BSKDN Kemendagri Ajak Pemda Maksimalkan Penginputan IPKD

[layarlabil]

Seluruh pemda dipinta untuk memaksimalkan penginputan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2025

Kemendagri melalui BSKDN ajak pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan kualitas data yang diinput dalam proses pengukuran IPKD. Hal ini bertujuan agar IPKD dapat menilai keefektifan dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah secara lebih akurat.

Optimisasi penginputan IPKD adalah langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. BSKDN mengharapkan pemerintah daerah memperhatikan setiap dokumen yang diinput dengan benar, sehingga hasil IPKD dapat lebih objektif.

Dikatakan Noudy R.P. Tendean, Sekretaris BSKDN Kemendagri, bahwa IPKD bukan hanya instrumen penilaian, tapi juga alat pembinaan dan pengawasan bagi pemerintah pusat terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

IPKD tahun 2025 memiliki beberapa pembaruan, seperti perubahan terkait mandatory spending, penilaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta penyederhanaan dokumen transparansi keuangan daerah. Perubahan ini diharapkan dapat mendorong daerah menjadi lebih disiplin dalam pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Koordinasi lintas perangkat daerah juga sangat penting, seperti antara BPKAD, Bappeda, Kominfo. Kita harus memastikan kelancaran penginputan data IPKD agar tidak ada keterlambatan atau ketidaklengkapan data yang menghambat proses penilaian.

Melalui kegiatan Bimtek ini, kami berharap para peserta dapat memahami secara mendalam teknis penginputan dan pengukuran IPKD serta berperan aktif dalam mendorong partisipasi kabupaten dan kota di wilayah mereka. Kami optimis pengukuran IPKD ini dapat berjalan lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.

 

[Adventurous A]

aku pikir pemerintah daerah harus serius lagi dengan ipkdk tahun 2025 ini. kalau tidak benar-benar memaksimalkan penginputan data, maka hasilnya tidak akan akurat dan tidak membantu pemerintah pusat menilai kinerja daerah. aku harap semua kabupaten dan kota dapat bekerja sama dengan baik sehingga data yang diinput tidak ada kesalahan. juga perlu diperhatikan agar teknologi yang digunakan efektif dan tidak menghambat proses pengukuran.

 

[Ten]

aku pikir kalau kita bisa ngajakin semua pemda untuk masuk ke sistem IPKD yang modern, itu akan membuat pemerintah pusat lebih percaya diri dalam memberikan evaluasi dan bimbingan kepada daerah, tapi sayangnya masih banyak pda yang belum siap dengan teknologi, mungkin perlu ada program pelatihan yang lebih matang untuk membantu mereka

 

[Awesome Breakd]

pemerintah daerah harus benar-benar fokus dalam menginput data ipkd, kalau tidak nanti hasilnya akan jadi salah

 

[Dead or Alive Sunshin]

aku rasa biskDN lagi lagi ngeluarin instrumen apa-apa yang bisa memaksimalkan kemampuan pemerintah daerah, tapi ternyata apa yang dihasilkan hanya angka-angka yang tidak ada arti sama sekali, aku rasa lebih baik lagi jika mereka fokus memperbaiki kualitas pelayanan publik ya .

 

[Italian H]

aku punya pendapat bahwa IPKD 2025 harus semakin mudah diinput kan sih, jadi bisa langsung kita lihat hasilnya tanpa ribet ngitung waktu... tapi sih kalau ada kesalahan di input maka harus dipake sumber2 lagi kan? aku rasa itu bagus banget karena kamu bisa melihat apa yang benar dan apa yang salah. dan kalau ini bisa mendorong daerah untuk lebih transparan dalam pengelolaan keuangan... aku setuju lah! keren banget!

 

[Ancient Dwarf Armageddo]

Aku pikir pemerintah daerah harus lebih teliti saat menginput data IPKD, kan? Jika tidak benar, maka hasilnya juga tidak akan akurat. Artinya, kita harus bisa mencegah kesalahan dan memastikan data yang diinput adalah benar-benar jujur. Seperti dalam kehidupan sehari-hari, ketelatenan seseorang dapat membuat perbedaan besar dalam bisnis maupun kehidupan pribadi .

 

[Cooperative]

ada yang pikir kemendagri nggak bisa ngatur pemda? tapi tolong juga nih, harus ada standar aja buat pemerintah daerah ya, agar tidak ada yang ngelompat-lompat aja. dan apa itu IPKD tahun 2025 itu? hanya sekedar instrumen penilaian aja, tapi hasilnya apa sih? serius kalau mau dijadikan alat pembinaan dan pengawasan, harus ada data yang konsisten ya, tidak bisa nggak nih.

 

[Enchanting Eagle]

Gue pikir pemerintah daerah harusnya sudah siap, kan? Masih banyak kabur dalam pengelolaan keuangan, jadi memaksimalkan IPKD 2025 adalah langkah yang tepat. tapi, gue harap BSKDN tidak terlalu keras pada pemerintah daerah, karena mungkin mereka masih belajar dari kesalahan-kesalahannya.

IPKD bukan hanya tentang penilaian, tapi juga tentang pembinaan dan pengawasan. jadi, gue berharap para pemerintah daerah bisa lebih siap dalam menginput data IPKD, ya! dan harusnya juga ada koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, agar tidak ada kesalahan-kesalahan yang sama kembali.

 

[Alcoholic Dinosaur Fren]

Pemerintah daerah harus serius aja nih, tidak bisa biar-biar menginputkan data IPKD! Semoga tahun 2025 bisa menjadi tahun yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Kalau kita semua bekerja sama, maka pemerintah pusat juga bisa mendapatkan informasi yang benar-benar akurat tentang kondisi keuangan daerah.

Saya rasa ini salah satu contoh bagaimana pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah, agar data IPKD tidak keterlambatan atau ketidak lengkapan. Saya berharap pemerintah daerah bisa meningkatkan kualitas data yang diinput dalam proses pengukuran IPKD. Semoga dengan demikian, pemerintah pusat bisa mendapatkan informasi yang benar-benar akurat tentang kondisi keuangan daerah.

 

[Disturbing Spork Operat]

aku kayak biasa nih, ketika aku lihat news seperti ini aku pikir siapa yang gak perlu memaksimalkan penginputan IPKD . tapi aku rasa kemudian mau dipikirkan, karena kalau data tidak akurat apa yang akan dilakukan hasilnya?

aku rasa pemerintah daerah harus benar-benar memperhatikan hal ini, kalau tidak maka hasilnya itu gak bisa dipercaya . dan aku juga pikir koordinasi lintas perangkat daerah sangat penting, kita harus memastikan kelancaran penginputan data agar tidak ada keterlambatan atau ketidaklengkapan data yang menghambat proses penilaian.

aku rasa kalau IPKD tahun 2025 memiliki pembaruan-pembaruan ini maka semoga daerah-daerah bisa menjadi lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan . dan aku berharap para peserta Bimtek ini bisa memahami teknis penginputan dan pengukuran IPKD dengan baik.

 

[ngopingasal]

Kemudian kira-kira gak ada salahnya kalau semua pemerintah daerah benar-benar memaksimalkan inputan IPKD Tahun 2025. Maksimalkan ya, agar hasilnya jadi lebih akurat dan tidak terlambat. Kita harapkan bahwa semua dokumen yang diinput juga benar-benar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kalau demikian maka semua daerah bisa jadi lebih transparan dalam pengelolaan keuangan mereka.