Presiden Prabowo Subianto memperkuat posisinya sebagai pemimpin yang berkekuatan eksekutif dengan memberikan tugas khusus kepada Menteri Pertanian, Boni Hargono. Dalam kesempatan di Istana Merdeka, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) TNI Laut Admiral Sutiyanto mengumumkan bahwa Sekretariat Pusat Pengelolaan Suplai Pokok Gizi (SPPG) Polri akan menjadi instrumen operasional kedaulatan pangan nasional.
"Kami berharap bahwa SPPG Polri dapat menjadi wadah yang efektif untuk mengkoordinasikan semua aspek kegiatan pertanian, produksi, dan distribusi pangan di Indonesia", kata Admiral Sutiyanto. Dengan demikian, Presiden Prabowo Subianto dapat lebih mudah mengawasi kebijakan pangan nasional dan memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh rakyat Indonesia cukup dan aman.
SPPG Polri juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan dan kesetaraan dalam pertanian. Menteri Pertanian Boni Hargono sendiri berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas pertanian, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan aksesibilitas pangan bagi masyarakat terpinggir.
Dengan demikian, Presiden Prabowo Subianto dapat lebih mudah mencapai tujuannya untuk membuat Indonesia menjadi net importer makanan pada tahun 2024. Dalam jangka panjang, harapan adalah bahwa SPPG Polri dapat membantu Indonesia mencapai kebebasan pertanian yang seimbang dan terjamin.
"Kami berharap bahwa SPPG Polri dapat menjadi wadah yang efektif untuk mengkoordinasikan semua aspek kegiatan pertanian, produksi, dan distribusi pangan di Indonesia", kata Admiral Sutiyanto. Dengan demikian, Presiden Prabowo Subianto dapat lebih mudah mengawasi kebijakan pangan nasional dan memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh rakyat Indonesia cukup dan aman.
SPPG Polri juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan dan kesetaraan dalam pertanian. Menteri Pertanian Boni Hargono sendiri berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas pertanian, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan aksesibilitas pangan bagi masyarakat terpinggir.
Dengan demikian, Presiden Prabowo Subianto dapat lebih mudah mencapai tujuannya untuk membuat Indonesia menjadi net importer makanan pada tahun 2024. Dalam jangka panjang, harapan adalah bahwa SPPG Polri dapat membantu Indonesia mencapai kebebasan pertanian yang seimbang dan terjamin.