BPKP Kalbar Tegaskan Komitmen Awasi Keuangan dan Pembangunan Desa |Republika Online

BPKP Kalbar Harus Berkomitmen Maksimal dalam Mengawasi Keuangan dan Pembangunan Desa

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M Harahap, menekankan pentingnya pengawasan lembaga untuk memastikan setiap rupiah dana desa dikelola secara transparan dan akuntabel. "Kita harus memperhatikan tiap satunya rupiah yang masuk ke dalam dana desa sehingga tidak ada kesempatan untuk berkepanjangan atau hilang," kata Rudy.

Pengawasan BPKP dilakukan melalui tiga fungsi, yaitu audit, review, dan evaluasi. Namun, Rudy menekankan bahwa pengawasan harus dilakukan secara terus-menerus agar dana desa dapat digunakan dengan efektif. "Kita tidak hanya melakukan pengawasan yang sekadar, tetapi juga membuat lapangan kerja dan memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah agar bisa meningkatkan kualitas jasa publik," kata dia.

BPKP juga berperan dalam mengembangkan sistem keuangan desa (Siskeudes) yang telah digunakan oleh lebih dari 71.900 desa di Indonesia. Sistem ini memudahkan pengelolaan dana desa, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. "Melalui Siskeudes, tata kelola keuangan desa menjadi lebih mudah, datanya akurat, dan prosesnya cepat," kata Rudy.

Selain itu, BPKP juga mengembangkan sistem informasi pengawasan keuangan desa (Siswaskeudes) yang digunakan oleh APIP untuk memperkuat fungsi pengawasan di tingkat daerah. Rangkaian kegiatan Balale' Desa 2025 di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, telah diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan pelayanan publik bagi masyarakat.

Kegiatan ini juga melibatkan pameran produk unggulan daerah untuk mendorong ekonomi kreatif desa. BPKP berkomitmen memastikan pengelolaan keuangan serta pembangunan desa berjalan efektif, efisien, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
 
Kalau punya dana desa kayaknya harus diawasi begitu aja, siapa tau ada yang ngerampok rupiah danya. tapi kalau BPKP nggak cakap ngawasi, siapa nantinya yang tanggung kebenaran? aku pikir tujuan dari BPKP lebih banyak sekedar untuk memperoleh uang aja, bukan benar-benar untuk melayani masyarakat desa. dan kalau mereka bilang ada sistem Siskeudes yang bagus, tapi siapa nanti yang memantau apakah danya itu benar-benar digunakan dengan baik? πŸ€”
 
aku pikir kalau kita harus memperhatikan tiap satunya rupiah yang masuk ke dalam dana desa, itu penting banget 🀝. tapi gampangnya malah terjadi kesempatan untuk berkepanjangan atau hilang. jadi, pengawasan lembaga seperti BPKP harus dilakukan secara terus-menerus agar kita bisa menghindari hal ini. dan kalau sistem Siskeudes sudah digunakan oleh 71.900 desa di Indonesia, itu artinya kita sudah ada langkah yang baik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. tapi kita tidak boleh kaget jika masih ada kesempatan-kesempatan untuk berkepanjangan atau hilang. jadi, kita harus terus memperhatikan dan mengintegrasikan pengawasan lembaga dengan pemerintah daerah agar kita bisa mencapai tujuan yang baik πŸ’ͺ
 
Saya penasaran siapa yang masih punya dana desa yang bisa hilang? Apalagi kalau ada yang selalu berkepanjangan seperti naga di bukit! Kita harus ngobrolin serius tentang transparansi, ya, tapi gak boleh terlalu keras. Kita butuh waktu dan kesempatan agar masyarakat desa bisa belajar mengelola dana desa sendiri. Siskeudes itu kayak game, sih! Bagus banget, tapi kita harus ngajakin orang-orang di daerah untuk menggunakannya.
 
Pengawasan BPKP untuk dana desa harusnya seperti memantau siapa yang memasukkan nasi ke dompet keluarga 🍲πŸ‘₯. Kalau tidak semua rupiah bisa tahu, tentu ada kesempatan besar untuk dicuri atau dipalsukan. Mereka harus selalu mengevaluasi dan membuat rekomendasi agar pemerintah daerah bisa meningkatkan kualitas jasa publik di desa-desa. Siswaskeudes itu pasti sangat bermanfaat, tapi kita juga perlu memastikan bahwa pengawasan tidak hanya sekedar proses, tapi juga hasilnya yang sebenarnya dapat dilihat oleh masyarakat πŸ“ŠπŸ’ͺ.
 
: Dibutuhkan komitmen yang tinggi dari BPKP Kalbar agar dana desa digunakan secara transparan 😊. Jangan ada kesempatan untuk korupsi atau penyalahgunaan. Kita harus memantau tiap rupiah dana desa dengan teliti πŸ“.

: Siskeudes memang sistem yang bagus, tapi masih banyak desa yang belum bisa menggunakannya πŸ˜”. BPKP harus serius dalam pengembangan sistem ini agar semua desa bisa benar-benar merasakan manfaatnya.

: Balale' Desa 2025 itu ide yang baik, tapi kita harus nanti apakah kegiatan ini benar-benar efektif dan memberikan dampak positif kepada masyarakat πŸ€”. BPKP harus tetap fokus dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak lain.

: Rencana pengembangan Siswaskeudes itu juga sangat penting agar kegiatan pengawasan keuangan desa bisa dilakukan lebih efektif dan efisien πŸ’». BPKP harus bekerja sama dengan APIP dan daerah untuk membuat sistem ini berjalan lancar.

: Pekerjaan yang dijunjung tinggi seperti audit, review, dan evaluasi itu memang penting πŸ˜…. Tapi kita juga harus ingat bahwa keberhasilan BPKP tidak hanya tergantung pada pekerjaan ini, tetapi juga komitmen masyarakat dan pemerintah daerah yang bekerja sama πŸ‘₯
 
"Kita harus dapat membayangkan apa yang kita inginkan, bukan hanya apa yang kita terima." πŸ€”πŸ’‘ Banyak sekali kemajuan yang sudah dilakukan oleh BPKP Kalbar dalam mengawasi keuangan dan pembangunan desa, tapi masih banyak hal untuk diperbaiki. Kita perlu terus berinovasi dan meningkatkan kapasitas kami agar dapat memberikan layanan yang lebih baik bagi masyarakat. πŸ’ͺ
 
Aku pikir kalau BPKP Kalbar harus terus bertanggung jawab dalam mengawasi dana desa, tapi aku juga khawatir apakah mereka bisa melakukan yang sebenarnya jika tidak ada komitmen dari pemerintah daerah. Aku ingat saat ini masih banyak wadah yang terdampi, misalnya di wilayah yang sulit diakses, sehingga pengawasan menjadi sangat berat. πŸ™…β€β™‚οΈ

Aku ingin melihat jika BPKP bisa bekerja sama dengan APIP dan pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem yang lebih baik lagi, seperti menggunakan teknologi informasi yang canggih untuk mempermudah pengelolaan dana desa. Aku juga harap ada kebijakan yang lebih ketat dalam mengawasi dana desa agar tidak ada kesempatan untuk berkepanjangan atau hilang πŸ€‘

Aku percaya jika BPKP bisa bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah daerah, maka dana desa akan digunakan dengan lebih efektif dan efisien. Aku harap BPKP bisa memberikan contoh bagi masyarakat lain di Indonesia agar mereka juga bisa berpartisipasi dalam mengawasi pengelolaan dana desa 🌟
 
gpp siapa yang bilang kalau BPKP tidak bisa ngeawasi keuangan desa? kayaknya harus ada tudingan apa lagi kalau mereka already melakukan audit, review, dan evaluasi. tapi apa yang dibutuhkan lagi? lebih banyak uang? kalau punya itu, tapi bagaimana caranya ngerakainya? dan apa itu balale' desa 2025? kayaknya ada kegiatan lain juga yang sama-sama penting seperti itu. toh kalau BPKP bisa ngeawasi keuangan desa dengan baik, kenapa masih ada kesempatan untuk berkepanjangan atau hilang?
 
Kalau dilihat dari sudut pandang sederhana, kalau BPKP Kalbar itu memang harus paham tugasnya dengan serius, karena nanti jangan ada yang bisa bilang kata-kata berat di internet ya. Mereka harus bisa mengawasi keuangan dan pembangunan desa dengan benar-benar komitmen, tiap rupiah dana desa harus terduga dengan baik. Kalau demikian nanti masyarakat kalbar akan merasa aman bahwa uang desanya dipegang dengan baik. Dan yang penting adalah mereka tidak hanya mengawasi dari luar, tapi juga memberikan bantuan dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Ini bisa jadi contoh bagi BPKP lainnya di Indonesia.
 
πŸ˜€πŸ™„ Kalau apa yang dibicarakan kalau tidak ngerasa nyaman banget? Kita harus tahu siapa yang bertanggung jawab atas dana desa itu. Kita harus tahu siapa yang membuat keputusan tentang anggaran dan pengelolaan dana desa itu. Kita harus tahu siapa yang membuat masyarakat tidak nyaman dengan layanan publik yang tidak efektif 😑.

Dan apa yang lebih jankes lagi? BPKP-nya punya sistem Siskeudes yang udah digunakan oleh 71.900 desa di Indonesia, tapi apa yang dibawa buat mereka? Tidak ada perubahan sama sekali! Kita harus tahu siapa yang membuat perubahan itu, dan kita harus tahu siapa yang tidak mau berubah 😀.

Dan kalau kita bicara tentang Balale' Desa 2025, aku rasa itu hanya lipas aja. Banyak kegiatan yang diselenggarakan, tapi apa yang dibawa buat masyarakat? Tidak ada sesuatu yang nyata! Kita harus tahu siapa yang membuat perubahan itu, dan kita harus tahu siapa yang tidak mau berubah πŸ™„.

Aku rasa kita harus lebih teliti dalam memantau pengelolaan keuangan desa. Aku rasa kita harus memastikan bahwa dana desa itu digunakan dengan efektif dan efisien. Kita tidak boleh biarkan dana desa menjadi tempat untuk berkepanjangan atau hilang 😑.
 
aku pikir pemerintah daerah harus lebih serius dalam mengawasi pengelolaan dana desa, kalau gini aja ada kemungkinan yang tidak bertanggung jawab, apalagi kalau ada korupsi. tapi aku percaya bpkp provinsi kalimantan barat sudah melakukan hal yang tepat dengan mengembangkan sistem siskeudes dan siswaskeudes. tapi aku yakin masih ada ruang untuk perbaikan, misalnya dengan meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan desa agar lebih efektif. aku juga berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa πŸ™πŸ’ͺ
 
kembali
Top