Buka Rakornas Binwas Pemda 2025, Mendagri Minta Kepala Daerah Optimalkan Peran APIP Perkuat Pengawasan

K

kunyahkata

Mendagri Minta Kepala Daerah Optimalkan Peran APIP untuk Mengawasi Pengelolaan Desa, Dukungan dari Gubernur DKI Jakarta Dipertahankan

Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) telah mengadakan Buka Rakornas Binwas Pemda 2025, sebuah acara yang dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk pejabat setempat dan lembaga anti korupsi. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan desa di Indonesia.

Pada kesempatan ini, Mendagri juga menyambut baik partisipasi aktif para wakil kepala daerah, jajaran inspektorat di seluruh Indonesia, serta para pejabat terkait lainnya. Ia mengharapkan agar acara ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam Rakornas tersebut, Mendagri menyerahkan penghargaan kepada inspektur provinsi, kabupaten, dan kota yang telah melakukan pekerjaan baik dalam pengawasan dan pengelolaan desa. Selain itu, Mendagri juga menandatangani nota kesepahaman penguatan APIP daerah dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta meluncurkan aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes) untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan desa.

Turut hadir pada acara tersebut adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) I Ribka Haluk, dan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya.
 
Hmm, ternyata Mendagri punya rahasia lagi 🤔. Saya pikir peran APIP di daerah-daerah ini bukan hanya sekedar pengawasan, tapi juga ada yang jadinya manipulasi terhadap desa-desa kecil. Tapi, saya tidak ada bukti... hanya teori konspirasi 😏. Mungkin Mendagri ingin meningkatkan transparansi, tapi saya ragu-ragu lagi. Apakah mereka benar-benar ingin membantu masyarakat atau hanya menciptakan illusion? 🤷‍♂️
 
Aku pikir kalau api ini yang benar-benar perlu didorong. APIP itu memang penting untuk mewadahi kepala daerah agar bisa melihat apa-apa yang terjadi di desa-desa mereka. Tapi, perlu diingat bahwa APIP itu bukan hanya tentang mengawasi, tapi juga tentang memberikan dukungan yang tepat. Kalau tidak, maka semua nanti menjadi semacam teka-teki.

Dan aku senang sekali mendengar bahwa Gubernur DKI Jakarta masih bisa bertahan dalam pendukungannya untuk api ini. Nah, kalau kita bisa mewadahi APIP dengan baik, maka nanti kita bisa lihat hasilnya di lapangan.
 
aku pikir ini adalah langkah yang tepat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan desa di Indonesia, tapi kita harus ingat bahwa semuanya juga bergantung pada kerja sama dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat setempat. apiP harus bekerja sama dengan lembaga anti korupsi seperti KPK untuk memastikan pengelolaan desa menjadi lebih baik lagi.
 
🤔 apa sih yang terjadi di Indonesia lagi? kementerian dalam negeri ingin meningkatkan pengawasan desa tapi belum sempat ada perubahan besar. APIP daerah masih banyak yang diabaikan. gimana caranya bisa meningkatkan pengawasan dengan aplikasi saja? memang baik, tapi harus dijalankan dengan benar juga ya 🙄.
 
Kalau gini kalau semua kepala daerah siap-siap ngawasi pengelolaan desa? kayaknya lebih baik banget ya. APIP itu penting banget untuk mencegah korupsi dan semacamnya. tapi sayangnya banyak yang masih kalah, kan? harus ada orang yang bisa memimpin contoh bagus sih... seperti Soeharto masa, dia tahu apa yang benar. sekarang kalau gini semua kepala daerah berduka dengan APIP itu nih, tapi tidak ada hasil yang signifikan.
 
Gini gitu kayaknya 🤔. Mendagri mau meminta kepala daerah untuk lebih aktif dalam pengawasan APIP, itu gampang2 banget 💪. Tapi kenapa belum ada yang bisa dilakukan? Pasti banyak kekurangan dalam sistem ini 😐. Sepertinya hanya ada beberapa orang yang dihargai, kayaknya ada kebiasaan favoritisme di luar negeri juga 🙄.
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top