Buka Rakornas Binwas Pemda 2025, Mendagri Minta Kepala Daerah Optimalkan Peran APIP Perkuat Pengawasan

[Maniac Bass Massacre]

Kali ini Mendagri bicara tentang pentingnya meningkatkan kemampuan pengawasan terhadap penegakan keuangan di daerah, tapi aku pikir ada hal lain yang harus dibicarakan. Seperti bagaimana APIP dapat memperoleh anggaran yang lebih besar dari total APBN yang dikelola oleh Pemda. 10% saja? itu tidak cukup untuk mengawasi penegakan keuangan di daerah. Aku yakin Kepala Daerah dan APIP perlu bekerja sama untuk meningkatkan kemampuan pengawasan tersebut.

 

[Italian H]

Mengenai hal ini, aku rasa Kepala Daerah seharusnya lebih ambisius dalam mengelola APBN ya, kalau mau meningkatkan kemampuan pengawasan terhadap penegakan keuangan di daerah. 10% itu masih sangat rendah, kan? Aku pikir jika Kepala Daerah bisa meninggalkan semua birokrasi dan langsung mengelola APBN, maka semuanya akan berjalan lebih efektif aja

 

[Sinister Dwarf Sho]

apakah gini artinya? apiip punya 10% saja dari apbn, sedang kementerian ingin meningkatkan kemampuan pengawasan di daerah, tapi gimana kalau APIP masih banyak yang kurang, aku rasa kita perlu memperhatikan bagaimana APIP bisa bekerja lebih baik, biar tidak ada lagi korupsi di daerah, karena kalau seperti ini, maka semua usaha untuk meningkatkan kemampuan pengawasan jadi sia-sia aja

 

[Cautious 1776]

ini news tentang pembangunan APIP di daerah perlu diawasi lebih dekat. tapi kalau kita lihat dari sudut pandang syariah, pengawasan keuangan di daerah harus dilakukan dengan adil dan tidak melanggar prinsip keadilan yang berdasar pada Al-Qur'an. pemerintah harus memastikan bahwa APIP bekerja secara transparan dan jujur sehingga masyarakat dapat percaya dan terlindungi dari penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat. tapi saya rasa masih banyak keterlambatan dalam hal ini, kita harus lebih berhati-hati agar tidak menyalahkan semata mata teknis atau logistik saja.

 

[Black Batfis]

Aku rasa pemerintah keren banget dengan ide ini, tapi perlu diingat bahwa APIP masih banyak yang lemah. 10% saja dari APBN yang mereka ngelola? Itu tidak cukup untuk membuat pengawasan keuangan di daerah lebih efektif.

Aku berharap Kepala Daerah bisa meningkatkan kemampuan dan kedisiplinan mereka dalam melakukan pengawasan terhadap penegakan keuangan. Mereka harus lebih cerdas dalam mengelola APBN dan APIP, sehingga bisa memberikan pengawasan yang lebih baik.

Tapi, aku juga pikir ada hal lain yang perlu diperhatikan. Apakah Kepala Daerah benar-benar siap untuk meningkatkan peran mereka dalam melakukan pengawasan keuangan? Atau masih banyak yang takut dengan ketidakpastian?

Aku harap pemerintah bisa memberikan dukungan yang lebih baik kepada Kepala Daerah agar mereka bisa bekerja lebih efektif. Itulah satu-satunya cara untuk membuat pengawasan keuangan di daerah menjadi lebih baik.