"Rakornas Binwas Pemda 2025: Mendagri Harap Kepala Daerah Optimalkan Peran APIP untuk Meningkatkan Pengawasan Keuangan"
Kemendagri (Mendagri) telah menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memperkuat APIP daerah, yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan di berbagai tingkatan pemerintahan. Hal ini disambut dengan gembira oleh Mendagri, yang juga menginginkan kepala daerah untuk melakukan optimasi terhadap peran APIP dalam penyelenggaraan Rakornas Binwas Pemda 2025.
Dalam acara tersebut, Mendagri menyerahkan penghargaan kepada beberapa inspektur provinsi, kabupaten, dan kota yang telah melakukan upaya yang baik dalam penugasan tugas. Selain itu, Mendagri juga meluncurkan aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes) yang diharapkan dapat membantu meningkatkan transparansi keuangan di tingkat desa.
Pada acara ini juga hadir beberapa tokoh penting dari berbagai lembaga, termasuk Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepala Bappisus, Gubernur DKI Jakarta, dan Wakil Menteri Dalam Negeri. Mendagri mengungkapkan harapannya bahwa acara ini dapat membantu membangun komunitas inspektorat yang lebih kuat dan efektif dalam penugasan tugasnya.
Mendagri juga menyampaikan keinginannya untuk melakukan Zoom meeting minimal setiap bulan untuk membahas segala aspek terkait penugasan tugas. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan dan transparansi pemerintahan di Indonesia.
Kemendagri (Mendagri) telah menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memperkuat APIP daerah, yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan di berbagai tingkatan pemerintahan. Hal ini disambut dengan gembira oleh Mendagri, yang juga menginginkan kepala daerah untuk melakukan optimasi terhadap peran APIP dalam penyelenggaraan Rakornas Binwas Pemda 2025.
Dalam acara tersebut, Mendagri menyerahkan penghargaan kepada beberapa inspektur provinsi, kabupaten, dan kota yang telah melakukan upaya yang baik dalam penugasan tugas. Selain itu, Mendagri juga meluncurkan aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes) yang diharapkan dapat membantu meningkatkan transparansi keuangan di tingkat desa.
Pada acara ini juga hadir beberapa tokoh penting dari berbagai lembaga, termasuk Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepala Bappisus, Gubernur DKI Jakarta, dan Wakil Menteri Dalam Negeri. Mendagri mengungkapkan harapannya bahwa acara ini dapat membantu membangun komunitas inspektorat yang lebih kuat dan efektif dalam penugasan tugasnya.
Mendagri juga menyampaikan keinginannya untuk melakukan Zoom meeting minimal setiap bulan untuk membahas segala aspek terkait penugasan tugas. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan dan transparansi pemerintahan di Indonesia.