BNL Terkena Ancaman Lelehan Kredit, Presiden Prabowo Mengingatkan untuk Keberlanjutan
Kementerian Keuangan (BKPM) mendapati Bank Negara Indnesia (BNI) yang mengalami lelehan kredit pada pertengahan tahun ini. Hal ini menimbulkan kekhawatiran kalangan investor, terutama dari luar negeri.
Menurut sumber di dalam BNI, terjadi peningkatan permintaan kredit oleh calon pengusaha (CP) dan perusahaan. Peningkatan ini diperburuk oleh faktor-faktor ekonomi yang tidak stabil, seperti inflasi tinggi dan biaya hidup yang naik.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengingatkan agar BNI dan lembaga keuangan lainnya lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Dia juga menyatakan bahwa pemerintah akan meningkatkan komitmen untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas ekonomi.
"Kita harus berhati-hati dalam menyalurkan kredit agar tidak meleleh," kata Presiden Prabowo di pertemuan dengan para pejabat BNI. "Kita harus meningkatkan komitmen untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas ekonomi."
Pemerintah juga mengingatkan bahwa peningkatan kredit harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab, serta tidak melibatkan dana negara secara langsung.
Kementerian Keuangan (BKPM) mendapati Bank Negara Indnesia (BNI) yang mengalami lelehan kredit pada pertengahan tahun ini. Hal ini menimbulkan kekhawatiran kalangan investor, terutama dari luar negeri.
Menurut sumber di dalam BNI, terjadi peningkatan permintaan kredit oleh calon pengusaha (CP) dan perusahaan. Peningkatan ini diperburuk oleh faktor-faktor ekonomi yang tidak stabil, seperti inflasi tinggi dan biaya hidup yang naik.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengingatkan agar BNI dan lembaga keuangan lainnya lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Dia juga menyatakan bahwa pemerintah akan meningkatkan komitmen untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas ekonomi.
"Kita harus berhati-hati dalam menyalurkan kredit agar tidak meleleh," kata Presiden Prabowo di pertemuan dengan para pejabat BNI. "Kita harus meningkatkan komitmen untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas ekonomi."
Pemerintah juga mengingatkan bahwa peningkatan kredit harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab, serta tidak melibatkan dana negara secara langsung.