peningkatan kepatuhan dan integritas pemerintahan. Selain itu, Mendagri juga menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memperkuat Penguasaan APIP daerah.
Dalam pertemuan yang diselenggarakan di tempat ini, terdapat hadirin dari berbagai lembaga dan posisi tertinggi, seperti Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepala Bappisus, Gubernur DKI Jakarta, Wakil Menteri Dalam Negeri, serta pejabat-pejabat lainnya yang terkait dengan Kemendagri dan Pemda.
Mengutip kata Mendagri, ia meminta kepala daerah untuk mengoptimalkan peran APIP dalam pengawasan pemerintahan. "Semoga acara ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua," katanya. Mendagri juga menyatakan bahwa dia telah minta Pak Irjen untuk melakukan zoom meeting minimal sebulan sekali untuk membahas segala macam isu terkait komunitas inspektorat.
Dalam rangka peningkatan efisiensi, terdapat peluncuran aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes), sebuah inisiatif yang bertujuan meningkatkan pengawasan pemerintahan di tingkat desa.
KemenegDAGRI mengadakan Buka Rakornas Binwas Pemda 2025, sebuah kejutan yang tidak terduga di tengah-tengah krisis ekonomi dan keuangan negara. Acara ini ditujukan untuk memperkuat komunitas inspektorat di seluruh Indonesia, dengan harapan dapat membantu meningkatkan pengawasan pemerintahan terhadap sumber daya negara.
Saat diselenggarakan, Mendagri menyerahkan penghargaan kepada lima inspektur provinsi, 10 inspektur kabupaten, dan 10 inspektur kota yang telah berkontribusi pada peningkatan kepatuhan dan integritas pemerintahan. Selain itu, Mendagri juga menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memperkuat Penguasaan APIP daerah.
Dalam pertemuan yang diselenggarakan di tempat ini, terdapat hadirin dari berbagai lembaga dan posisi tertinggi, seperti Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepala Bappisus, Gubernur DKI Jakarta, Wakil Menteri Dalam Negeri, serta pejabat-pejabat lainnya yang terkait dengan Kemendagri dan Pemda.
Mengutip kata Mendagri, ia meminta kepala daerah untuk mengoptimalkan peran APIP dalam pengawasan pemerintahan. "Semoga acara ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua," katanya. Mendagri juga menyatakan bahwa dia telah minta Pak Irjen untuk melakukan zoom meeting minimal sebulan sekali untuk membahas segala macam isu terkait komunitas inspektorat.
Dalam rangka peningkatan efisiensi, terdapat peluncuran aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes), sebuah inisiatif yang bertujuan meningkatkan pengawasan pemerintahan di tingkat desa.